Home / Headline / Mahasiswa Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor Walikota Palembang

Mahasiswa Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor Walikota Palembang

BP/IST
Aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Lawa Cipta Kerja digelar mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Aliansi Rakyat Sumsel Melawaan (ARUS Melawan). Kali ini, para mahasiswa aksi di depan kantor Walikota Palembang, Senin (19/10).

Palembang, BP

Aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Lawa Cipta Kerja digelar mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Aliansi Rakyat Sumsel Melawaan (ARUS Melawan). Kali ini, para mahasiswa aksi di depan kantor Walikota Palembang, Senin (19/10).

Koordinator aksi, Jabbar Kala Lanang mengatakan, aksi ini terus dilakukan sampai UU Omnibus Law dibatalkan oleh pemerintah.

“Karena semenjak 5 Oktober 2020 DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja dan dalam 100 hari kerja Presiden Joko Widodo akan menanda tangani. Makanya di hari ini kita menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja ke Walikota Palembang, bukan hanya DPRD saja, namun kita telah menyebar di seluruh Sumsel,” katanya.

Menurutnya, ada dua tuntutan yang akan ia sampaikan kepada pemerintah kota (Pemkot) Palembang, pertama mengajak pemkot Palembang untuk menolak UU Cipta Kerja, kedua menyurati Presiden RI untuk mengeluarkan Peraturan Perundang-undang (Perpu).

“Kami akan menyatakan mosi tidak percaya kepada Walikota, apabila Walikota atau Wakil Walikota Palembang tidak menemui kami ,” katanya.

Sementara itu pantauan di lapangan, beberapa kali massa sempat merapatkan barisan dan ingin berjalan masuk mendekat ke gedung kantor Wali Kota.

Sontak hal ini ditanggapi oleh aparat kepolisian yang juga merapatkan barisan untuk menghadang niat tersebut.

Tindakan itu dilakukan karena baik Wali Kota, wakil Wali Kota termasuk Sekda kota Palembang, tidak kunjung datang dan menemui mereka.

Jabbar mengatakan, berdasarkan keterangan perwakilan pemkot, pejabat tinggi di wilayah Palembang sedang tidak berada di tempat.

“Kami dapat informasi bahwa wali kota sedang berada di Tanggerang Selatan. Sedangkan ibu wakil Wali Kota sedang kunjungan kerja di Palembang ini. Sementara pak Sekda tidak ada di tempat,” ujarnya.

Hal ini lantas menimbulkan kekecewaan bagi massa yang menggelar aksi.

Meski perwakilan pemkot Palembang yakni Altur Febriansyah yang merupakan staf ahli bidang keuangan pendapatan daerah, hukum dan HAM Pemkot Palembang, datang dan menemui pendemo.

“Kami ini juga bagian pemkot Palembang. Kalau ada tuntutan, biarlah kami yang terima. Karena Wali Kota, wawako dan sekda sedang tidak ada ditempat. Biarlah nanti aspirasinya akan kami sampaikan,” katanya.

Atas pernyataan tersebut, perwakilan massa menggelar aksi duduk di jalan dan mengatakan akan terus menggelar aksi hingga ada petinggi pemkot Palembang yang datang dan menemui mereka.

Tak cukup sampai disitu, beberapa demonstran sampai mengirim pesan langsung melalui instagram wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda untuk meminta agar segera ditemui dalam aksi ini.

“Akan kami tunggu sama jam 17.00, kalau sampai tidak ada yang keluar juga, maka kami nyatakan Mosi tidak percaya pemkot Palembang,” kata  salah seorang koordinator aksi.#osk

 

 

 

 

 

 

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Ajak Mahasiswa KOSGORO Terapkan Semangat Solidaritas

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, hasil survey Lembaga Riset CESPELS (Center for Social, Political, Economic and Law ...