Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Sumsel Diklaim Mempedomani Perda Rawa

7

BP/IST
Wagub Sumsel H Mawardi Yahya

Palembang, BP

Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H Mawardi Yahya menjelaskan 3 hal yang dipertanyakan anggota DPRD Sumsel didalam pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Sumsel .

Menurutnya pembangunan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036.

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL) sudah mempedomani Perda Rawa Kota Palembang yang mengharuskan 70% dari toal luas kawasan untuk yang boleh ditimbun dan 30 persen dari total luas kawasan untuk kolam resapan atau retensi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH),”kata Mawardi saat membacakan jawaban Gubernur Sumsel  terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel  atas penjelasan Gubernur Sumsel  terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran (TA) 2021 dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Rabu (25/11).

Baca:  Guruku Sayang, Guruku Jangan Ditendang

Selain itu menurutnya pemerintah berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas dan harus mengacu pada tujuan atau visi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sependapat dan telah sejalan dengan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima’. Salah satu prioritas pembangunannya adalah Pemulihan Ekonomi yang Kondusif didukung oleh kualitas Infrastruktur , UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata,” katanya.

Baca:  “Mari Siaga, Bantu  TNI dan Kepolisian “

Mengenai konsistensi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan program prioritas utama RPJMD yaitu penguatan konektivitas, kualitas infrastruktur dan energi, terkait hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berkomitmen dalam melaksanakan pemerataan pembangunan yang menyeluruh, sehingga pemerataan ekonomi dan keadilan sosial dapat tercipta, termasuk dalam pengembangan kawasan strategis.

“Terhadap pembangunan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, dapat dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga fokus terhadap penyelesaian pembangunan jembatan yang belum berfungsi, antara Iain Jembatan Musi VI Kota Palembang tahun 2020 telah selesai konstruksinya. Selain itu, pembangunan di beberapa kabupaten juga terus dilanjutkan sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.#osk

Baca:  DPRD Palembang: Walikota Palembang Harus Evaluasi Kadin PBK