Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel Hasbi Asidiki
Palembang, BP
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna XXII dengan agenda tanggapan Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel terkait pembahasan RAPBD Sumsel TA 2021 , Selasa (24/11).
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas dan dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Mawardi Yahya dan SPKD terkait serta para undangan.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Hasbi Asidiki mengkitisi pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada APBD.
Dan menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada APBD, pasal 4 (3) yang berbunyi dimana pemberian hibah sebagaimana di maksud ayat 1 sasaran program dan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Untuk itu anggaran bantuan daerah harus mengacu pada asas-asas tersebut diatas dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga terjadi pemerataan dan keadilan di 17 kabupaten dan kota.
Dalam alokasi dana bantuan daerah menurut Fraksi Partai Golkar, Pemerintah Provinsi Sumsel hanya memfokuskan didaerah tertentu saja dan bahkan di beberapa daerah terkesan di anaktirikan .
“ Padahal dana bantuan daerah ini seharusnya dialokasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dengan indikator yang jelas, bukan berdasarkan like and dislike, untuk itu harus benar-benar diperhatikan agar nantinya tidak menimbulkan gejolak sosial bagi daerah-daerah yang kurang diperhatikan, mohon penjelasan,” katanya.
Fraksi Partai Golkar juga mengkritisi pembahasan APBD Sumsel yang terlambat dan tidak mempedomani jadwal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dan ini sudah terjadi kedua kalinya.
Pihaknya meminta evaluasi terkait kinerja dan kemampuan pemprov Sumsel khususnya bidang yang bertanggungjawab terhadap proses penyusunan APBD.
Selain Fraksi Partai Golkar mempertanyakan bantuan bagi usaha rumah tangga di setiap daerah , insentif guru honor, pembangunan Kantor Gubernur Sumsel di Kawasan Kramasan Palembang.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel Zulkifli Kadir mengapresiasi pihak eksekutif yang tetap fokus dalam perencanaan pembangunan tahun 2021.
“ Pihak eksekutif dan legislatif harus membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya dengan harapan tercipta iklim inovasi dan kreativitas dalam menyusun program-program yang akan datang,” katanya.
Juru bicara Partai Gerindra DPRD Sumsel Prima Salam, Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel Ir Holda Msi, Juru bicara Fraksi PKB Hj Nilawati, juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha, Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel H Toyib Rakembang semuanya menyoroti tentang sistim tata kelola pajak dan retribusi di Sumsel , kejelasan peningkatan laba BUMD dan RAPD Sumsel 2021, langkah pemulihan ekonomi diera covid-19, kualitas pendidikan di era covid-19, urgensi penambahan modal di BUMD, aset daerah, kejelasan data penerima PKH dan PBI JKN dan bantuan sosial lainnya, renovasi dan pemeliharaan aset sejarah dan budaya di Museum Subkoss di kota Lubuk Linggau.
Juru bicara Partai Hanura-Perindo DPRD Sumsel Ahmad Firdaus Ishak mendukung pelaksanaan atas semua alokasi anggaran yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumsel di RAPBD tahun 2021
Sedangkan juru bicara Fraksi Nasdem DPRD Sumsel Syamsul Bahri menilai terhadap APBD tahun 2021 dapat diimplementasikan dan dipergunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas mengatakan, rapat paripurna dilanjutkan, Rabu (25/11) dengan agenda tanggapan Gubernur Sumsel.#osk
