Home / Headline / Komisi V DPRD Sumsel Akan Perjuangkan Nasib  Tenaga Non PNS SLB Se-Sumsel

Komisi V DPRD Sumsel Akan Perjuangkan Nasib  Tenaga Non PNS SLB Se-Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama-sama dengan Dinas Pendidikan (Diknas) Sumsel  akan memperjuangkan aspirasi dari Komunitas Guru Honor SLB. Hal tersebut terungkap saat sejumlah perwakilan Komunitas Guru Honor SLB  menggelar pertemuan dengan Komisi V DPRD Sumsel dan Diknas Sumsel, di ruang banggar DPRD Sumsel, Selasa (6/10).

Palembang, BP

Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama-sama dengan Dinas Pendidikan (Diknas) Sumsel  akan memperjuangkan aspirasi dari Komunitas Guru Honor SLB.

Hal tersebut terungkap saat sejumlah perwakilan Komunitas Guru Honor SLB  menggelar pertemuan dengan Komisi V DPRD Sumsel dan Diknas Sumsel, di ruang banggar DPRD Sumsel, Selasa (6/10).

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel  Susanto Adjis, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel  H. Fatra Radezayansyah, ST., MM dan sejumlah anggota Komisi V DPRD Sumsel. Hadir Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Pahlevi dan jajaran.

Menurut juru bicara Komunitas Guru Honor SLB , Eva Mayasari menjelaskan sampai saat ini pihaknya diperbantukan sebagai guru honor yang berdasarkan SK Kepala Sekolah masing-masing dan berstatus sebagai tenaga sukarela yang belum mendapatkan SK Provinsi.

Hingga kini jumlah tenaga non PNS SLB se-Sumsel berjumlah 208 orang.

“ Masa bakti kami rata-rata sudah lima tahun  bahkan sampai 15 tahun mengajar, kewajiban kami sama seperti  guru PNS yang ada, kami hanya mendapatkan honor kami sebesar Rp 119 ribu perbulan dibayar enam bulan sekali, disini tugas kami mengajar anak anak ABK, anak-anak kebutuhan khusus seperti tuna rungu, tuna netra, tuna wicara , tuna daksa, autis, mengajar mereka butuh kesabaran, keterampilan dan dari hati kehati,” katanya sambil menangis.

Selain itu banyak tenaga pendidik SLB  yang belum memiliki Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)  lantaran terkendala dengan SK dan pendidikan.

“ Informasi  yang kami dapat dari media massa ada rencana Kementrian Aparatur Negara akan merekrut 1 juta PNS dan PPPK tahun 2021 meliput tenaga kerja pendidik, kesehatan, pertanian, kami memohon bapak dan ibu yang terhormat untuk memperjuangkan nasib kami supaya kami mendapatkan kuota dan hak kami untuk merasakan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak tertentu dan mendapatkan hak kami ,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Pahlevi  menilai guru-guru ini patut  lebih utama di pikirkan nasibnya karena mengajar di SLB .

“ Insya Allah bersama Komisi V DPRD Sumsel ada perubahan  yang siknifikan  , bukan hanya honor di tingkatkan juga bantuan untuk sekolah SLB mungkin BOS dan PSG jangan menghitung jumlah siswa tapi hitung  dengan indikator  tingkat Kemahalan  dan kewajaran Ekonomi beban yang tidak dibayar dengan uang, itu yang kita rumuskan dan kita perjuangkan,” katanya.

Ketua Komisi V DPRD Sumsel  Susanto Adjis mendukung upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan guru yang mengajar di SLB ini.

“ Apa yang dikemukakan pak Reza jujur sudah kita bahas di komisi, mudah-mudahan nanti 2021 tidak lama lagi, ini komitmen  yang di saksikan kita bersama-sama, saya jujur akan menangih ke pak Reza , apa yang diucapkan pak Reza kalau sampai lupa, saya  beri garansi itu akan dia tepati,” katanya.#osk

 

 

 

 

x

Jangan Lewatkan

Anggaran Pembangunan Fisik kantor Gubernur Sumsel Di Kramasan , DPRD Tunggu Pengajuan Pihak Eksekutif

Palembang, BP Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  rencananya akan pindah ke Keramasan, Palembang. Pada tahun 2020 ini Pemerintah Provinsi ...