Kejari Palembang Dampingi Permasalahan Hukum PDAM

10

Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Musi Palembang Andi Wijaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Sugiyanta menunjukkan nota kesepakatan yang sudah ditandatangani di ruang rapat gedung utama dikantor PDAM.

Palembang, BP–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang dengan Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Rabu (14/10/2020) kembali melakukan penandatanganan kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatangan itu sendiri langsung dilakukan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Musi Palembang Andi Wijaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Sugiyanta ruang rapat gedung utama dikantor PDAM.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Sugiyanta mengatakan, kerja sama ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara simbang dan proporsional.

Baca:  Peserta Gowes Bareng PDAM Tirta Musi Tempuh 17 KM

“Yang jelas kami siap untuk melakukan pendampingan serta mencarikan solusi terbaik untuk PDAM dalam rangka bentuk antisipasi agar tidak terjerat permasalahan hukum, khususnya perdata dan tata usaha negara,” katanya.

Selain itu kesepakatan bersama ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan PDAM terhadap masyarakat dan juga meningkatkan efesiensi serta efektivitas penanganan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Baca:  Pipa Transmisi PDAM Palembang Pecah, Wilayah ini Puasa Air Minum

“Sehingga lebih transparan, meningkatkan pelayanan PDAM terhadap masyarakat dan juga meningkatkan efesiensi serta efektivitas penanganan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut PDAM Tirta Musi Palembang Andi Wijaya mengatakan, kerja sama dalam bidang hukum ini, melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya yang diperpanjang setiap dua tahun sekali.

Baca:  Bentuk FKP Permudah Pelayanan Pelanggan PDAM

“Kerja sama sudah kita lakukan sejak 2014 lalu dan terus diperpanjang, diharapkan Kejari Palembang dapat melakukan pendampingan terhadap PDAM apabila terlibat perkara hukum, khususnya bidang perdata dan tata usaha urusan negara,” katanya. #pit