Home / Headline / Arifin Kalender : Dewan dan Gubenur Sumsel Harus Temui Pendemo Penolak UU Sapu Jagat, Jangan Menghilang

Arifin Kalender : Dewan dan Gubenur Sumsel Harus Temui Pendemo Penolak UU Sapu Jagat, Jangan Menghilang

BP/IST
Aripin Kalander dalam sebuah demo beberapa waktu lalu

Palembang, BP

Demo penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja Hari kedua, ribuan Mahasiswa Se Kota Palembang dan Serikat Buruh Indonesia dan  Aliansi Ampera Sumsel Se kota Palembang di halaman  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel, Kamis (8/10) yang tadinya berjalan damai akhirnya berakhir ricuh sekitar pukul 17.00.

Aksi diwarnai saling lempar botol hingga akhirnya bentrok antara massa aksi dan aparat kepolisian pun tidak bisa dihindari.

Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Aripin Kalender mengaku prihatin.

“DPRD Sumsel, DPRD Palembang dan DPRD Seluruh Sumsel dan Gubenur Sumsel harusnya  menemui para Pendemo Penolak UU Sapu Jagat, jangan menghilang,” kata Aripin, Jumat (9/10).

Menurutnya ini adalah aspirasi masyarakat yang harusnya di sikapi dengan bijak dan kehadiran pimpinan daerah di tengah massa demo menurutnya kunci meredam aksi anarkis massa.

“ Seperti pimpinan daerah di Jawa Barat dan daerah lain malah menemui massa, dialog dengan massa secara langsung dan menyampaikan aspirasi massa ke pusat,” katanya.

Kedepan Aripin menghimpau pimpinan daerah di seluruh Sumsel  agar lebih peduli dan bijak dalam menerima aspirasi masyarakat, apalagi menurut Aripin pimpinan daerah di Sumsel terpilih oleh rakyat .

“ Seandainya kemarin pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel turun langsung mungkin bentrok di halaman DPRD Sumsel tidak ada terjadi,” katanya.

Apa  lagi menurutnya saat ini di masa pandemi Covid-19 masih banyak DPRD kunjungan kerja yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran bukannya  menjaga protokol kesehatan dengan memberi contoh yang baik.

Sebelumnya  ketegangan baru dapat dikendalikan setelah aliansi mahasiswa Sumsel yang berunjuk rasa, sepakat dengan perwakilan DPRD Sumsel melalui Sekwan, Ramadhan S Basyeban dan Tenaga Ahli DPRD Sumsel Yulizar Dinoto.

Dimana hasil kesepakatan, tuntutan mahasiswa se-Sumsel itu akan disampaikan pada pimpinan DPRD Sumsel pada 12 Oktober mendatang, saat para wakil rakyat itu kembali dinas kantor.

Mahasiswa juga menuntut agar diberi fasilitas oleh para anggota dewan untuk diberangkatkan ke Jakarta guna menyampaikan penolakan terhadap undang-undang omnibus law cipta kerja.

“Kami beri batas waktu sampai tanggal 12 oktober. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan kembali menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan penolakan omnibus law,” katanya.

Sedangkan Sekwan DPRD Sumsel, Ramadhan S Basyeban mengatakan pihaknya sudah menerima tuntutan dari para pendemo.

Menurut Ramadhan, memang sempat terjadi keributan antara massa dan aparat kepolisian.Hal itu dikarenakan mahasiswa tidak bisa bertemu ataupun berkomunikasi langsung dengan ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati.

“Mungkin ketua DPRD Sumsel saat dikontak lagi ada kegiatan yang tidak bisa diganggu. Sehingga kita komunikasi dengan pimpinan lainnya, masa menolak dan terjadilah pelemparan. Namun semua akhirnya bisa kondusif kembali,”  katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Mualimin: Tak Terpenuhi Rasa Keadilan, Masyarakat Bisa Uji Publik Keputusan MA 

# Belum Ada Salinan Amar Putusan MA Inderalaya, BP–Hingga saat ini KPU Ogan Ilir (OI) belum menerima salinan hasil keputusan ...