Ultimate magazine theme for WordPress.

RAPBD 2021 Sumsel Rp10,8 Triliun, Pengamat Ekonomi Ingatkan Hal Ini Ke Pemprov Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Pengamat ekonomi, Agus Sutikno

Palembang, BP

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan  nota kesepakatan  bersama  antara Pemerintah Provinsi Sumsel  dengan DPRD Sumsel  tentang Kebijakan Umum  APBD (KUA) dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS)  APBD Provinsi Sumsel  Tahun Anggaran (TA) 2021, Senin (23/11).

Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel dan di hadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru dan jajaran.

Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang telah ditandatangani bersama maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.10.831.506.013.692,70, mengalami kenaikan sebesar Rp.49.501.287.288,00. atau 0,46% dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10. 782. 004. 726. 404, 70.

 

Pengamat ekonomi  Sumsel,  Agus Sutikno mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pandai-pandai  untuk mengelola  keuangan daerah  yang menurutnya jumlahnya masih terbatas.

Karena itu menurutnya di masa pandemi covid-19 ini  dimana memang terjadi fokusnya pada penanggulangan covid-19 sehingga baiknya diiringi dengan perbaikan kualitas APBD terutama berkaitan kewajiban daerah kepada kabupaten kota dan sebagainya.

“ Kedua adalah pembelanjaan dari APBD itu , karena pembangunan fisik tidak terlalu banyak maka menurut saya bagaimana selain pemerintah pusat itu mendorong usaha kecil dan koperasi , APBD menurutnya bisa mendampingi khusunya untuk wilayah Sumsel yang tentu dinas terkait telah memiliki data itu, tentu tetap  bahwa fokus kepada  covid ini  menjadi prioritas  bersama, barang kali yang bisa didelay dulu seperti inventaris, kendaraan, bangunan gedung mesti ditunda dulu ,” kata mantan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel ini ketika ditemui diruang kerjanya, Rabu (2/12).

Selain itu jika ingin melakukan investasi daerah atau penanaman modal daerah harus dihitung secara benar karena pada kondisi seperti saat ini  ekonomi  tidak tumbuh sesuai yang diinginkan  malah kontraksi atau minus.

“Pada kondisi minus seperti ini  kalau kita melakukan penanaman modal  maka harus benar-benar di kaji kira-kira penanaman modal kita ini  akan mendapat refinew tidak nanti, kedua kesehatan perusahaan daerah juga harus menjadi perhatian , tingkat daya saingnya, tingkat kemampuan didalam operasional  badan usaha milik daerah juga harus menjadi hitung-hitungan sehingga  jangan sampai uang yang sudah terbatas kemudian pembelanjaannya tidak efektif, “ kata Ketua DPW PPP Sumsel ini.

Menurutnya,  melakukan investasi  atau melakukan penanaman modal daerah pada BUMD penting dalam rangka BUMD itu ikut mendorong ekonomi  dalam peran riilnya tapi  harus di hitung , mampukah  BUMD itu menjalankan  usahanya ditengah kondisi seperti ini.

“ Kalau saja uang daerah itu cukup besar barang kali tidak  menjadi masalah tapi kita mencoba untuk  mengelola keuangan yang tidak terlalu banyak  ditengah-tengah kondisi pandemi seperti ini,” ujarnya.

 

Sedangkan pemanfaatan intensifikasi pajak daerah menurutnya bukan tanpa problem , karena sebagian besar wajib pajak dalam  kondisi daya belinya rendah sehingga jangankan untuk membayar pajak , untuk menutup biaya-biaya lain sulit.

 

“ Ini  perlu strategi dinas  sehingga keuangan daerah menjadi aman, “ katanya.

Terhadap utang-utang daerah, menurutnya harus secara ketat kapan di bayar , kapan diangsur dan sebagainya  sehingga APBD yang sekarang bukan APBD  yang menggelembung tapi kualitasnya bagus dan tidak  berdampak di APBD berikutnya.

 

“ Coba lebih selektif lagi tentang hibah , bukan tidak boleh mengeluarkan hibah, boleh saja tetapi ada ketentuannya juga , hibah tidak boleh berulang , harus jelas bagaimana prosedur hibah, intinya bahwa cukup berat mengelola keuangan daerah yang terbatas dengan begitu banyak problematika tetapi bolehlah saya menyarankan bahwa justru dalam kondisi yang terbatas ini kita  hati-hati, mesti bijak memanfaatkan keuangan daerah, skala prioritas tetap menjadi  acuan dimana uang itu mengikuti fungsinya ,” katanya.

 

Dan tidak kalah penting menurutnya , sedikit banyak keuangan provinsi itu  menjadi pendorong  untuk memperpendek gap antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain.

 

“ Kita terasa kabupaten tertentu lebih banyak  dibandingkan kabupaten yang lain, inilah makna  tugas pemerintah provinsi yang harus “Mengintervensi”ketika gap itu terlalu dalam, saya melihat kegiatan pak Gubernur turun kelapangan adalah sesuatu  yang menurut saya adalah lompatan tetapi yang lebih dari itu bahwa  semua kegiatan daerah ini pada dasarnya penggunaan keuangan daerah  selain memang ada tugas pembantuan dari pusat, ada dana dekonsentrasi, tetapi semuanya masih bertitik tolak  pada kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

 

Selain itu menurutnya, pengalaman-pengalaman masa lalu dimana keuangan daerah masih memiliki utang terhadap penyaluran dana bagi hasil pajak dan sebagainya menjadi salah satu stresing jangan sampai  terulang.

 

“ Karena daerah itu seberapa persen dari bagi hasil sangat bermanfaat  bagi sumber penerimaan keuangan  kabupaten kota itu , saya lihat itu sudah bagus di kelola tetapi selalu saja namanya anggaran daerah  itu berhubungan dengan kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pembangunan, dari sisi penerimaan sudah betul ada intensifikasi,  ada penegakan aturan tapi dalam kondisi sekarang  ini perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan atau secara riil pendapatan  dari masyarakat itu cenderung menurun dan dari sisi pembelanjaan stresingnya kepada prioritas yang memang  yang ditentukan dalam RPJMD dan dibreakdown dalam RKPD tahunan  ,” katanya.

 

Dia kembali mengingatkan recofusing anggaran itu diarahkan bagaimana penanggulangan , bagaimana keluar dari pandemi covid-19.

 

“ Jadi hal-hal bersifat pilihan , hal-hal bersifat tidak kewajiban yang yang sunnah begitu seperti hibah, bantuan itu barangkali  menjadi salah satu bagian yang perlu di maklumi bersama untuk tidak serta merta  setiap tahun ada , dengan demikian kita memberikan pembelajaran bahwa betapa pentingnya ketika kita melihat kebutuhan pembangunan ini  juga melihat bagaimana kemampuan kita untuk  mengelola pendapatan kita, dengan begitu tidak membebani anggaran –anggaran tahun berikutnya ,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...