Home / Headline / Ketua DPW PKB Sumsel Sarankan Saat Pandemi Covid-19 , Lebih Baik Pilkada 2020 Ditunda Dahulu

Ketua DPW PKB Sumsel Sarankan Saat Pandemi Covid-19 , Lebih Baik Pilkada 2020 Ditunda Dahulu

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana diskusi yang bertemakan efektivitas pilkada ditengah pandemi di cape Om Ndut, Palembang, Kamis (15/10).

Palembang, BP

Pemerintah memutuskan tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, termasuk 7 Kabupaten se Sumsel.

Gelaran Pilkada Serentak di tengah Pandemi Covid-19 tentu memiliki banyak resiko yang dapat berujung pada peningkatan kasus infeksi virus corona, mengingat pasangan calon (paslon) dan masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 memiliki risiko tinggi terjangkit Covid-19.

Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan, dalam diskusi yang bertemakan efektivitas pilkada ditengah pandemi di cape Om Ndut, Palembang, Kamis (15/10).

Ia melihat pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi covid-19 saat ini, lebih baik ditunda dahulu jika melihat dari kasus penularan dan kematian akibat Covid-19 belum ada tanda- tanda menurun atau berhenti.

“Kita berkaca dari tiga persepktif, mulai dari persepktif epidemiologi, agama, maupun ekonomi yang ada,” kata Ramlan.

Diterangkan Ramlan, dari prespektif pertama dari kesehatan maka tahapan kampanye akan menjadi klaster baru penyebaran covid 19 di pilkada serentak tahun ini, untuk itu, ini akan banyak yang terjangkit corona mulai dari tahapan, pencoblosan hingga hari penghitungan.

“Maka dari itu akan banyak banyak yang memprediksi akan banyak yang terjangkit jika tetap dipaksakan,” kata Ramlan.

Dari perspektif agama karena banyak organisasi keagamaan hingga komnas HAM menyerukan pilkada serentak dimundur karena pilkada ini banyak masyarakat yang akan menjadi korban dari virus corona ini.

Dari perspektif dari demokrasi roda pemerintahan tetap berjalan di daerah meski pilkada ditunda, untuk itu presiden harus mengambil sikap terhadap pilkada serentak yang diprediksi akan menjadi klaster baru penyebaran covid 19

“Jika akhir Oktober jumlah pasien meningkat, maka presiden harus mengambil sikap untuk menunda pilkada demi menyelamatkan umat manusia, orang menunaikan ibadah haji saja yang merupakan rukun islam bagi umat muslim ditunda, kenapa Pilkada tidak.

Selain itu, jika pilkada ditunda roda pemerintahan pemerintah provinsi, pemkab dan pemkot saya rasa akan tetap berjalan,” terang Ramlan.

Ketu KPU Sumsel Kelly Maryana mengatakan bahwa tantangan terberat pilkada serentak tahun ini di masa pandemi partisipasi pemilih, untuk itu KPU kabupaten akan bekerja dan seefektif mungkin untuk mendongkrak partisipasi dengan gencar melakukan sosialisasi.

“KPU melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui media masa, media online agar partisipasi pemilih tinggi pada pilkada serentak tahun ini,” ujarnya.

Kemudian dilanjutkan Kelly, karena dalam PKPU dibatasi nya kegiatan kampanye dengan melibatkan banyak masa maka para kandidat maupun tim pemenangan dapat memanfaatkan teknologi seperti Facebook, instagram dan media sosial lainya untuk melakukan sosialisasi.

“Sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak akan dijadikan klaster baru penyebaran covid 19 di pilkada ini insyallah,” katanya.#osk

 

x

Jangan Lewatkan

KPK Selenggarakan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Secara Daring

Jakarta, BP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pusat Edukasi Antikorupsi membuka pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi secara daring. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan ...