
BP/IST
Suasana Pengurus Wilayah KAMMI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) –Bangka Belitung (Babel) menggelar stadium generale “ Anggaran APBD 2021 Yang Berpihak Kepada Rakyat “, Kamis (29/10) di aula Gedung DPRD Sumsel.
Palembang, BP
Pengurus Wilayah KAMMI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) –Bangka Belitung (Babel) menggelar pelantikan pengurus wilayah KAMMI Sumsel Babel periode 2020-2022 dan stadium generale “ Anggaran APBD 2021 Yang Berpihak Kepada Rakyat “, Kamis (29/10) di aula Gedung DPRD Sumsel.
Dalam stadium generale “ Anggaran APBD 2021 Yang Berpihak Kepada Rakyat” yang menjadi nara sumber adalah Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli ST MM dan pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB.
Menurut Mgs Syaiful Padli ST MM mengaku hingga kini DPRD Sumsel belum menerima draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Pemprov Sumsel.
“ Kalau belum ada KUPA dan PPAS belum bisa di bahas, KUPA dan PPAS lewat mereka , rencana anggaran khan belum masuk di kita, belum dapat gambaran ,” katanya.
DPRD Sumsel menurut politisi PKS ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk wajib memenuhi anggaran murni pendidikan 20 persen dan anggaran murni kesehatan 10 persen di APBD Sumsel tahun 2021 sesuai amanah undang-undang.
“ Dan kami mendorong bukan hanya fungsi pendidikan tapi memang anggaran benar-benar di bidang pendidikan , bidang pendidikan artinya murni 20 persen pendidikan saja jangan di campur dengan fungsi pendidikan di OPD yang lain, kesehatan juga sama , murni kesehatan 10 persen,” katanya.
Selain itu DPRD Sumsel juga menekankan dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat yang masih teras di tahun 2021.
“ Stimulus ekonomi Sumsel jangan hanya mengandalkan dana APBN tapi buat skema dari bantuan daerah untuk masyarakat ini, karena kalau kita mengandalkan pusat, pusat itu memegang data tahun 2015, 2016 sedangkan data terbaru ini Pemprov Sumsel seharusnya punya data orang miskin baru dan itu diluar data yang ada di Kemensos,” katanya.
Syaiful meminta agar urusan wajib didahulukan dalam APBD Sumsel TA 2021 lalu baru urusan pilihan dilakukan.
Sedangkan pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB melihat struktur anggaran dan postur anggaran menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam satu tahun terhadap keterpihakannya kepada rakyat.
“ Anggaran 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan sampai sekarang belum terealisasi , itu basisnya rata-rata muatan politik dan kurangnya basis data yang akurat, APBD itu kelemahannya sering tidak berbasis data yang up to date, penyusunan anggaran itu menyangkut persoalan jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhan dan kepekaan pemerintah yang enggak,” katanya.
Dia mencontohkan di saat pemerintah pusat menawarkan anggaran penanganan Covid-19 kenapa pemerintah daerah tidak bersiasat menggunakan anggaran tersebut , seperti Universitas Sriwijaya tidak memiliki Coaching Hospital, padahal bantuan kedaerah terkait Covid-19 oleh Pemprov Sumsel banyak tumpang tindih datanya.
“Keterpihakan kepada rakyat terlihat dari ekspresi anggaran,” katanya.
Mengenai transparansi APBD Sumsel ke publik menurutnya itu harus di jawab Pemprov Sumsel .
“ Selayaknya pemerintah daerah membuat website sendiri ataupun membuat aplikasi tersendiri terkait APBD, jadi APBD setiap tahunnya bisa dilihat mulai dari perencanaan , penyusunan, penetapan anggaran sampai penggunaan dan pengawasan anggaran dan itu harus di buka ke publik dan ini menunjukkan kinerja pihak eksekutif , kenapa tidak bikin dashboard, semua terkait koneksi data itu ada di dashboard APBD, dashboard APBD bisa di buka , kapan pun dan dimanapun apalagi untuk kalangan DPRD, ketika dia berpresentasi disuatu acara , dia tidak pusing , tinggal lihat saja di dashboard, apalagi dia punya nomor registrasi tersendiri akan lebih mudah sesuai kebutuhan,”katanya.
Dia meminta dalam APBD Sumsel jangan masuk kepentingan elit-elit politik tertentu atau pejabat tertentu.#osk