Home / Headline / Massa FAML PT Pusri Tuntut Klarifikasi  Kebijakan PT Pusri Yang Dinilai Rugikan Masyarakat

Massa FAML PT Pusri Tuntut Klarifikasi  Kebijakan PT Pusri Yang Dinilai Rugikan Masyarakat


BP/IST
Ratusan massa dari Forum Aliansi Masyarakat Lingkungan (FAML) PT Pupuk Sriwijaya (Pusri)  melakukan aksi demo di halaman DPRD Provinsi Sumsel, Senin (16/11).

Palembang, BP
Ratusan  orang dari Forum Aliansi Masyarakat Lingkungan (FAML) PT Pupuk Sriwijaya (Pusri)  melakukan aksi demo di halaman DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (16/11).

Aksi massa meminta DPRD membentuk tim investegasi terpadu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lingkungan untuk mengklarifikasi kebijakan-kebijakan PT. Pusri yang dinilai merugikan masyarakat yakni pertama tentang transparansi proporsi pengalokasi dana CSR untuk kepentingan warga lingkungan.

Lalu transparasi  proporsi jumlah tenaga kerja yang direkrut oleh PT. Pusri  baik di perusahaan maupun anak-anak perusahaan dan transparasi proporsi kesempatan  bagi  para UMK masyarakat lingkungan dalam proyek-proyek skala mikro dan kecil di PT. Pusri (indikasi monopoli dan kartel  bisnis oleh PT.Pusri).

Selain itu  transparasi Pengelolan limbah pabrik, baik melalui udara, tanah dan air dan kelima transparansi tentang kondisi kesehatan pejabat dan karyawan PT.Pusri dan anak-anak perusahaan terkait proteksi teehadap penyebaran covid-19 di lingkungan komplek dalam perusahaan.

Dan massa  juga menuntut kompensasi kerugian sosial budaya dan ekonomi bagi warga lingkungan terdampak polusi PT.Pusri sebesar Rp. 5.000.000/ orang dari 4 wilayah kelurahan lingkungan PT.Pusri.

Setelah massa aksi melakukan orasi, beberapa perwakilan massa melakukan dialog dengan manajemen PT Pusri dengan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati bertempat di Ruang Rapat Musyawarah (Banmus) DPRD Sumsel.

Ketua DPW PEKAT Indonesia Bersatu Sumsel Suparman Romans mengatakan, setelah dilakukan dialog yang difasilitasi DPRD Provinsi Sumsel, PT Pusri akan mengakomodir aspirasi masyarakat yang langsung dihandle Komisaris Pusri.

“In Sha Allah dalam waktu singkat akan dibuat formasinya, terkait pengalokasian CSR dan rekrutmen tenaga kerja. Karena yang dirasakan saat ini tidak porposional , karena sangat kecil peluang masyarakat lingkungan bisa bekerja di Pusri,” katanya.

Selain itu, lanjut Suparman iklim usaha kecil bagi masyarakat disekitar lingkungan agar dikembalikan lagi. “Misalnya paket pekerjaan taman Pusri saat ini dikelolah pemegang pemodal besar dengan sistem tender. Itu kita minta dikembalikan lagi dengan sistem paket kecil dengan penunjukkan langsung (PL),” katanya.

“Dalam pertemuan dengan Pusri itu kesempatan kita agar ada solusi yang bisa mensejehterakan masyarakat sekitar Pusri,” katanya.

Ketika ditanya terkait limbah dari PT Pusri, Suparman menerangkan, itu menjadi komitmen Pusri.

“Pusri harus memahami hak dan kewajibannya. Ada tanggung jawab Pusri dengan masyarakat disekitar lingkungan Pusri. Dalam pertemuan ini tadi ada kesepakatan dengan Pusri agar lebih care dengan masyarakat disekitarnya. Jadi nanti akan ada pertemuan lagi dengan konsep konsep yang akan direalisasikan,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengapresiasi tuntutan pendemo.

“Apa yang disampaikan tentunya mendapat respon dari PT Pusri yang akan ditindaklanjuti. Sehingga DPRD Sumsel hanya memfasilitasi dan menjembatani pertemuan itu.Karena bagaimanapun juga keberadaan PT Pusri sebagai BUMN di Sumsel khususnya di Palembang memang harus ada efek yang baik untuk lingkungan sekitar. Baik untuk Palembang pada khususnya dan Sumsel secara umum,” kata Anita.

Selain itu menurut politisi Golkar ini mengatakan, hari ini, telah di dengarkan aspirasi pendemo  oleh Direksi diwakili komisaris PT Pusri yang sudah menjanjikan untuk melakukan pertemuan dengan aliansi untuk membahas lebih lanjut.

“ Kami  berharap semua perusahaan yang di Sumsel untuk bermanfaat khususnya bagi lingkungan sekitar umumnya bagi rakyat Sumsel. Baik BUMN, BUMD, Perusahaan swasta itu harus ada manfaat untuk masyarakat Sumsel,” kata Anita.#osk

 

 

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Minta Pemerintah Korea Selatan Berikan Perhatian Khusus Kepada WNI Penderita Corona

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan meminta pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian khusus terhadap ...