Raperda Penanganan Covid-19 di Sumsel Segera  Disahkan

9

BP/IST
Ketua Bapemperda DPRD Sumsel, H Toyeb Rakembang

Palembang, BP

Raperda inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana, khususnya dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Sumsel, kini masuk tahapan finalisasi.

Rencananya, Rabu (25/11) tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumsel bakal menghadap ke Kemendagri guna berkonsultasi, sebelum disahkan pada 4 Desember 2020.

“Kami akan terlebih dulu konsultasi sekaligus memohonkan evaluasi kepada Kemendari mengenai item-item yang ada pada Raperda inisiatif ini,” kata Ketua Bapemperda DPRD Sumsel, Toyeb Rakembang, di sela-sela rapat paripurna XXII DPRD Sumsel, Selasa (24/11).

Baca:  Giri Minta Kader PDIP di Sumsel Tetap Tenang

Menurut Toyeb, diantara isi yang tertera di dalam perda yang salah satunya mengatur soal sanksi bagi pelanggar.

Mulai dari sanksi administratif, sanksi sosial berupa kerja sosial hingga sanksi denda khusus bagi korporasi/ perusahaan dan tempat usaha yang melanggar sebesar Rp25 juta serta pencabutan izin usaha.

Seperti, rumah makan yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) terkait pandemi Covid-19.

Baca:  Minta Buwas Pecat Kepala Bulog Sumsel

“Tapi sebelum dikenakan sanksi tersebut lebih dulu akan dilakukan peringatan satu hingga ketiga. Masih juga tidak mengindahkan barulah dilakukan penindakan,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini lugas.

Masih dalam raperda ini juga berisikan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terutama di masyarakat.

Dengan meminimalisir jumlah pengunjung di acara-acara yang digelar masyarakat, seperti pesta pernikahan, selamatan dan lainnya.

Baca:  Kemiskinan Tinggi DAU Sumsel Bisa Turun

“Inti dari perda inisiatif yang kami ajukan ini tidak akan memberatkan masyarakat. Tapi justru untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19,” katanya.#osk