Home / Headline / Hendardi: Reformasi Sektor Keamanan Jalan di Tempat  

Hendardi: Reformasi Sektor Keamanan Jalan di Tempat  

Ketua Setara Institute Hendardi

Jakarta, BP–TNI merayakan HUT ke-75 hari ini 5 Oktober 2020 dan sekaligus menandai 1 tahun kepemimpinan Jokowi Jilid II.
Periode pertama kepemimpinan Jokowi mencatatkan stagnasi reformasi sektor keamanan, pada tahun pertama periode kedua ini pun, Jokowi belum menunjukkan kepemimpinan efektif menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan. “Presiden Jokowi seharusnya berbenah dan kembali mengevaluasi agenda pemerintahan terkait reformasi militer. Namun, tetap jalan di tempat dan menunjukkan regresi serius dalam beberapa isu reformasi sektor keamanan,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam siaran persnya Senin, (5/10).
Menurut Hendardi, empat fokus mandat reformasi TNI menjadi perhatian Setara Institute, yakni penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara, kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), dan larangan menduduki jabatan sipil.
Penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, janji penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu semakin tidak jelas. Tidak ada langkah signifikan terkait janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, sebagaimana termaktub dalam Nawacita Jilid I Jokowi. Realitas hari ini justru terjadi penguatan narasi bahwa kasus Semanggi I dan II, sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, bukanlah kasus kejahatan serius yang bisa diadili dengan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Penguatan narasi yang kurang kondusif bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu juga muncul dari Menko Polhukam yang mengklaim tak pernah ada pelanggaran HAM selama Joko Widodo menjabat sebagai Presiden. Pernyataan tersebut ditunjukan untuk membuat distingsi Jokowi dengan presiden sebelumnya, yang secara implisit dapat menjadi pembenaran untuk menghindari tanggung jawab masa lalu. Statemen tersebut kata dia, seakan memposisikan jabatan antarmasa Presiden tidak terkait. Padahal antarmasa Presiden memiliki kontinuitas dengan periode berikutnya, sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu terus menjadi tanggungjawab setiap Presiden di masa jabatannya. “Pola penghindaran semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk untuk pemerintahan berikut,”tuturnya.
Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu semakin buntu ketika pada 16 Januari 2020, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menyebut tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga cukup diadili di pengadilan umum. Penyelesaian kasus HAM masa lalu di era Presiden Jokowi semakin suram setelah Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemhan. Dalam Keppres tersebut dilakukan pengangkatan terhadap dua mantan anggota Tim Mawar, yang diduga sebagai aktor penculikan aktivis pada 1997/1998, sebagai pejabat publik di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pengangkatan ini kata Hendardi, semakin mencerminkan tata kelola pemerintahan yang tidak peduli terhadap HAM. HAM semata-mata sebagai komoditas politik. Melalui pengangkatan ini terlihat pemerintah tidak memiliki niat segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum. Regresi serius penuntasan pelanggaran HAM masa lalu ditandai dengan akomodasi politik aktor-aktor yang diduga melakukan pelanggaran HAM, duduk manis dalam jabatan strategis di bawah kepemimpinan Jokowi. Terkait dengan penghormatan supremasi sipil, kepemimpinan Jokowi tidak punya paradigma yang solid terkait domain kerja sipil-militer sebagai bentuk penghormatan pada supremasi sipil sebagai ciri utama demokrasi. Ketiadaan pengaturan terkait paradigma criminal justice system dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pelibatan TNI dalam menangani terorisme berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Pengaturan tersebut juga tidak diikuti dengan mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum. RPerpres ini seharusnya berkaitan dengan penguatan paradigma criminal justice system dalam penanganan tindak pidana terorisme, mengedepankan proses hukum yang transparan dan akuntabel, serta menjunjung tinggi HAM.
Kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara. Persoalan lain dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pelibatan TNI dalam menangani terorisme berupa ketiadaan landasan kebijakan dan keputusan politik negara dalam pelaksanaannya. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme yang diatur dalam RPerpres ini berpotensi melanggar UU No. 34/2004 tentang TNI (UU TNI). Dalam Perpres ini, terutama Pasal 2, tidak menyebutkan sama sekali bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yang bersifat temporer. Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 7 (3) UU TNI yang secara eksplisit menyebut bahwa TNI dalam menjalankan tugas berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam konteks penindakan, Perpres ini juga tidak sesuai dengan UU TNI. Pasal 8 dalam RPerpres ini hanya menyebutkan Penggunaan kekuatan TNI hanya berdasarkan perintah Presiden. Padahal dalam Pasal 17 (2) UU TNI menyebutkan dalam hal pengerahan kekuatan TNI Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Kalaupun dalam keadaan mendesak, Pasal 18 (2) UU TNI juga mengatur bahwa dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada DPR.
Kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP). Penunjukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk menangani sektor pangan dalam program food estate atau lumbung pangan nasional di dua kabupaten di Kalimantan Tengah berpotensi menjadi pintu masuk TNI terlibat langsung di program food estate yang akan menjadi cadangan logistik di Indonesia. Penunjukan ini mencerminkan ketiadakpatuhan terhadap 14 poin OMSP dalam UU TNI, karena sektor pangan ini jelas tidak termasuk. Frasa…terpadu dan terar dalam definisi sistem pertahanan yang dijelaskan dalam Pasal 1 poin 2 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara justru mencerminkan bagaimana sistem pertahanan tersebut saling berkesinambungan dan sesuai tupoksi masing-masing. Sehingga, dalam aspek pangan, seharusnya Kementerian Pertanian menjadi institusi yang lebih relevan. Kebijakan Kementerian Agama yang menggandeng TNI AD untuk program peningkatan kerukunan beragama juga menjadi tanda tanya terkait landasan hukumnya. Program kerukunan umat beragama ini pun tidak termasuk dalam 14 kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti yang diatur dalam UU TNI Pasal 7 ayat (2) huruf b. Kalau pun alasan pelibatan tersebut terkait mengatasi aksi terorisme, salah satu kategori OMSP, hal ini justru tidak relevan lantaran tupoksi tersebut merupakan domain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres 46/2010 tentang BNPT. Tidak ada argumen yang kuat dan masuk akal bagi Kementerian Agama untuk melibatkan TNI dalam program kerukunan umat beragama.
Larangan menduduki jabatan sipil. Kebijakan Menteri BUMN terkait pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN yang memasukkan perwira TNI (dan Polri) aktif juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap UU TNI yang melarang prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil, sehingga secara eksplisit tidak sesuai aturan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 47 ayat (1) UU TNI mengamanatkan Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Meskipun pada ayat berikutnya terdapat pengaturan terkait pengecualian jabatan sipil yang bisa diduduki TNI, namun jabatan di BUMN secara eksplisit tidak termasuk dalam jabatan yang dikecualikan tersebut.
Hubungan TNI-Polri.Selain catatan internal di tubuh TNI dan bagaimana Jokowi membangun tata kelola reformasi sektor keamanan, HUT TNI ke-75 ini seharusnya dijadikan momentum perbaikan relasi TNI-Polri di akar rumput. Setara Institute mencatat pelbagai konflik TNI-Polri dalam 6 tahun terakhir, sejak pertama Presiden Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 sampai dengan satu tahun periode kedua pemerintahannya pada 05 Oktober 2020.#duk

x

Jangan Lewatkan

KPK Selenggarakan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Secara Daring

Jakarta, BP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Pusat Edukasi Antikorupsi membuka pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi secara daring. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan ...