Home / Headline / Perkerjakan Tenaga Asing Tanpa Izin, Komisi V DPRD Sumsel Panggil Manajemen PT SGLPI

Perkerjakan Tenaga Asing Tanpa Izin, Komisi V DPRD Sumsel Panggil Manajemen PT SGLPI

BP/Dudy Oskandar
Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  menggelar rapat dengar pendapat  bersama pimpinan dan manajemen  PT Shenhua Guohuan Lion Power Indonesia (SGLPI)  untuk pembangunan PLTU Sumsel 1     , Rabu (7/10) di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel.

Palembang, BP

Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  menggelar rapat dengar pendapat  bersama pimpinan dan manajemen  PT Shenhua Guohuan Lion Power Indonesia (SGLPI)  untuk pembangunan PLTU Sumsel 1  di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim   , Rabu (7/10) di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli dan sejumlah aggota Komisi V DPRD Sumsel .

Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumsel  Drs H Komudin SH MM dan jajaran, Heri DA  (Humas  PT SGLPI) , Basrun (HRD PT SGLPI), Liu Jian Jun (Asisten Manager PT GPEC, AR Ali  (penterjemah PT GPEC).

Ketua Komisi V DPRD provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Susanto Adjis mengatakan,  pihaknya ingin cek isu 100 lebih tenaga kerja asing masuk kesana.

“ Ini soal pengawasan tenaga kerja asing itu domain Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan, kita akan cek secara administrasi dan akan melakukan sidak nanti termasuk bagaimana hubungan dengan masyarakat disana, kita akan lihat, seberapa jauh perusahaan ini bermanfaat bagi masyarakat, kalau tidak ada bermanfaat bagi masyarakat harus bermanfaat jangan sampai ketika ini investasi pusat mereka berpikir bertanggungjawab kepusat tanpa  koordinasi di provinsi dan kabupaten kota ,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu pihak perusahaan mengatakan, izin TKA ini adalah izin tenaga kerja dan akan pihaknya cek.

“ Jangan berpikir kita menghalangi investasi tapi aturan harus tegas dan bukan sekadar aturan juga tapi apa manfaat perusahaan itu bagi masyarakat sekitar , akan kita cek berapa banyak tenaga lokal yang diterima di perusahaan tersebut,” katanya.

Apalagi beberapa tahun lalu dirinya pernah ke perusahaan tersebut dan saat itu memang perusahaan tersebut tertutup bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan sengaja memanggil pihak perusahaan ini karena adanya laporan masyarakat.

“ Kami di Sumsel ini ada perda  No 6  tahun 2019 tentang pemberdayaan dan tenag kerja dan secara aturan warga di Sumsel  sudah diatur  dimana perusahaan apapun yang berkerja  di Sumsel kami sangat senang  karena berinvestasi dan memperkerjakan  tenaga Sumsel, saya lihat perusahaan ini  sudah sering di demo masyarakat, saya  tidak tahu apa kurang komunikasi atau apa.,” katanya.

Politisi PKS ini meminta jangan memandang Komisi V DPRD Sumsel ini ada kepentingan, dimana DPRD ini bukan LSM.

“Kami akan mengecek jangan sampai sejak 2016 perusahaannya belum terdaftar, akan kami cek,  kami disini menegakkan aturan,” katanya.

Sedangkan Humas  PT SGLPI, Heri DA menjelaskan kalau pihaknya mendatangkan tenaga kerja asing sesuai aturan yang ada dengan izin tenaga kerja.

“ Sejak tahun 2016 setelah menandatangani  kontrak PMA dengan PLN pusat di rencanakan dalam 4 tahun  PLTU itu sudah terbangun namun  dari 2016 sampai sekarang masih mengalami kendala-kendala dan proyek dimulai mulai september  2019 .

Dari September 2019 sampai Januari 2020 terjadi masalah lagi adanya  pandemi covid-19  sehingga sejak Februari 2020 PLTU ini dihentikan hanya perkerjaaan sedikit hanya perbaikan –perbaikan.

“ 14 September 2020 kami mencoba memulai lagi namun sebelum tanggal 14 September 2020  kami sudah melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah daerah termasuk Kepala Desa dan Camat ,” katanya.

Terkait masalah yang  dihadapi perusahaan ini dari tahun 2016 sampai 2019 itu masalah internal. Saat masa pandemi Covid-19 pihaknya ada mengurangi tenaga kerja lokal dan asing.

“ Dengan adanya isu-isu yang menimpa kami, kami sudah mengklarifikasi dengan pihak pemermintah daerah soal penambahan tenaga kerja asing saat ini mereka menyambut dengan pihak baik dan masyarakat bisa menjadi tenaga kerja lokal di PLTU kamu,” katanya.

Saat kejadian tenaga kerja asing datang pihaknya sudah sampaikan pihak terkait dan memang kesalahan kami  tidak boleh datang malam hari  , namun dengan kejadian itu  pihaknya segera klarifikasi dengan pihak camat dan pihak camat melihat administrasi dari 38 orang tenaga kerja asing itu .

“ Kami juga berkoordasi dengan Polres Muaraenim dan kami sudah dipanggil bupati disitu ada pihak Imigrasi dan memang dokumen kami sudah lengkap dan sah, jadi tidak ada masalah lagi, kami juga ditegur bupati dimana sebelum kedatangan tenaga kerja asing  dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten, itu kami terima untuk perbaikan kedepan,”katanya.#osk

 

x

Jangan Lewatkan

“Revitalisasi BKB itu  Jangan Sepihak-Sepihak , Semua Itu Diajak Ngomong, Rembuk , Biar Enggak Salah Juga”

Palembang, BP Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah merencanakan melakukan penataan Benteng Kuto Besak (BKB) untuk menjadi destinasi wisata baru Kota ...