Home / Headline / “Jangan Ada Image Setiap Pergantin Presiden dan Menteri Kurikulum di Ganti”

“Jangan Ada Image Setiap Pergantin Presiden dan Menteri Kurikulum di Ganti”

BP/DUDY OSKANDAR
Praktisi Pendidikan Sumsel yang juga Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Kota Palembang  Dr Suherman SPd Msi

Palembang, BP

Gonjang ganjing perubahan kurikulum di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai semenjak era reformasi , hal ini menjadi keperihatinan kalangan pendidikan di Provinsi Sumsel.

Untuk  itu perlu adanya Peraturan Menteri mengenai pembatasan kurikulum agar tidak ada lagi  terjadi lagi gonjang ganjing  kurikulum.

Praktisi Pendidikan Sumsel yang juga Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Kota Palembang  Dr Suherman SPd Msi mengharapkan kepada   Pusat Kurikulum (Puskur) agar harus ada pembatasan usia kurikulum di Indonesia.

“ Supaya kita tergonjang ganjing perlu adanya peraturan menteri (Permen) minimal permen ada pembatasan usia kurikulum , karena  semenjak kita menggunakan kurikulum 2004  pergantian presiden, pergantian menteri selalu berganti kurikulum itu image yang sangat berbahaya di Indonesia, “ katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/11).

Sebelumnya  mulai zaman orde baru  Indonesia sudah memiliki kurikulum  tahun 1974 , kurikulum 1984, kurikulum 1994 , revisi kurikulum 1999.

Lalu setelah era reformasi di tahun 1997-1998  ada perubahan kurikulum di Indonesia  dimana dilaunching kurikulum tahun 2004.

Dan di tahun 2006 sudah di pakai Indonesia Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  dari Kurikulum Berbasis Kompetensi  (KBK) tahun 2004 sehingga banyak selama dua tahun melakukan  evaluasi kurikulum itu  kalau batas usia kurikulum maksimal  2 tahun.

“ Minimal kita bisa mengevaluasi  kurikulum itu  tingkat SD 6 tahun , tingkat SMP 3 tahun, tingkat SMA/SMK  3 tahun .Kalau dua tahun apa yang kita evaluasi karena  usia KBK  itu hanya dua tahun  sementara yang harus kita teliti itu minimal  tiga tahun , batas tahun keempat  baru kita bisa menghasilkan produknya , apa hasilnya, inputnya apa, apa outputnya  bisa ketahunan  tapi kalau usianya dua tahun tidak bisa  ,” kata Wakil Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Sumsel ini.

Dan permasalahan besar sekarang menurutnya, kurikulum tahun 2018 (K13) sudah di pakai  tapi  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim akan melakukan review kurikulum di tahun 2020.

“ Permasalahan kita itu adalah guru sebagai tonggak kerucutnya dibidang pendidikan , kalau  kita berganti lagi nanti di  revisi kurikulum tahun 2020 tentunya harus meningkat kualitas dan kuantitas  guru dan siswa harus siap termasuk  stekholdernya wali murid, pergantian revisi , pergantian buku yang harus kita pakai, ini menjadi pertimbangan besar pemerintah, saya berharap silahkan jalankan K13 sampai tahun 2023, “ katanya.

Dirinya  tidak berharap di zaman Mendikbud Nadiem Makarim  adanya kurikulum tahun 2020 yang diramping dari K13.

“ Kalau memang ada perbaikan kurikulum,  saya minta itu untuk tahun 2024   ada rancangan terbaru,  kalau batasan tidak sampai usia  10 tahun  yang gonjang ganjing dan amburadul adalah guru, karena guru itu adalah tonggak pendidikan di Indonesia, karena guru salah satu mengimplementasi  dari kurikulum, stekholder kita  adalah siswa, kemudian yang memegang peran wali murid  dibidang ekonominya , pergantian kurikulum pergantian buku, pergantian kebijakan ,” katanya.

Dia juga melihat titik kelemahan di Indonesia belum menyelenggarakan kurikulum  secara serentak contohnya di K13 menggunakan dua kurikulum  KTSP dan K13.

“ Itu yang ada di Indonesia, didunia tidak , saya berharap kepada  pak Menteri nanti jangan ada perubahan kurikulum, perubahan kebijakan  , kalau toh nanti  K13 saya berharap kalau ada revisi jangan dilakukan, karena menteri ada wacana akan menunjuk beberapa sekolah , kalau sudah matang laksanakan  secara serentak ,” katanya.

Selain itu dia berharap , Presiden RI juga harus memanggil praktisi pendidikan di Indonesia untuk menyikapi kurikulum ini . Namun kurikulum akan berjalan dengan baik apabila di dukung oleh masyarakat dan sekolah.

Dia juga berharap kepada Presiden RI dan Mendikbud Nadiem Makarim  agar pelajaran sejarah tetap 4 jam di IPS dan 2 jam  di IPA dan IPS untuk sejarah Indonesia.

“ Tidak ada perampingan kurikulum, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan wacana yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik , apa yang kita lakukan itu  kemarin di Museum Sumsel Balaputra Dewa berbuah manis  walaupun perjuangan  ibu Merry dan kawan-kawan itu  berat, kita harus bagaimana menjadikan pelajaran sejarah menjadi pelajaran sangat penting, karena sejarah adalah cabang ilmu-ilmu yang lain ,” katanya.#osk

 

 

 

x

Jangan Lewatkan

Raperda Ponpes Masuk Tahap Penyusunan Draft di DPRD Sumsel

Palembang, BP Saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren (Ponpes) yang kini di bahas di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) ...