Hendardi: DPR Sponsori Penyimpangan UU TNI Melalui Perpres Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme

15

Ketua Setara Institute Hendardi

Jakarta, BP–Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme dalam forum konsultasi DPR dan pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan untuk memastikan integritas _criminal justice system_ dan penanganan tindak pidana terorisme secara adil dan akuntabel. DPR dan pemerintah belum mampu membuat batasan tentang definisi terorisme, level terorisme yang membutuhkan pelibatan TNI, batasan keterlibatan TNI, sehingga berpotensi menjadikan TNI sebagai penegak hukum, yang justru bertentangan dengan sistem hukum pidana Indonesia.
“Isu tentang lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas TNI, adanya sumber anggaran daerah, serta potensi benturan dengan aparat penegak hukum akibat kerancuan substansi, belum mendapatkan perhatian serius DPR,”ujar Hendardi dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (7/10).
Menurut Hendardi, tugas Komisi I DPR yang merupakan mitra TNI, memastikan UU 34/2004 tentang TNI dijalankan secara konsisten untuk menopang profesionalisme TNI. Melalui forum konsultasi pembentukan R-Perpres ini, Komisi I DPR justru mensponsori penyimpangan UU TNI, khususnya terkait dengan ketentuan operasi militer selain perang (OMSP). Komisi I mendorong keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme kerangka _criminal justice system,_ yang justru merupakan pengingkaran terhadap integritas sistem hukum nasional. TNI bukanlah penegak hukum. Karena itu pelibatannya dalam penanganan terorisme hanya terbatas pada jenis dan level terorisme yang spesifik.
Oleh karena itu, kata dia, konsultasi DPR dan pemerintah harus dilakukan terbuka dan kembali menghimpun masukan publik secara serius. Komisi I DPR harus hati-hati membahas R-Perpres ini, karena berpotensi merusak sistem hukum Indonesia. “Jika diperlukan DPR RI dapat mengembalikan R-Perpres tersebut kepada pemerintah untuk diperbaiki kembali sebelum dibahas lebih lanjut,’ tegas Hendardi. #duk