Home / Headline / DPW FBI Tolak SK UMP 2021 Sumsel

DPW FBI Tolak SK UMP 2021 Sumsel

BP/IST
Ketua  DPW Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Andreas OP

Palembang, BP

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/11/HK.04/2020 terkait upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 yang di tujukan kepada  seluruh Gubernur se Indonesia, menjadi keprihatinan kaum buruh di seluruh Indonesia di masa pademi Covid- 19 ini.

Ketua  DPW Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Andreas OP ,  surat edaran tersebut dinilai tidak mengikat untuk di laksananakan gubernur se-Indonesia sehubungan dengan proses penentuan UMP,karena bersifat himbaun dan secara tata urutan per undang undangan SE lebih rendah dari Undang-undang dan turunanya.

Bahwa sebagai mana yang di atur  dalam  UU No 13 tahun 2003, PP No 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.

“Skema penentuan pengupahan  telah ditetapkan secara baku  perihal mekanisme dan pelaksanaanya  di seluruh Indonesia  termasuk Sumatera Selatan, sehingga ini menjadi aneh dan menabrak aturan yang sudah ada jika pemerintah Sumsel ikut latah tidak menaikan UMP Tahun 2021 untuk Sumsel,” katanya, Minggu (8/11) ,

Menurutnya, adanya siaran berita yang dirilis oleh beberapa  media di Sumsel berkaitan dengan   SK Gubernur Sumsel No 602 tahun 2020, perihal tidak naiknya UMP Sumsel tahun 2021, menjadi keprihatinan semua buruh di Sumsel yang jumlanya kurang  lebih 3 ,968 ,499 juta  ( data bps 2019) yang tersebar di 17 kota /kabupaten dengan sebaran pekerja dibidang jasa, pabrik, perkebunan, pertanian, perkantoran, hotel dan restaurant ,serta mall.

“Tidak naikanya  UMP Sumsel tahun  2021 menurut Gubernur Sumsel didasari semata mata  sehubungan adanya SE kementerian Disnakertrans yang dijadikan landasan hukumnya,” katanya.

Hal ini menurut Andreas OP menunjukan bahwa Gubernur Sumsel  tidak memiliki sense of belonging  terhadap kebatinan kaum buruh dimasa covid19, sehingga kami menyatakan sikap dengan  tegas untuk

“Meminta Gubernur Sumsel untuk membatalkan SK UMP Sumsel  Tahun  2021,  karena diduga mal administrasi dan cacat  hukum, lalu mendesak kepada Gubernur Sumsel untuk tetap menaikan UMP Sumsel tahun   2021 sesuai dengan peraturan dan perundang –undangan yang masih berlaku di bidang ketegakerjaan., meminta kepada Gubernur Sumsel untuk menaikan  UMP Sumsel Tahun  2021, Sebesar 4 %  dari tahun 2019, dengan pertimbangan situasi ekonomi Sumsel secara umum baik dengan Total perdagangan luar negeri Sumatera Selatan bulan Mei 2020 surplus sebesar US$ 182,89 juta( data BPS ),” katanya.

Andreas mengaku usangat prihatin dengan sikap Gubernur Sumsel dalam menetapkan  UMP 2021 hanya  berdasarkan SE Menakertrans,  sehingga dengan tidak naiknya UMP Sumsel  Tahun 2021, akan dipastikan semakin banyak kaum buruh di Sumsel  yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial  ditengah  pademi Covid-19 ini.

“Kami juga menduga  seolah- olah  Gubernur Sumsel hanya menjaga stabilitas dunia usaha saja yang utama dimasa covid19 ini,  pada hal jika kita mau berbicara jujur kaum buruh dan dunia usaha /perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkah dalam rantai ekonomi mikro,” katanya.

FBI Sumsel memprediksi angka pengangguran di Sumsel akan  meningkat pasca tidak naiknya UMP Sumsel tahun  2021, karena para buruh akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan sandang yang selama ini telah dipenuhi dengan asumsi buruh berharap dengan kenaikan gaji tahunan dapat menyelamatkan pola konsumsi yang sudah di set demikian rupa  oleh kaum buruh itu sendiri.

“Kami juga mengingatkan kepada Gubernur sumsel bahwa  selama  2 tahun kepemimpinannya, dinilai telah  gagal menyejahterkan kaum buruh,  hal ini sebagai mana yang  telah dijanjikan diawal pemerintahnya untuk membuat perda perlindungan pekerja lokal dengan tujuan perlindungan terhadap pekerja ternyata  sampai hari ini nol besar realisasinya,  di tambah sikap Gubernur Sumsel  yang terkesan  manut saja dalam penentuan SK UMP sumsel tahun  2021, makin membuat kaum buruh tidak yakin soal pembelaan dan perlindungan buruh di sumsel di bawah kepemimpinan gubernur Herman Deru ,” katanya.

Sehingga  FBI  Sumsel dengan tegas mengajak seluruh elemen buruh dan para buruh  yang ada Sumsel untuk memberikan catatan dan memastikan  kedepan untuk memperjuangkan pemimpin yang perduli dengan nasib buruh, mampu memberikan kepastian hukum ketenagakerjaan  diterapakan, dan tidak bersikap manut saja    terhadap  kebijakan yang dibuat,  dan tentunya bukan yang menyengsarakan kaum buruh diSumsel  dengan dalil apapun.#osk

 

 

x

Jangan Lewatkan

Musda BKPRMI Palembang Deadlock

Palembang, BP Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Palembang di Hotel Amaris, Sabtu (28/11) ...