Home / Headline / Bawaslu Sumsel : Laporan DHDS Tak Dapat Dilanjutkan

Bawaslu Sumsel : Laporan DHDS Tak Dapat Dilanjutkan

BP/IST
Firdaus Hasbullah SH

#Firdaus Hasbulllah : Tak Menutup  Kemungkinan 

Laporkan  Dugaan Pelanggaran Paslon 01

 

Palembang, BP

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya mengeluarkan putusan terkait laporan dugaan pelanggaran oleh Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Pilkada Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI), Ir H Heri Amalindo, MM-Drs H Soemarjono.

Berdasarkan laporan dari pihak paslon nomor urut 01 Devi Harianto SH MH-H Darmadi Suhaimi SH (DHDS)

Putusannya, Bawaslu Sumsel menyatakan tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang disyaratkan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020.

“Syarat formil terpenuhi tapi syarat materiil tidak terpenuhi karena pelanggaran TSM yang dilaporkan tersebut paslon masih berstatus sebagai Kepala Daerah yang sah sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon,” kata pimpinan Bawaslu Sumsel ,Junaidi SE Msi , Selasa (27/10).

Dalam sidang yang digelar di aula gedung Bawaslu Sumsel ini dipimpin Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto,  turut dibacakan amar putusan beserta yang menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pelaporan paslon nomor urut 01 tersebut.

Sementara ketua tim advokasi paslon nomor urut dua, Heri-Soemarjono, Adv Firdaus Hasbullah,SH mengatakan, perihal putusan Bawaslu Sumsel ini mengaku sudah mendengar. “Alhamdulillah kami sudah mendengar putusan Bawaslu tersebut atas laporan yang dilakukan tim kuasa hukum paslon satu tersebut,”kata  Firdaus.

BP/IST
Suasana sidang yang digelar di aula gedung Bawaslu Sumsel ini dipimpin Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto , Selasa (27/10).

Menurut Firdaus, tidak terbuktinya pengaduan terhadap paslon nomor urut dua ini tidak terlepas dari peran Bawaslu Sumsel yang pastinya telah mengkaji laporan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) tersebut secara cermat. Sehingga diputuskan tidak memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang tertuang di dalam pasal 24 ayat dua (a) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 tahun 2020.

Yang intinya menyatakan laporan pelangaran adminiatrasi pemilihan tidak memenuhi syarat formal/materil sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan ketahapan sidang pemeriksaan.

Firdaus menyebut tak cuma sekali tim kuasa hukum paslon 01 melapor ke Bawaslu tapi sudah dua kali. Sebelumnya, mereka melapor ke Bawaslu PALI juga terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 02.

“Atas putusan Bawaslu Sumsel ini kami sampaikan terima kasih dan tidak tertutup kemungkinan kami bakal melayangkan laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 01,” kata Firdaus.

Sebelumnya Paslon nomor urut 01 Devi Harianto SH MH-H Darmadi Suhaimi SH (DHDS) melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 02, Ir H Heri Amalindo MM-Drs H Soemarjono (HERO).

Kuasa Hukum Paslon DHDS, Riasan Sahri, didampinggi Penasehat Hukum Adi Pura mengatakan, bahwa pihaknya sudah melaporkan 10 poin pelangaran yang dilakukan paslon nomor urut 02 secara Terseteuktur Siatematis dan Masif (TSM) ke Bawaslu PALI.

“Jadi 10 poin yang kita laporkan yakni, pelanggaran terstruktur sistematis dan masif atau TSM yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2,” ungkap Riasan pasca menyerahkan berkas laporannya di Bawaslu PALI, Kamis (15/10).

Menurutnya, bahwa dugaan pelanggaran itu dilakukan dimulai sebelum paslon tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon. “Dan ini merupakan rangkaian kegiatan yang memang sengaja untuk menguntungkan Paslon tersebut,” katanya.#osk

 

 

x

Jangan Lewatkan

RAPBD 2021 Sumsel Rp10,8 Triliun, Pengamat Ekonomi Ingatkan Hal Ini Ke Pemprov Sumsel

Palembang, BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan  nota kesepakatan  bersama  antara Pemerintah Provinsi Sumsel  ...