UU Cipta Kerja Harus Mampu Ciptakan Harmoni Pusat dan Daerah

16

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

Jakarta, BP–Hubungan pemerintah pusat dan daerah harus dibahas di atas pilar demokrasi dan persatuan yang mengedepankan tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu membuka lapangan kerja lebih luas dengan mempersempit gap antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Implikasi UU No 11 Thn 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama Dewan Pakar dan Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Partai NasDem, Rabu (18/11).

Diskusi itu menghadirkan Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI), Taufik Basari, L.LM (Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024, Anggota Badan Legislasi), Petrus Fatlolon, (Bupati Kepulauan Tanimbar – Maluku),Djohermansyah Djohan, (Akademisi, Dirjen Otonomi Daerah Periode 2010-2015) dan Rino Wicaksono, MArchUD, (Dewan Pakar Partai NasDem – Pakar Manajemen dan Tata Kota). Suyoto (Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis) dan Atang Irawan, (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan) sebagai penanggap.

Baca:  Ahmad Basarah: Pancasila Puncak Kebudayaan Bangsa Indonesia

Lestari mengapresiasi adanya upaya memperkecil gap miskomunikasi dan miskoordinasi antarsatuan pemerintah di pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Lestari, mengatasi kondisi krisis saat ini kita butuh lompatan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejumlah elemen masyarakat masih sulit memahami isi dan tujuan undang-undang tersebut.

Sehingga, masih ada sejumlah tantangan mengimplementasikan UU No. 11 tentang Cipta Kerja terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, lanjut Lestar dibutuhkan sejumlah langkah agar isi dan tujuan UU Cipta Kerja dipahami masyarakat, pemangku kepentingan dan pelaku usaha, lewat berbagai diskusi dan sosialisasi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, agar UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat segera diaplikasikan pemerintah dalam beberapa bulan mendatang sedang membuat 44 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yang 15 RPP di antaranya terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Baca:  Bamsoet: MPR RI Tidak Pernah Bahas Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Dalam proses pembuatan RPP ini, menurut Susiwijono, Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku, Petrus Fatlolon menilai ada sejumlah aspek negatif terkait kebijakan yang akan diberlakukan pada UU No. 11 tahun 2020 terhadap daerah. Antara lain terabaikannya hak ulayat pada lahan adat, menurunnya semangat otonomi daerah dan hilangnya potensi pajak dan retribusi daerah.

“Setiap daerah memiliki kondisi yang beragam,
tolong dikaji dengan baik agar ada standar kebijakan yang tepat sesuai kondisi setiap daerah, bila UU Cipta Kerja ini akan diterapkan,” ujar Petrus.

Baca:  Persoalan Pangan Tidak Mendapat Perhatian Serius

Anggota Badan Legislasi DPR, Taufik Basari mengungkapkan, substansi UU Cipta Kerja terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah penataan aspek perizinan. Selama ini, aspek perizinan seringkali dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan pribadi, sehingga muncul berbagai hambatan investasi.

Sebagian kewenangan perpajakan, menurut Taufik Basari, sudah dikembalikan ke daerah. Hanya saja, pada UU Cipta Kerja ini mensyaratkan penerbitan izin oleh daerah harus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.
Djohermansyah Djohan mengingatkan pencabutan kewenangan dari daerah ke pusat berisiko menimbulkan gejolak di daerah. Pemerintah pusat dan daerah, harus memperkuat kelembagaan di daerah untuk menyikapi sejumlah kebijakan dalam UU Cipta Kerja.

Relatif singkatnya rencana pembahasan RPP terkait UU Cipta Kerja, dinilai Djohermansyah, berpotensi membatasi proses penyerapan masukan dari publik dan daerah sehingga PP yang tercipta berpeluang kurang akomodatif menjawab hambatan yang ada.#duk