Home / Headline / Sikapi UU Omnibus Law Cipta Kerja, Suara DPRD Sumsel Terpecah

Sikapi UU Omnibus Law Cipta Kerja, Suara DPRD Sumsel Terpecah

BP/IST
Gedung DPRD Sumsel

Palembang, BP

Menyikapi Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI beberapa hari lalu, membuat suara kalangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  terpecah dalam menyikapinya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel yang merupakan politisi Partai Demokrat , Muchendi Mahzareki menilai sejak awal partainya yakni Partai Denokrat (PD) dengan tegas menolak terbentuknya UU ini, apalagi sekarang warga lagi berduka karena pandemi covid 19.

 

“Sedari awal jelas kita sudah sama mengikuti, kalau PD adalah salah satu parpol yang menolak terbantuknya RUU yang saat ini sudah disahkan jadi UU. Dari awal kita mengatakan kalau belum ada urgensinya untuk membahas dan mengesahkan RUU ini, karena kita sama sama tahu kalau pandemi covid ini butuh keseriusan serta kebersamaan pemerintah dan dewan untuk menanganinya,” katanya usai Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (7/10).

Harusnya, saat ini pemerintah dan dewan lebih serius untuk menangani masalah kesehatan dan ekonomi sebagai dampak dari wabah covid, bukannya malah mempercepat pengesahan RUU yang sejak awal sudah mendapat banyak penolakan di masyarakat.

 

Tidak hanya itu, Muchendi juga menyebut kalau PD ada sedikit keberatan dari RUU tersebut, salah satunya adalah buruh dan tenaga kerja yang tidak diuntungkan.

“Dalam UU itu tidak ada keadilan sosial didalamnya, bahkan cenderung meminggirkan, sehingga  nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik,” katanya,

Aturan ini menurutnya jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya.

Lebih jauh putra mantan Wakil Gubernur Sumsel ini berharap, dengan banyaknya desakan mahasiswa, buruh dan masyarakat ini pemerintah dapat membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat dan buruh.

“Bersama rakyat Partai Demokrat akan memperjuangkan tututan mahasiswa dan buruh ini. Kami akui kalau saat ini RUU itu sudah menjadi UU, namun dengan dukungan dan banyaknya desakan elemen masyarakat ini, presiden dapat tergerak hatinya untuk mengeluarkan perpu, sehingga bisa membatalkan UU itu sendiri,” katanya.

Menurut Muchendi, dengan adanya UU ini maka yang akan kena imbasnya bukan hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga ikut terpengaruh.  “Jika UU ini terus dijalankan, maka akan berimbas ke daerah. Karena praturan hukum yang paling tinggi itu adalah UU.  Maka pergub, perwako dan perbup juga merubah, karena aturan ini akan mengacu pada UU. Nah dengan adanya aturan ini maka bisa jadi perda akan terganggu,” katanya.

Tidak hanya sampai disitu saja, UU ini juga bisa menggangu stabilitas di daerah, karena kedepan semua perijinan akan hanya ada dipusat dan otonomi daerah bisa jadi lemah bahkan tidak berfungsi lagi.

Terkait kondisi ini, Muchendi mengaku kalau Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  secara virtual telah mengintruksian pada kader didaerah, buruh dan pekerja, untuk terus disuarakan dan berjuang, sampai suara di daerah didengar pemerintah pusat.

Hal senada dikemukakan Sekretaris  Fraksi PKS DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, dengan disahkanya UU Omnibus law Cipta Kerja ini menjadi kado terburuk di akhir tahun untuk rakyat Indonesia, terutama pekerja yang ada di seluruh Indonesia.

“Kami sejalan dengan fraksi di DPR RI, bahwa sejak awal PKS sudah menolak RUU Cipta Kerja, dan ini dibuktikan dengan beberapa kali aksi tolak cipta karya,” katanya usai Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (7/10).

Langkah kedepan, lanjut Syaiful mengajak untuk menolak UU  ini lewat mekanisme perarturan yang berlaku. Seperti gugatan di Mahkamah konstitusi (MK).

“Artinya ada peluang, ketika masyarakat (pekerja) menolak menyuarakan bersama itu bisa menjadi semangat aspirasi anggota di parlemen,” katanya.

“Kita berharap kedepan UU ini bisa dibatalkan, karena ini sangat merugikan masyarakat Indonesia terutama kondisi bangsa Indonesia saat ini  dalam pandemi COVID 19,” katanya.

Selain itu, untuk menyuarakan aspirasi UU Cipta Kerja, menurut Syaiful, dalam menyampaikan aspirasi itu bisa dengan berbagai cara. Dan sah-sah saja jika rakyat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD.

“Tidak boleh di larang-larang kecuali menimbulkan kegaduhan, dan bersifat provokatif. Jika rakyat mau menyampaikan aspirasi kenapa tidak boleh,” kata Syaiful.

Alasan PKS menolak UU Omnibus law Cipta Kerja, kata Syaiful, tentunya aturan dari isi UU itu, sebagian besar tidak berpihak kepada para pekerja namun berpihak kepengusaha atau pemilik modal.

“Artinya, dikhawatirkan para pengusaha ini akan zolim terhadap para pekerja dengan berlandaskan UU yang telah disahkan. Tidak ada UU Cipta Karya saja banyak terzolimi di tambah adanya UU ini. Secara pribadi saya tidak sepakat,”  kata Waki Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini.

Namun  Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumsel, Susanto Adjis,SH menyampaikan sah-sah saja jika ada elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya baik mendukung ataupun menolak UU Omnibus Law ini.

“Kebebasan berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat itu memang diatur dan dilindungi. Tapi alangkah baiknya sebelumnya baca dulu undang-undangnya secara keseluruhan,” kata Susanto ketika ditemui di DPRD Sumsel, Rabu (7/10).

“Kalaupun di dalam UU tersebut ada hal- hal yang dipermasalahkan kita bisa jelaskan satu persatu. Hanya saja, menurut wakil rakyat yang juga Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini jika berbicara soal hak-hak buruh harusnya juga berimbang. Karena UU Cipta Kerja ini merupakan produk politik dan setiap orang sah-sah saja mempunyai penafsiran dan sudut pandang berbeda tapi harus tetap dilihat secara keseluruhan,”katanya.

Dicontohkan, dari sedikitnya 12 poin UU tersebut  yang di soal seperti benarkah uang pesangon bakal dihilangkan ? Faktanya uang pesangon akan tetap ada. Benarkah UMP, UMK dan UMSP di hapus ? Faktanya Upah Minimum Regional (UMR) akan tetap ada. Benarkah upah burung dihitung per-jam ? Faktanya tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Benarkay semua hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi ?

Faktanya hak cuti tetap ada, benarkah sistem outsourching diganti dengan kontrak seumur hidup ? Faktanya outsousching ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap ? Faktanya status karyawan tetap masih ada. Lalu benarkah tenaga kerja asing bebas masuk ? Faktanya tenaga kerja asing tidak bisa bebas masuk tapi harus tetap memenuhi syarat dan peraturan. Benarkah buruh dilarang protes ancamanya PHK ? Faktanya tidak ada larangan.#osk

 

 

 

x

Jangan Lewatkan

Oknum Polisi Simpan Sabu Ditangkap

Palembang, BP Oknum polisi Bripka AF yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas Utara (Muratara) ditangkap aparat Satuan Reserse ...