Massa Geruduk Gedung DPRD OKU Tuntut Pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja

6

Massa yang tergabung dalam Aliansi OKU Raya bergerak menuju Gedung DPRD OKU.

Baturaja, BP–Ratusan massa yang berasal dari Aliansi OKU Raya Bergerak, memadati halaman Gedung DPRD Kabupaten OKU, Kamis (8/9/2020).

Massa yang mengenakan pakaian hitam-hitam tersebut hadir di tempat tersebut untuk menuntut pembatalan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Massa yang merupakan gabungan dari organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa dan organisasi buruh itu silih berganti melakukan orasi mengutuk pengesahan UU Omnibus Law oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Nampak pula ratusan anggota TNI, dan Kepolisian, serta Pol PP mengamankan aksi tersebut.

Baca:  Gubernur Tak Temui Pendemo , Demo Mahasiswa di Kantor Gubernur Berujung Ricuh

Pantauan di lokasi, suasana sempat memanas saat massa ingin memasuki halaman DPRD namun gerbang gedung tersebut tertutup. Massa sempat mendorong gerbang dan meminta gerbang dibuka.

“DPR mundur… DPR mundur…,” teriak massa bersahut-sahutan. “Fungsi DPR saat ini hanya menyusahkan rakyat, Sejak 2019 sudah banyak penolakan UU Cipta Kerja namun tetap disahkan, hanya Investor yang diuntungkan oleh pengesahan UU Omnibus Law ini dan rakyat disengsarakan,” ujar salah seorang orator.

Baca:  Bawaslu Jangan Jadi Stempel Penguasa

Mario salah satu orator menegaskan bahwa sebelum beliau (Jokowi-red) menjabat untuk kedua kalinya rakyat sudah menderita. “Sebelum UU ini dicabut kami tidak akan berhenti berjuang,” tegas Mario.

Adapun 4 poin tuntutan massa Aliansi OKU Raya bergerak adalah sebagai berikut:
1. Mengecam dan mengutuk keras atas tindakan DPR RI yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi UU Cipta Kerja yang tidak mendepankan
kepentingan rakyat
2. Mendesak Presiden RI dan seluruh fraksi DPRRI untuk meminta maaf kepada seluruh
rakyat Indonesia serta mengevaluasi UU Cipta Kerja dalam tempo sesingkat-singkatnya
3. Meminta Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk
mengeluarkan PERPPU pencabutan UU Cipta Kerja.
4. Mendesak DPRD OKU untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
mengenai pencabutan UU Cipta Kerja yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat. #yan

Baca:  Warga Minta Gubernur Sumsel Kembalikan Lahannya Yang Dirampas PT SUM