Home / Headline / Terkait Diskualifikasi Ilyas- Endang, Tim Advokasi Panca-Ardani Angkat Bicara

Terkait Diskualifikasi Ilyas- Endang, Tim Advokasi Panca-Ardani Angkat Bicara

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua tim advokasi Panca-Ardani, Dhaby K Gumaira,SH,MH didampingi koordinator pelaporan tim advokasi Panca-Ardani, Firdaus Hasbullah,SH saat menunjukkan kecurangan pilkada di OI

Palembang, BP

Tim advokasi pasangan calon (paslon) nomor urut satu Pilkada Ogan Ilir (OI), Panca Wijaya Akbar,SH-H Ardani,SH,MH angkat bicara terkait diskualifikasi paslon nomor urut dua, HM Ilyas Panji Alam,SH-Ir H Endang PU Ishak,SH,M.Si.

Menurut Ketua tim advokasi Panca-Ardani, Dhaby K Gumaira,SH,MH yang menyatakan pembatalan paslon nomor urut dua oleh KPU OI atas rekomendasi dari Bawaslu OI sudah tepat.

“Hal ini tak lain untuk menegakkan aturan hukum Pilkada demi terciptanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir yang jurdil,” kata Dhaby kepada wartawan di kediaman H Mawardi Yahya orang tua H Panca Wijaya Akbar di kawasan Musi II, Jumat (16/10).

Di kesempatan itu, Dhaby jugs menyatakan pihaknya merasa perlu menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi tidak hanya sebatas atas rekomendasi dari Bawaslu OI semata, tapi faktanya yang terjadi lebih dari itu.

“Tampilnya kami disini semata-mata untuk menegakkan keadilan karena kami menganggap apa yang terjadi telah mencederai sistem demokrasi. Dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif,” kata Dhaby didampingi koordinator pelaporan tim advokasi Panca-Ardani, Firdaus Hasbullah,SH ini

“Kita anggap jika hal itu tidak dilaksanakan KPU OI (temuan pelanggaran) maka ada kezoliman, tapi ini tidak, karena memenuhi rasa keadilan,” katanya.

Menurut Dhabi, pasangan petahana Calon Nomor Urut 2 tersebut, telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi scbagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU Pilkada dan Pasal 89 PKPU Nomor 1 Tahun 2020.

“Bahwa berdasarkan hal.tersebut di atas kami dari Tim Advokasi Pasangan Calon Panca- Ardani menyatakan, bahwa rekomendasi dan keputusan KPU Kabupaten OI berkenaan dengan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sudah tepat, dalam rangka menegakkan aturan hukum Pilkada demi terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten OI yang JURDIL,” katanya.

Dijelaskan Dhabi, jika pembatalan tersebut merupakan akibat dari tindakan Calon Bupati Petahana Ilyas Panji Alam, yang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan kedinasannya untuk mengkampanyekan dirinya sebagai Calon Bupati Petahana Periode 2021- 2026 yang menjadikan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ogan llir Tahun 2020 menjadi tidak fairness dan tidak demokratis, sehingga bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 2015.

Adapun tindakan- tindakan pelanggaran yang mereka sampaikan selama ini ada dua, yaitu menggunakan program tanggap darurat bencana Covid-19 untui mensosialisasikan pencalonannya.

“Bahwa Calon Bupati Petahana telah menggunakan Program Pemerintah (Tanggap Darurat Bencana Covid 19), berupa bantuan logistik sembako untuk masyarakat Ogan Ilir, dengan cara membagi-bagikan beras 10 kg secara massif kepada seluruh Kepala Keluarga (KK) di 16 Kecamatan dan 241 Desa di wilayah OI. Pelaksanaan pembagian sembako beras tersebut dilaksanakan dari bulan Mei hingga Agustus 2020, dan pembagian beras sembako tersebut terbukti digunakan untuk mengkampanyekan dirinya untuk masa jabatan 2 (dua) periode,” katanya.

Pelanggaran kedua yang dilaporkan pihaknya saat itu, menggunakan kegiatan kedinaaan pelantikan pengurus Karang Taruna untuk mensosialisasikan pencalonan petahana.

“Bahwa Calon Bupati Petahana telah menggunakan kegiatan dinasnya, untuk mensosialisasikan pencalonannya, lewat kegiatan Pelantikan Pengurus Karang Taruna di 16 Kecamatan Kabupaten Ogan lIir. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti juga oleh Calon Wakil Bupati Endang PU Ishak, dan Ilyas secara tegas telah mengenalkan Calon Wakil Bupati yang akan mendampinginya di Pilkada 2020,” katanya.

Ditambahkan Dhabi, dengan adanya dua poin pelanggaran itu, menunjukkan adanya pelanggaran aturam hukum yang dilakukan Calon Petahana di OI.

“Soal upaya yang akan dilakukan mereka (Ilyas- Endang), kita tidak mengomentari teman sejawat (tim advokasi), tapi yang pasti faktanya seperti itu, ada pelanggaran administrasi sesuai pasal 71 undang- undang RI Nomor 10 tahun 2010. Kita anggap putusan yang ada sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir (OI) resmi mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak sebagai peserta Pilkada 2020.

Hal ini disampaikan langsung Ketua KPU Ogan Ilir, Massuryati setelah mendapat rekomendasi dan menggelar rapat pleno dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Ilir, Senin (12/10) malam.

Keputusan KPU ini merupakan tindaklanjut dari rekomendasi yang diberikan Bawaslu Ogan Ilir.

“Adapun tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu yang kami lakukan adalah melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat 5 dengan keputusan KPU Ogan Ili SK : 263/HK.0.1-KPT/1610/KPU-KAP/X2020 tentang pembatalan peletakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir nomor urut 2, yakni Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak,” tukas Massuryati.

Sementara Tim advokasi Ilyas- Endang sendiri, akan melakukan gugatan atas putusan KPU OI tersebut ke Mahkamah Agung (MA), namun apalah sudah didaftarkan atau belum hingga saat ini belum ada kejelasan.#osk

x

Jangan Lewatkan

BKB – Masjid Suro Ditata Jadi Wisata Kota Tua Palembang

Palembang, BP Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah merencanakan melakukan penataan Benteng Kuto Besak (BKB) untuk menjadi destinasi wisata baru Kota ...