Home / Headline / Koin Emas Era Kesultanan Palembang Darussalam Belum Pernah Ditemukan Hingga Kini

Koin Emas Era Kesultanan Palembang Darussalam Belum Pernah Ditemukan Hingga Kini


BP/DUDY OSKANDAR
Sejarawan Sumsel, Kms A.R Panji saat menjadi narasumber webinar dan seminar hasil kajian koleksi museum di Aula Museum Negeri Sumatera Selatan, Kamis (8/10) dengan tema yang diangkat ‘Ekonomi Islam pada Masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam’.

Palembang, BP

Penelurusan koin emas dari era Kesultanan Palembang Darussalam  sudah banyak dilakukan, sayang  hingga kini secara fisik koin emas era Kesultanan Palembang Darussalam belum pernah ditemukan di Palembang.

Sementara uang emas yang beredar di Sumatera Selatan di Palembang dari Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang yang ditemukan  hanya dari luar, yang dari Palembang sendiri yang belum ditemukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diketemukan  dan bisa menjadi penulisan baru bagi mahasiswa, “ kata Sejarawan Sumsel, Kms A.R Panji saat menjadi narasumber webinar dan seminar hasil kajian koleksi museum di Aula Museum Negeri Sumatera Selatan, Kamis (8/10) dengan tema yang diangkat ‘Ekonomi Islam pada Masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam’.

Yang banyak ditulis dan banyak beredar sampai sekarang adalah koin pitis, yang juga menjadi salah satu koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan, dimana koin pitis terdiri dari dua jenis. Pitis buntu dan pitis tebok (berlubang).

“Dikatakan, dirinya belum pernah melihat koin emas dan perak dari Kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam, baik berdasarkan referensi tulisan, maupun temuan warga. Namun diyakini itu ada.

“Mungkin saja ada koin emas dan perak, yang diterbitkan Kerajaan dan Kesultanan Palembang. Sebab sistem ekonomi Islam mengenal tiga jenis mata uang, dinar (emas), dirham (perak,) dan fulus (tembaga),” katanya.

Pitis, ia mengatakan, masuk dalam fulus. Begitu pun dirham dalam uang perak. Tapi dinar belum ditemukan.

“Saya masih berkeyakinan bahwa Kesultanan Palembang bikin uang emas. Mengacu pada beberapa kerajaan di nusantara, seperti Samudra Pasai, mereka mencetak uang emas. Aceh juga. Itu semua kerajaan Islam,” katanya.

Sedangkan Ketua Pengurus Pembina Adat Sumsel, Albar S Subari SH SU mengatakan, sistim perekonomian masyarakat adat di Sumatera Selatan pada mulanya baik era Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial  Belanda menggunakan sistim barter  dan monopoli.

“Pada masyarakat ilir, mereka lebih terbuka dengan dunia perdagangan karena posisi mereka dekat dengan pelabuhan tempat ekspor impor yang masuk di kerajaan maupun kesultanan. Dan dampaknya mereka lebih makmur dan mudah mendapat pengaruh asing demikian pula penyebaran agama mereka lebih dahulu menerima pelajaran,” katanya.

Sedangkan bagi masyarakat uluan, ia melanjutkan, mereka masih tertutup karena pengaruh luar sulit untuk masuk mencapai pusat perekonomian,yang biasanya dipimpin oleh sesepuh. Namun kelebihannya, masyarakat uluan banyak menghasilkan barang barang dagangan yang sangat populer di perdagangan internasional. Misal hasil hutan, hasil tambang, dan sebagainya.

Sedangkan undang-undang simbur cahaya yang berlaku di daerah uluan bukanlah hukum adat  tapi kompilasi dimana kompilasi terakhir tahun 1927 buatan Pasirah Bond.

“ Undang-Undang Simbur Cahaya buatan Ratu Sinuhun aku sendiri belum pernah pegang , tapi yang kita sering kita baca dan pegang itu  adalah buatan Belanda dan buatan Pasirah Bond, dia punya bahasa melayu, Belanda dan bahasa daerah,” katanya.

Sementara Dr Imam Asngari, SE, Msi, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang membahas soal sistem ekonomi Islam, menjelaskan dalam Islam  monopoli prinsipnya di larang  tetapi penguasa  dalam konsep kepemilikan bersama atau Kesultanan dimana sultan sebagai pemimpin memiliki hak didalamnya melaksanakan aturan hukum  demi kemaslahatan bersama.

Pada saat Kesultanan Palembang Darussalam dihadapkan pada monopoli VOC Belanda, dimana jika masyarakat tercerai berai dan menjualkan kepada tengkulak dan kaki tangan VOC , maka akan terzolimi, melalui hak preogratif Sultan  maka kesultanan mengambil ijtihat dengan monopoli  perdagangan supaya barganing position dengan VOC sama kekuatannya dan itu akan menguntungkan masyarakat juga.#osk

x

Jangan Lewatkan

Bank Sumselbabel Tetap Bertahan di Pandemi Covid-19

Palembang, BP Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas melihat hingga saat ini di mana ...