Wakil Ketua MPR Minta Masyarakat Sukseskan Pilkada Serentak 2020

5

Jakarta BP–Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung pada 9 Desember 2020. Sebab, meskipun kasus positif Covid-19 masih tetap tinggi namun tidak ada tanda-tanda penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak dari Bawaslu. Untuk itu masyarakat perlu mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan di daerah.
“Secara administratif sesuai UU Pilkada tidak ada masalah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak harus terselenggara. Saya minta masyarakat mendukung Pilkada Serentak 2020 untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan di daerah,” kata Jazilul dalam diskusi Empat Pilar di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (23/11). Diskusi kerjasama MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema “Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020 demi Selamatkan Demokrasi” juga menghadirkan pembicara anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, dan peneliti Perludem Nurul Amalia.
Menurut Jazilul, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mengacu pada Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Dalam salah satu pasal disebutkan jika pada bulan Desember, wabah Covid-19 semakin besar, maka pelaksanaan Pilkada Serentak bisa ditunda kembali. “Pada hari ini, kasus positif Covid-19 masih tinggi. Pelanggaran pun masih banyak. Namun tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk menunda Pilkada Serentak. Maka dapat dipastikan penyelenggaraan Pilkada tetap berlangsung 9 Desember 2020,” kata politisi PKB tersebut.
Dikatakan, Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang melangsungkan pemilihan presiden di masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pilkada sama seperti Pilkada sebelumnya, hanya Pilkada Serentak 2020 ini dibatasi oleh protokol kesehatan Covid-19. “Pilkada Serentak tidak bisa dilaksanakan secara leluasa karena pandemi Covid-19. Jadi, pandemi Covid-19 ini menghambat pelaksanaan Pilkada. Misalnya para calon tidak bisa leluasa berkampanye,” tuturnya.
Ditambahkan, Pilkada Serentak di 270 daerah ini harus menghasilkan pemimpin berkualitas. “Pilkada Serentak yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dan ketika menghadapi resesi ini mudah-mudahan menghasilkan pemimpin berkualitas. Pemimpin yang bisa mengatasi dampak Covid-19, memperbaiki daerahnya dan mengangkat pertumbuhan ekonominya,” harapnya.
Sementara itu anggota Bawaslu M. Afifuddin mengungkapkan Bawaslu telah mengeluarkan lebih dari seribu surat peringatan karena terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada masa kampanye. Pada masa kampanye periode 26 September – 5 Oktober, Bawaslu menguarkan 70 surat peringatan teguran tertulis dan membubarkan 48 kampanye tatap muka.
Pada periode 6 – 15 Oktober, Bawaslu kembali mengluarkan 223 surat peringatan dan membubarkan 35 kampanye tatap muka. Periode berikutnya, 16 – 25 Oktober, Bawaslu mengeluarkan 306 surat peringatan dan membubarkan 25 kegiatan kampanye tatap muka. Lalu, periode 26 Oktober – 4 Nopember, Bawaslu mengluarkan 300 surat peringatan dan bersama kepolisian dan Satpol PP membubarkan 33 kegiatan kampanye tatap muka. Periode 5 – 14 Nopember, Bawaslu mengeluarkan 381 surat peringatan tertulis dan membubarkan 17 kampanye tatap muka.
“Kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas masih menjadi pilihan para peserta Pilkada Serentak. Kampanye tatap muka masih diperbolehkan asal menerapkan protokol kesehatan dan tidak boleh lebih dari 50 orang,” ujarnya.
Afifuddin menambahkan dalam Pilkada Serentak, penyelengara dibekali dengan protokol kesehatan Covid-19, seperti masker, hand sanitizer. “Penerapan 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) menjadi objek pengawasan Bawaslu,” katanya.
Peneliti Perludem, Nurul Amalia, menyebutkan masih ada keraguan di masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara Pilkada Serentak. Dari survei Perludem, 14% atau 1.000 responden dari anak muda menyatakan tidak antusias. Dari jumlah itu, 42% menyebutkan terlalu berisiko untuk datang ke TPS. “Jadi, sebetulnya masih ada keraguan di masyarakat, apakah jika datang ke TPS aman atau tidak. KPU harus memastikan jaminan keamanan bagi para pemilih,” katanya.
“Kuncinya, agar Pilkada tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19, maka kita minta komitmen dan konsistensi dari semua pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,” paparnya.#duk

Baca:  Rakyat Harus Cerdas dan Realistis Memilih Presiden