DPC FBI Kota Palembang Tolak UU  Cilaka

8

BP/DUDY OSKANDAR
Dewan Pimpinan Cabang Federasi Buruh Indonesia (DPC FBI  Kota Palembang punya cara lain dalam menyikapi disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) oleh DPR RI. Bukan dengan aksi turun ke jalan meminta pembatalan UU tersebut, melainkan dengan menggelar jumpa pers yang difasilitasi pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (8/10).

Palembang, BP

Dewan Pimpinan Cabang Federasi Buruh Indonesia (DPC FBI  Kota Palembang punya cara lain dalam menyikapi disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) oleh DPR RI. Bukan dengan aksi turun ke jalan meminta pembatalan UU tersebut, melainkan dengan menggelar jumpa pers yang difasilitasi pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (8/10).

“Dengan telah disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja atau kita singkat Cilaka menjadi lonceng kematian bagi gerakan buruh dan organisasi buruh di Indonesia,” kata Ketua DPC FBI Sarlin Lumban Gaol.

Baca:  Tantangan Aplikasi UU Cagar Budaya

Menurutnya, cluster ketenagakerjaan sebagai bagian  UU  Cilaka memberikan ruang yang besar kepada para kaptalis untuk menindas kelas buruh secara legal atas nama Undang Undang perlindungan perundangan yang baru saja disahkan.

“Upah murah! , status kerja kontrak!, jaminan upah yang tidak pasti”, kebebasan berserikat yang akan dikekang!, menjadi momok yang menakutkan hari ini bagi kaum buruh di lndonesia,” katanya.

Disampaikan, upaya perlawan penolakan organisiasi buruh terhadap RUU CILAKA hingga disahkanya UU CILAKA ternyata tidak didengarkan oleh pemerintah dan DPR hari ini.

Baca:  PMII Kota Palembang Tolak Revisi UU MD3

Suara buruh yang jumlahnya mencapai 62 juta orang lebih ternyata tidak cukup mengetuk hati wakil rakyat untuk bisa menolak dari awal RUU CILAKA ini ketika di usulkan. Sehingga pasca di tetapkan menjadi UU CILAKA banyak terjadi gejolak penolakan dari seluruh elemen buruh yang ada, hal ini didasari fakta bahwa UU CILAKA yang dibuat pemerintah dan DPR tidak pro buruh.

Baca:  Tantangan Aplikasi UU Cagar Budaya

“Untuk itulah, FBI yang tergabung pula di dalam Aliasi Buruh Sumsel mengeluarkan pernyatan sikap. Pertama Menolak UU Cipta  Lapangan Kerja yang di sahkan DPR RI 2. Meminta kepada Presiden RI untuk membatalkan UU Cipta  Lapangan Kerja  Selain itu mendesak untuk mengeluarkan cluster ketenagakerjaan dari UU Cilaka ! Kami juga Tolak upah murah untuk buruh! . _ 5. Tolak libralisasi tenaga kerja asing di Indonesia,” katanya.#osk