Home / Headline / DPRD Sumsel Sampaikan Penolakan Mahasiswa Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja Ke DPR RI dan Presiden

DPRD Sumsel Sampaikan Penolakan Mahasiswa Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja Ke DPR RI dan Presiden

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati  saat menemui  mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumsel di Simpang lima DPRD Sumsel, Senin (12/10).

Palembang, BP

Hari keempat aksi penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di Palembang, terus dilakukan kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumsel.

Ribuan mahasiswa kali ini tidak bisa  masuk halaman DPRD Sumsel lantaran tertahan oleh kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian di Simpang lima DPRD Sumsel, Senin (12/10). Sehingga para mahasiswa melakukan orasi di Simpang Lima DPRD Sumsel.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, Kartika Sandra Desi, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Askweni, Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar, Anggota Komisi I DPRD Sumsel Kartak Sas dengan berjalan kaki menemui mahasiswa dibawah pengawalan aparat kepolisian.

Turut hadir diantaranya Kapolda Sumsel Prof Dr Eko Indra Heri S MM, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi , Dandrem 044 Gapo,  Brigjen Tni Jauhari Agus Suraji S.IP, S.Sos , Kombes Pol Anom Setyadji

Setelah terjadi diskusi yang alot antara Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dengan perwakilan mahasiswa maka disepakati  bahwa DPRD Sumsel menyampaikan  aspirasi mahasiswa ini  kepada kepada DPR RI dan Presiden.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, DPRD Sumsel adalah representatif dari masyarakat untuk itu DPRD Sumsel akan menyampaikan  aspirasi mahasiswa ini  kepada kepada DPR RI dan Presiden.

“ Mereka (Mahasiswa) minta akan menyampaikan sendiri, ini pernah kami lakukan pada saat RUU, mereka ingin menyampaikan sendiri, karena sudah beberapa kali demo, kami ingin menyampaikan,  mereka ingin menyampaikan sendiri, karena niat baik kami juga, kami fasilitasi untuk disampaikan langsung ke DPR RI, pada waktu kemarin aliansi mahasiswa diwakili ketuanya Andi Leo juga , ada beberapa anggota diterima oleh bapak Wahyu Sanjaya (Anggota DPR RI) sudah dia sampaikan ke DPR RI, “ kata Anita.

Politisi Partai Golkar menjelaskan kewenangan DPRD Sumsel  hanya sebatas itu, DPRD Sumsel tidak bisa mengatur DPR RI atau memerintah DPR RI namun hanya bisa berkoordinasi.

“ Inipun nanti setelah mereka (DPR RI)  selesai reses, kami akan berkorodinasi , kapan bisa menerima perwakilan mahasiswa  dari Sumsel,” katanya.

Anita menegaskan kalau DPRD Sumsel akan menyampaikan apa yang menjadi usulan mahasiswa tersebut.

“ Itu menjadi satu kesatuan , lampiran yang tidak bisa dipisahkan,” katanya.

Sedangkan untuk memfasilitasi keberangkatan mahasiswa ke Jakarta, pihaknya tidak memiliki anggaran tersebut

“DPRD ini kan tidak punya anggaran untuk itu, namun karena tanggung jawab kami sebagai pimpinan dan seluruh anggota nantinya akan kita carikan solusi bagaimana sebaiknya,” kata Anita.

Meskipun tidak memiliki anggaran, kata Anita, pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Presiden maupun ke DPR-RI.

“Namun kita belum bisa tahu kapan kita harus menyampaikan karena DPR RI saat ini sedang reses,” katanya.

Sedangkan Kordinator aksi lapangan, Andi Leo mengatakan, bahwa dalam aksi tersebut pihaknya mengajukan dua tuntutan aksi, yakni meminta DPRD Sumsel menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan memfasilitasi mahasiswa berangkat ke Jakarta menyampaikan aksinya ke DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo.

“Kami minta DPRD menyepakati poin yang kami sampaikan dan memfasilitasi mahasiswa untuk menyampaikan aksi ke Presiden RI, Jokowi dan DPR RI,” katanya.

Andi menilai, sehubungan dengan sudah di sahkanya RUU Omnibus Lawa Cipta Kerja ini dinilai dapat merugikan masyarakat, terutama kaum buruh.

“DPRD sebagai representasi dari masyarakat, mereka akan memfasilitasi kita untuk mengawal kita ke pusat, tidak ada perjuangan yang sia-sia kawan-kawan,” katanya.

Dirinya juga menegaskan, jika presiden RI tidak membuat peraturan presiden (PP) soal pembatalan omnibuslaw, maka pihaknya akan terus melakukan aksi.

“Meskipun ini tidak menjamin 100 persen bahwa tuntutan kami di setujui dan kami akan terus tatap orasi. Jangan sekali-kali melarang mahasiswa karena suara mahasiswa mewakil suara rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

“Revitalisasi BKB itu  Jangan Sepihak-Sepihak , Semua Itu Diajak Ngomong, Rembuk , Biar Enggak Salah Juga”

Palembang, BP Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah merencanakan melakukan penataan Benteng Kuto Besak (BKB) untuk menjadi destinasi wisata baru Kota ...