DPRD Sumsel Pertanyakan Nasib Guru Honor di Sumsel Ke BKN Regional VII Palembang

8

DPRD Sumsel Pertanyakan Nasib Guru
Honor di Sumsel Ke BKB Regional VII Palembang

Palembang, BP

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang melakukan reses dengan mendatangi Badan Kepegawaian  Negara (BKN) Regional VII  Palembang, Selasa (13/10).

Kedatangan anggota DPRD Sumsel dipimpin koordinator Dapil I Kota Palembang yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan dengan anggota Chairul S Matdiah (Demokrat) , Kartak Sas (PKB) , Mgs Syaiful Padli (PKS)  diterima  Rusdi Laili  Kabid   Pengembangan dan Supervisi  Pengawai (Bangsipeg), Wolter Simamarta selaku Kasi Bangsipeg didampingi sejumlah staf dari BKN Regional VII Palembang.

Baca:  Update 25 Mei: Melonjak 76 Kasus, Pasien Corona di Sumsel Tembus 812 Orang

Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati mengatakan , pihaknya mendatangi Badan Kepegawaian  Negara (BKN) Regional VII  Palembang mempertanyakan pekerjaan rumah (PR) yang lama terkait guru honor yang Surat Keputusan (SK) dari kabupaten kota tapi sekarang sudah menjadi kewenangan  provinsi.

Sehingga pihaknya memberikan intensif saja masih harus mendapatkan payung hukum.

“ Selain itu kita mempertanyakan masalah pegawai P3K  sehingga kita tahu P3K tidak secara otomatis menjadi CPNS namun melalui prosedur test dan sebagainya, itupun masih menunggu perpres, alhamdulilah perpres sudah keluar sehingga itu menjadi catatan hukum kedepannya, karena bagaimanapun juga terutama sangat memperihatinkan nasib guru honor di  Sumsel , itu sudah sangat meresahkan,” katanya.

Baca:  Penerapan Sangsi di  Perda Pengendalian Wabah Penyakit Bertahap

DPRD Sumsel menurut politisi Partai Golkar ini di tahun 2019 pihaknya sudah menganggarkan untuk insentif namun ternyata menjadi silpa, karena belum bisa terbayarkan dan payung hukum belum ada sehingga nanti kedepan ini DPRD Sumsel bisa menganggarkan untuk  guru honor.

“Tadi dari penjelasan pihak BKN jelas bahwa  beberapa peraturan perundangan harus dilewati, bagaimana memperjuangkan juga pegawai  pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) nah itu bagaimana kita mencari regulasinya untuk  honor ini bisa ditingkatkan menjadi PPNPN , sehingga banyak PR kita untuk  mengangkat honor menjadi pegawai yang layak artinya honor itu dinilai bukan hanya sebatas uang tali asih yang tidak  layak tapi kita harus ada payung hukum  yang kita bisa memberikan dengan APBD,” katanya.#osk

Baca:  Terkait Kasus Panganiayaan di OKI, Kabid Humas Polda Sumsel Harap Keluarga Korban Tenang