Home / Headline / Penerimaan CPNS 2019 Tinggalkan Catatan Merah

Penerimaan CPNS 2019 Tinggalkan Catatan Merah

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen

Palembang, BP–Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menilai banyak catatan merah yang harus diperbaiki untuk penerimaan 2021 nanti, terutama soal pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh instansi daerah sebagai penanggungjawab.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen, dalam evaluasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) formasi 2019 di Hotel Wyndam, Senin (26/10/2020).

Suherman mengatakan, catatan yang perlu diperbaiki cukup banyak. Persoalan yang dialami hampir di semua daerah, termasuk di BKN Kantor Regional VII, Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi dan Bangka Belitung.

Suharmen menegaskan dari awal tahapan seleksi bahwa proses verifikasi dan validasi administrasi sangat menentukan, dimana verifikasi administrasi ini dilakukan oleh daerah.

“Kalau mereka melakukan verifikasi terlewatkan maka peserta yang mendapatkan golden prize semakin terbatas. Tetapi bukan bearti yang bersangkutan tidak berpotensi lulus, selama nilai SKBnya tinggi tetap bisa ikut,” katanya.

Selain itu, masalah lainnya masih dalam konteks verifikasi termasuk di Sumsel yakni terkait kualifikasi pendidikan. Misal, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah S-1 Ilmu administrasi negara, namun tak sedikit teman-teman instansi yang membacanya secara berbeda, contoh S-1 Ilmu Administrasi Publik. Padahal, dari sisi mata kuliah pembelajaran pun dua bidang ini sama.

“Kemudian mereka men-TEMS kan kualifikasi Ilmu Administrasi Publik karena beralasan yang disyaratkan Kemenpan berbeda,” katanya.

Banyak instansi di daerah yang ternyata tidak melakukan check list terhadap Sertifikat Pendidik (Serdik). Padahal dalam Peraturan Kemenpan RB nomor 24 tahun 2019 diatur bila peserta mengupload Serdiknya dan pendidikannya linear maka nilai SKB yang dapat diperolehnya adalah nilai maksimal yakni 500.

Seperti jika dalam sistem dipersyaratkan, peserta tidak mengupload Serdiknya maka tidak bisa diakomodir lagi. “Namun, permasalahan yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan berikutnya adalah soal banyak instansi yang tidak men-check list terhadap Serdiknya sehingga banyak peserta yang merasa dirugikan,” katanya.

Begitu juga, kasus lagi terkait persoalan kodefikasi pendidikan untuk tenaga dosen. Misal, dia pengajar di bidang mata kuliah arsitektur maka yang bersangkutan harus liniearisasi dengan bidang ilmu yang sama.

“Ada yang S1 Sipil kemudian di S2-nya Arsitektur. Banyak yang terjadi seperti ini, dan instansi hanya melihat S1-nya. Sehingga terpaksa harus di TEMS Karena tidak linier dengan persyaratan,” ujarnya.

Karenanya, Suharmen mengharapkan agar catatan yang telah dijabarkan ini bisa menjadi pedoman proses verifikasi dan validasi instansi daerah. “Memang presentasenya untuk sertifikasi pendidik 10-15 persen saja. Dan itu lebih banyak untuk formasi guru. Karena Serdik linearisasinya untuk gurun dan hampir 90 ribuan guru yang ikut dalam proses seleksi,” katanya. #pit

x

Jangan Lewatkan

Musda BKPRMI Palembang Deadlock

Palembang, BP Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Palembang di Hotel Amaris, Sabtu (28/11) ...