Home / Headline / Dapil II DPRD Sumsel Tinjau Pelebaran Kolam Retensi di Palembang

Dapil II DPRD Sumsel Tinjau Pelebaran Kolam Retensi di Palembang

Palembang, BP

Guna segera mengatasi banjir di Kota Palembang, anggota DPRD Sumsel asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Palembang meninjau pelaksanaan pelebaran kolam retensi di Kota Palembang. Diantaranya kolam retensi Arafuru dan kolam retensi Kelurahan Srijaya, Selasa (13/10).

Kegiatan peninjauan dilaksanakan dalam rangka reses tahap II tahun 2020 yang digelar pada 12 hingga 17 Oktober 2020. Reses diikuti oleh M Yansuri, SIP; Ir H Zulfikri Kadir; Tamtama Tanjung; H Nopianto, SSos, MM; Antoni Yuzar, SH, MH; H M Anwar Al Syadat, SSi, MSi; dengan koordinator Dr H Budiarto Marsul, SE, MSi.

Dialog antara lain dilakukan wakil rakyat ini dengan warga Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur (IT) II sekaligus meninjau pelebaran kolam retensi Arafuru, lalu ke Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur (IT) III sekaligus meninjau pelaksanaan pembangunan DAS Kelurahan Duku.

Kemudian rombongan Dapil II warga Perum Al Aras/Griya Alam Sejahtera Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami untuk mendengarkan keluhan warga seputar masalah sengketa lahan.

Pada reses kali ini, anggota Dapil II juga melakukan pertemuan dengan jajaran Direksi PDAM Tirta Musi terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan air minum tersebut. Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau pelaksanaan pembangunan DAS Lambidaro Gandus.

Pada akhir jadwal reses, Dapil II DPRD Sumsel langsung mengadakan pertemuan dengan Walikota Palembang H Harnojoyo di kantor Walikota Palembang guna menyampaikan semua masukan dan aspirasi yang disampaikan warga tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh Walikota Palembang.

Sekcam Kecamatan IT II  mengatakan, daerah Arafuru mayoritas rawa. Karena itu dia bersyukur dengan adanya pelebaran kolam retensi Arafuru mengingat selama ini kolam tersebut tidak berfungsi baik.

“Kami minta agar saluran air yang menuju kolam retensi juga diperbaiki, mohon agar hal ini disampaikan ke Dinas PU untuk ditindaklanjuti. Perbaikan sarana dan prasarana kantor Lurah 2 Ilir dan 5 Ilir juga kami minta untuk disampaikan ke Walikota karena kondisinya memprihatinkan,” kata Sekcam.

Tak hanya ke Pemkot Palembang, dia juga minta disampaikan ke pihak Pemprov Sumsel terkait pengadaan tempat pembuangan sementara (TPS) karena selama ini warga sering membuang sampah di lahan kosong dan di jalan.

Koordinator Dapil II Budiarto Marsul  mengatakan, reses kali ini pihaknya sengaja meninjau pembangunan pelebaran kolam retensi Arafuru karena kolam ini sangat penting bagi masyarakat.

“Di daerah ini, berdasarkan informasi, sangat membutuhkan kolam retensi untuk mengatasi banjir tiap hujan besar. Dapil II berjuang agar perbaikan kolam retensi ini dapat terlaksana, dan alhamdulillah hal ini terealisasi,” kata Budiarto.

Budiarto juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi terkait TPS dan akan menyampaikan masalah ini ke Walikota.

Pada sesi dialog, seorang ketua RW di kawasan Sungai Buah mengatakan, saat hujan deras, air dari semua penjuru mengalir ke komplek Arafuru hingga komplek ini kebanjiran. Untuk itu dia minta agar dam yang ada sekarang ditinggikan karena sudah tidak bisa lagi menampung volume air. “Kalau dam ditinggikan maka air akan mengalir ke kolam retensi,” katanya.

Aspirasi senada disampaikan Sukrajanis. Menurut warga RT  10 Sungai Buah ini, saluran yang ada sangat dangkal sehingga setiap musim hujan air meluap dan membanjiri perumahan warga. Untuk itu dia minta agar dilakuakn penggalian.

Alinurdin, warga RT 31, menambahkan, banjir yang sering terjadi di Sungai Buah terjadi karena pendangkalan sungai. Dia pun minta dilakukan pengerukan di muara sungai dan seluruh kanal. “Untuk jalan kami berharap dilakukan pengaspalan saja, jangan pengecoran, karena posisi rumah penduduk sudah rendah,” katanya.

Masih seputar banjir, Ketua RT 07, mengaku sudah beberapa kali mengusulkan ke Pusri untuk pelebaran got dan pelurusan aliran got yang membelok.

Tak hanya masalah banjir, persoalan lain juga disampaikan warga. Seperti yang dikeluhkan Sukirman terkait lampu jalan yang sering padam. Dia juga minta agar jumlah lampu jalan ditambah.

Menanggapi aspirasi warga tersebut, anggota Dapil II Nopianto, mengatakan, khusus untuk pembangunan kolam retensi di Arafuru dan untuk membantu meringankan permasalahan terkait banjir di daerah Arafuru, anggota Dapil II lewat Komisi IV berhasil merealisasikan perluasan kolam retensi di Arafuru.

“Daerah Arafuru ini termasuk ring 1 PT Pusri, mudah-mudahan dana CSR PT Pusri dapat membantu masyaeakat dan akan kami dorong usulan warga tersebut ke Pusrinya,” kata Nopianto.

Yansuri, anggota Dapil II, menanggapi aspirasi terkait pembuangan sampah. Menurut dia, selain TPS perlu juga ada mobil pembuangan sampah agar tidak ada lagi warga membuang sampah di aliran sungai.

Yansuri juga menambahkan, apabila tidak ada lahan untuk tempat pembuangan sampah, dia mengusulkan TPS diadakan di area kolam retensi. “Tapi selesaikan dulu pembangunan kolamnya. Ini tidak bisa cepat,” kata Yansuri.

Sedangkan Budiarto memastikan akan menyampaikan masalah sampah dan lampu jalan ke instansi terkait dan juga akan disampaikan langsung ke Walikota Palembang.

Saat mengunjungi Kelurahan Duku, Kecamatan IT III, rombongan Dapil II meninjau pekerjaan normalisasi aliran sungai. Koordinator Dapil II Budiarto Marsul mengatakan, atas permintaan masyarakat dan berkat perjuangan Komisi IV dan Dapil II DPRD Sumsel, pembangunan normalisasi aliran sungai di kawasan ini dapat dilaksanakan.

Selain masalah banjir dan normalisasi sungai, di sini ada juga warga yang menyampaikan persoalan terkait lahan. Diana, warga Taman Kenten Lorong Wajar, RT 2, RW 01, mengatakan, ada 13 warga yang mempersoalkan hak milik tanah. Sementara mereka sudah 25 rahun menempati lahan tersebut.

“Kami.memiliki sertifikat asli tapi dari pihak Polri mengatakan tanah yang ditempati warga selama ini termasuk tanah milik Polri. Berbagai upaya telah dilakukan warga agar pihak Polri dapat mengukur ulang. Warga minta agar dewan dapat membantu menjembataninya. Tanggal 19 Oktober ini warga dipanggil Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan Polri tersebut,” kata Diana.

Antoni Yuzar, anggota Dapil II, mengatakan, warga wajib hadir atas panggilan pengadilan tersebut dan pemerintah menyediakan bantuan hukum gratis untuk mengajukan perlawanan hukum bila warga tidak mampu.

“Warga tinggal menyiapkan semua bukti dan dokumen atas kepemilikan lahan tersebut. Kami sebagai anggota dewan tidak berhak untuk intervensi urusan hukum. Tetapi akan kita sampaikan persoalan warga ini jika kita bertemu dengan Kapolda Sumsel,” janji Antoni Yuzar.#osk

x

Jangan Lewatkan

Penyebaran Covid Semakin Hari Semakin Meningkat, DPRD Sumsel Inisiatif Ajukan Raperda

Palembang, BP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel berinisiatif mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang bertitik tumpu pada peningkatan disiplin ...