Home / Headline / Buat Kegaduhan Soal Keuangan Daerah ,  Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Tuntut Gubernur Sumsel  Evaluasi Pjs  Bupati OI

Buat Kegaduhan Soal Keuangan Daerah ,  Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Tuntut Gubernur Sumsel  Evaluasi Pjs  Bupati OI

BP/IST
Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi melakukan demo  di halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (5/10) .

Palembang, BP

Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi melakukan demo  di halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (5/10) .

Demo digelar terkait adanya surat Pjs Bupati Ogan Ilir (OI) Aufa Syahrizal SP Msc yang diduga melanggar aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan daerah berkaitan  dengan surat yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 dengan No: 800/078/III/2020 Perihal Rekomendasi Pencairan.

Hal tersebut menimbulkan kegaduhan  dan tumpang tindih kewenangan Pjs Bupati OI berkaitan keuangan daerah di masa Pilkada saat ini.

“ Tugas PJS  Bupati yaitu memimpin pelaksanaan putusan  pemerintah yang menjadi kewenangan  daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam arti Pjs Bupati itu hanya menjadi mandor atau pengawas sementara,” kata. Koordinator Aksi (Korak) Andreas.

Sehingga menurut Andreas  apa yang dilakukan Pjs Bupati OI tersebut  menunjukkan ketidakcakapan  seorang Pjs Bupati OI  dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai mana diamanatkan oleh undang-undang pemerintah  daerah berserta turunannya

Sedangkan Koordinator  Lapangan (Korlap) Aksi  Irwanto malah menuding Gubernur Sumsel salah menunjuk seorang pjs. Bupati Ogan Ilir (OI) dengan mengambil kebijakan yang menabrak aturan.

“Untuk itu kami minta bapak Gubernur untuk mengevaluasi, menegur bahkan memecat pjs Bupati OI karena yang bersangkutan sudah menimbulkan kegaduhan dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak pantas apalagi saat proses pilkada yang sedang berjalan, kami curigai ini ada apa,” katanya.

Baik Andreas dan Irwanto meminta Gubernur Sumsel dapat merespon tuntutan mereka.

“Kami akan terus mengawal bahkan kami juga akan memantau 6 kabupaten/kota di Sumsel lainnya yang akan Pilkada Desember nanti apabila ada kejanggalan dari Pjs. Bupati yang baru dilantik oleh Bapak Gubernur kami akan turun aksi lagi, khusus OI kami akan turunkan  massa aksi lebih banyak jika Bapak Gubernur tidak merespon dengan baik,” kata Andreas.

Peserta aksi akhirnya ditemui oleh Asisten III Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Prof. Dr. Edward Juliartha, M.M yang mengucapkan terima kasih atas kepedulian peserta aksi terhadap Pjs Bupati OI .

“Saya akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan aksi yang tertuang dalam surat yang saya terima ini dan akan saya naikkan kepada Bapak Gubernur, kawan-kawan silahkan kawal apa keputusan yang Gubernur ambil,” katanya.#osk

 

 

x

Jangan Lewatkan

Harapan Warga Marga Bhakti Akhirnya Terpenuhi

#Nikmati Air Bersih dan Lampu Jalan Tenaga Surya   Baturaja, BP Setelah berulang kali dijanjikan oleh sejumlah pejabat dan anggota ...