Home / Headline / Wakil Ketua MPR Serap Aspirasi Akademisi Terkait GBHN

Wakil Ketua MPR Serap Aspirasi Akademisi Terkait GBHN

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan

Bogor, BP–Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mengungkapkan, wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Isu luar biasa ini juga menuai pro dan kontra dengan berbagai argumentasi kuat.

“Ada sebagian masyarakat yang menginginkan munculnya GBHN tersebut, namun ada masyarakat yang tidak menginginkan, bahkan ada yang tidak setuju dilakukan kembali amandemen UUD dengan alasan apapun karena sudah dianggap baik,”ujar Syarif dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Tinjauan Dihidupkan Kembali GBHN Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Indonesia Yang Efektif Dan

Berkesinambungan Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945’ kerja sama MPR dengan Universitas Pertahanan (Unhan), di Aula Merah Putih Kampus Unhan, Kawasan IPSC Sentul, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/11).

Acara mengikuti protokol kesehatan ketat tersebut dihadiri Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian, mantan Rektor Unhan Letjen TNI Tri Legionosuko, mantan Menteri Pertahanan RI Prof. Purnomo Yusgiantoro serta dosen dan mahasiswa Unhan.

Syarief Hasan melihat antusiasme rakyat terhadap wacana tersebut mesti diperhatikan secara serius. Untuk itu, MPR sebagai lembaga yang berwenang merubah dan menetapkan UUD, melakukan berbagai upaya pendekatan kepada elemen masyarakat Indonesia di berbagai daerah seperti kalangan akademisi perguruan tinggi, llembaga pendidikan, birokrasi, dan ormas untuk berdiskusi menyerap aspirasi.

“Melakukan serap aspirasi, bertatap muka langsung kepada masyarakat sangat efektif untuk mengetahui secara tepat apa keinginan rakyat. Hal tersebut memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan sebab Indonesia negara demokrasi dan memegang prinsip musyawarah mencapai mufakat,” ujarnya.

Dikatakan, dari berbagai pertemuan dengan rakyat, biasanya muncul hal-hal unik dan baru terkait wacana GBHN. Di antaranya, jika GBHN dimunculkan kembali melalui amandemen, lembaga mana yang berwenang membuat dan menetapkan haluan negara itu. Kalau lembaga MPR yang berwenang, maka pelaksana haluan negara harus bertanggung jawab kepada MPR termasuk Presiden RI.

“Ini yang menarik, jika Presiden bertanggung jawab kepada MPR maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR mesti berubah. Sebelumnya, Presiden melaporkan kinerjanya kepada rakyat. Pasca haluan negara ditetapkan MPR, Presiden harus melaporkan kinerjanya kepada MPR . Muncul lagi pendapat, jika haluan negara ditetapkan MPR maka amandemen harus diperluas, MPR harus menjadi lembaga tertinggi negara kembali,” katanya.

Semua itu, lanjut Syarief Hasan, masukan dari rakyat yang akan didengar MPR, menjadi catatan untuk dijadikan bahan kajian agar kebijakan yang dikeluarkan MPR terkait haluan negara menjadi ketetapan yang disepakati serta memberi dampak positif buat negara dan bangsa Indonesia.

“Sampai saat ini serap aspirasi dengan berbagai metode terus dilaksanakan Pimpinan MPR. Saya sendiri sering melakukan kegiatan tersebut ke berbagai kampus. Terakhir bersama akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), kali ini saya lakukan bersama civitas akademika Unhan dengan metode FGD. Saya akan lebih banyak mendengar masukan dari Unhan. Mudah-mudahan pemikiran yang keluar dari FGD semakin memperkaya bahan kajian di MPR,” tuturnya.

Dia juga mengajak elemen bangsa lain terutama akademisi dari perguruan tinggi berpartisipasi aktif menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan Indonesia di masa depan.#duk

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Minta Pemerintah Korea Selatan Berikan Perhatian Khusus Kepada WNI Penderita Corona

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan meminta pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian khusus terhadap ...