Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi melakukan demo di halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (5/10) .
Palembang, BP
Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi melakukan demo di halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (5/10) .
Demo digelar terkait adanya surat Pjs Bupati Ogan Ilir (OI) Aufa Syahrizal SP Msc yang diduga melanggar aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan daerah berkaitan dengan surat yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 dengan No: 800/078/III/2020 Perihal Rekomendasi Pencairan.
Hal tersebut menimbulkan kegaduhan dan tumpang tindih kewenangan Pjs Bupati OI berkaitan keuangan daerah di masa Pilkada saat ini.
“ Tugas PJS Bupati yaitu memimpin pelaksanaan putusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam arti Pjs Bupati itu hanya menjadi mandor atau pengawas sementara,” kata. Koordinator Aksi (Korak) Andreas.
Sehingga menurut Andreas apa yang dilakukan Pjs Bupati OI tersebut menunjukkan ketidakcakapan seorang Pjs Bupati OI dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai mana diamanatkan oleh undang-undang pemerintah daerah berserta turunannya
Sedangkan Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Irwanto malah menuding Gubernur Sumsel salah menunjuk seorang pjs. Bupati Ogan Ilir (OI) dengan mengambil kebijakan yang menabrak aturan.
“Untuk itu kami minta bapak Gubernur untuk mengevaluasi, menegur bahkan memecat pjs Bupati OI karena yang bersangkutan sudah menimbulkan kegaduhan dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak pantas apalagi saat proses pilkada yang sedang berjalan, kami curigai ini ada apa,” katanya.
Baik Andreas dan Irwanto meminta Gubernur Sumsel dapat merespon tuntutan mereka.
“Kami akan terus mengawal bahkan kami juga akan memantau 6 kabupaten/kota di Sumsel lainnya yang akan Pilkada Desember nanti apabila ada kejanggalan dari Pjs. Bupati yang baru dilantik oleh Bapak Gubernur kami akan turun aksi lagi, khusus OI kami akan turunkan massa aksi lebih banyak jika Bapak Gubernur tidak merespon dengan baik,” kata Andreas.
Peserta aksi akhirnya ditemui oleh Asisten III Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Prof. Dr. Edward Juliartha, M.M yang mengucapkan terima kasih atas kepedulian peserta aksi terhadap Pjs Bupati OI .
“Saya akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan aksi yang tertuang dalam surat yang saya terima ini dan akan saya naikkan kepada Bapak Gubernur, kawan-kawan silahkan kawal apa keputusan yang Gubernur ambil,” katanya.#osk
