DPRD Sumsel Belum Terima Draft KUPA dan PPAS APBD Sumsel TA 2021 dari Pemprov Sumsel

Palembang, BP

Pengurus Wilayah KAMMI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) –Bangka Belitung (Babel)  menggelar  pelantikan pengurus wilayah KAMMI Sumsel Babel periode 2020-2022 dan stadium generale        “ Anggaran APBD 2021 Yang Berpihak Kepada Rakyat “, Kamis (29/10) di aula Gedung DPRD Sumsel.

Dalam  stadium generale  “ Anggaran APBD 2021 Yang Berpihak Kepada Rakyat” yang menjadi nara sumber adalah Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli ST MM dan pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB.

Menurut Mgs Syaiful Padli ST MM mengaku hingga kini DPRD Sumsel belum menerima draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)  Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Pemprov Sumsel.

“ Kalau belum ada KUPA dan PPAS belum bisa di bahas,  KUPA dan PPAS lewat mereka , rencana anggaran khan belum masuk di kita, belum dapat gambaran ,” katanya.

DPRD Sumsel menurut politisi PKS ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk wajib memenuhi anggaran murni pendidikan 20 persen dan anggaran murni kesehatan 10 persen di APBD Sumsel tahun 2021 sesuai amanah undang-undang.

“ Dan kami mendorong bukan hanya  fungsi pendidikan  tapi memang anggaran  benar-benar di bidang  pendidikan , bidang pendidikan artinya murni  20 persen pendidikan saja  jangan di campur dengan fungsi pendidikan di OPD  yang lain,  kesehatan juga sama , murni kesehatan 10 persen,” katanya.

Selain itu DPRD Sumsel juga menekankan  dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat yang masih teras di tahun 2021.

“ Stimulus ekonomi Sumsel jangan hanya mengandalkan  dana APBN tapi buat  skema dari bantuan daerah untuk masyarakat ini, karena kalau kita mengandalkan pusat, pusat itu memegang data tahun 2015, 2016 sedangkan data terbaru ini Pemprov Sumsel seharusnya punya data orang miskin baru dan itu diluar data yang ada di Kemensos,” katanya.

Syaiful meminta agar urusan  wajib didahulukan dalam APBD Sumsel TA 2021 lalu baru urusan pilihan dilakukan.

 

Sedangkan pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB melihat struktur anggaran dan postur anggaran menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam satu tahun terhadap keterpihakannya kepada rakyat.

“ Anggaran 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan sampai sekarang belum terealisasi , itu basisnya rata-rata muatan politik dan kurangnya  basis data yang akurat, APBD itu kelemahannya sering tidak berbasis data yang up to date, penyusunan anggaran itu menyangkut persoalan  jumlah penduduk, luas wilayah dan  kebutuhan dan kepekaan pemerintah yang enggak,” katanya.

Dia mencontohkan di saat pemerintah pusat menawarkan anggaran penanganan Covid-19 kenapa pemerintah daerah tidak bersiasat menggunakan anggaran tersebut , seperti Universitas Sriwijaya tidak memiliki Coaching Hospital, padahal bantuan kedaerah terkait Covid-19 oleh Pemprov Sumsel banyak tumpang tindih datanya.

“Keterpihakan kepada rakyat terlihat dari  ekspresi anggaran,” katanya.

Mengenai transparansi APBD Sumsel ke publik menurutnya itu harus di jawab Pemprov Sumsel .

“ Selayaknya pemerintah daerah membuat website sendiri ataupun membuat aplikasi tersendiri  terkait APBD, jadi APBD setiap tahunnya bisa dilihat  mulai dari perencanaan , penyusunan, penetapan anggaran  sampai penggunaan dan pengawasan anggaran dan itu harus di buka ke publik  dan ini menunjukkan kinerja pihak eksekutif , kenapa tidak bikin dashboard, semua terkait koneksi data itu  ada di dashboard APBD,  dashboard APBD bisa di buka , kapan pun dan dimanapun  apalagi untuk  kalangan DPRD, ketika dia berpresentasi  disuatu acara , dia tidak pusing , tinggal lihat saja  di dashboard, apalagi dia punya  nomor registrasi tersendiri akan lebih mudah sesuai kebutuhan,”katanya.

Dia meminta dalam APBD Sumsel jangan masuk kepentingan elit-elit politik tertentu  atau pejabat tertentu.#osk