DPRD Sumsel Berharap SKK Migas Bersama KKKS Sumbagsel Terus Berperan dalam Pencegahan Covid-19

8

BP/IST
Gedung DPRD Sumsel

Palembang, BP

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  berharap agar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terutama di Sumsel agar terus berperan dalam pencegahan guna memutus penyebaran Pandemi Covid-19.

Tidak hanya di lingkungan internal kerja, namun juga terhadap masyarakat di lingkungan wilayah operasi perusahaan terutama di ring I dan ring II lokasi pertambangan.

“ SKK Migas dan KKKS Sumbagsel agar  tetap dapat berkontribusi dalam penyaluran bantuan dalam penanganan bencana Covid-19 ini, baik di tingkat daerah ataupun skala nasional,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Sumsel, Syamsul Bahri, Senin (9/11) ketika ditemui di Gedung DPRD Sumsel.

Syamsul Bahri mengingatkan,  pandemi covid-19 ini penanganannya harus lintas sektoral, termasuk dana penanganannya di koordinasikan melalui dana APBD , APBN dan bantuan pusat dan dana pihak lain termasuk dari BUMN pertambangan.

“Itu di koordinasikan langkah-langkah kongkrit bagaimana bersama-sama dengan pemerintah juga, kalau ada peluang BUMN pertambangan ikut membantu  penanganan pandemi covid-19 di Sumsel boleh saja dan itu bagus ,” katanya.

Baca:  DPRD Sumsel Minta Pemprov Sumsel Berikan Dana Pendampingan Untuk Jaringan Pengaman Sosial dan Recovery Ekonomi Kabupaten Kota

BUMN Pertambangan yang ada di Sumsel menurutnya bisa bersinergi  membantu pemerintah dalam mengatasi covid-19 di Sumsel terutama masyarakat  yang berada di ring I dan ring II lokasi pertambangan milik BUMN yang ada di provinsi Sumsel.

“ Tergantung daripada niat dan dananya bisa menggunakan dana CSR dari BUMN Pertambangan, jadi  tergantung niat dari BUMN pertambangan  masing-masing, tapi itu perlu di optimalkan terutama bagi masyarakat terdampak covid-19,”katanya.

Untuk itu menurutnya, perlu adanya koordinasi pemerintah daerah dengan BUMN pertambangan terkait pemberian CSR  untuk penanganan covid-19 di daerah termasuk di Sumsel.

Saya lihat , ini sudah berjalan  walaupun belum secara optimal,” katanya.

Karena menurut anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini, BUMN pertambangan selain melakukan eksploitasi dan eksplorasi di lokasi tambang , juga memiliki fungsi sosial bagi masyarakat.

“Minimal peran BUMN pertambangan di Sumsel ikut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan , memberikan penyuluhan  untuk pandemi covid-19 dengan  slogan 3 M  pakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan , itu saya yakin pasti sudah di sosialisasikan BUMN pertambangan diSumsel, itulah protaf dari Covid-19,” katanya.

Baca:  Tidak Hanya Parpol, Rakyat Harus Bertanggungjawab Untuk Memilih Pemimpin Yang Mampu Mensejahterakan

Hal senada dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel M.F Ridho, berharap SKK Migas bersama KKKS yang ada di Sumsel untuk mengoptimalkan CSR yang mereka miliki untuk membantu masyarakat terutama yang berada di ring I dan ring II lokasi pertambangan , apalagi saat ini masyarakat tengah menghadapi pandemi covid-19.

“ Optimal atau tidak tergantung yang merasakan yaitu masyarakat,” katanya, Senin (9/11).

Namun dia mengingatkan yang berwenang untuk mendidik  masyarakat adalah pemerintah dan bukan BUMN pertambangan karena tugas BUMN pertambangan adalah melakukan aktivitas ekplorasi dan eksploitasi  sumber daya alam .

“ Tanggungjawab BUMN Pertambangan adalah mendidik karyawan dan pekerja-pekerja mereka ,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengkalkulasi dampak pandemi virus corona atau Covid-19 terhadap sektor pertambangan nasional.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan strategi Kementerian ESDM tetap berlandaskan kebijakan makro Pemerintah.

Baca:  Jika Sumsel Masih Siaga Darurat Covid-19, DPRD Sumsel Akan Gelar Rapat Paripurna Secara Virtual

“Sampai dengan bulan April pengruh Covid-19 belum begitu terasa dari produksi dan peneirmaan negara. Yang dikhawatirkan terjadi pada april hingga akhir tahun,” katanya dalam diskusi Info Corona bertajuk “Prakondisi Pembukaan Sektor Pertambangan/Perminyakan”, Selasa (23/6) lalu.

Irwandi menjelaskan, dampak pandemi dalam jangka panjang akan memengaruhi penerimaan negara sekitar 20 persen. Hal ini juga dipengaruhi penurunan harga komoditas minerba.

“Batu bara ini penurunnya [produksi] Mei 2020 turun 10 persen periode yang sama 2019. Permen ESDM No.7/2020 memungkinkan perusahaan [mengevaluasi] RKAB untuk ke depan,” katanya.

Selain pengaruh pada produksi dan penerimaan negara, Covid-19 juga berdampak pada pengerjaan proyek smelter. Menurutnya, proyek smelter tertunda hingga akhir tahun, maka target operasi mundur hingga 2024.

“Kemudian di 27 Maret sampai 5 April operasi pemurnian menjadi emas murni oleh ANTAM di Pulo Gadung itu agak terhenti. Ini juga sedikit menghambat ekspor emas ke luar negeri,” katanya.#osk