Pinjaman Pemprov Sumsel Ke Pusat Rp 539.851.548.950 Cair, Masuk di APBD Perubahan Tahun 2020

7

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel saat menerima 35 pedagang belakang gedung RSMH Palembang saat demo di halaman kantor DPRD Sumsel, Senin (6/7)

Palembang, BP

Peminjaman dana sebesar Rp 539.851.548.950,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) kepada pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19 ternyata ditelah setujui Pemerintah Pusat dan telah cair.

Dana pijaman sebesar Rp 539.851.548.950 rencananya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan (P) Tahun 2020 yang kini di bahas di Komisi-Komisi yang ada di DPRD Sumsel.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan,  pinjaman PEN tersebut sudah disetujui dan sudah diterima Pemprov Sumsel.

Dana pinjaman tersebut menurutnya akan diteruskan dan akan membayar anggaran yang  di recofusing untuk  bidang infrastruktur kemarin.

Baca:  Bakti Sosial Hari Jadi Polwan RI Ke 72 , Sambangi Rumah Repoter Senior RRI Palembang

“ Jadi yang pinjaman PEN Rp 539.851.548.950 masuk di APBD Perubahan tahun 2020  dan itu memang diperuntukkan untuk  meneruskan program yang kemarin kena recofusing dibalikkan lagi, istilahnya begini, kami kemarin memutuskan APBD 2020 Rp10,3 sekian triliun kena recofusing, itu khan sekitar Rp500 ratusan itu dibalikkan lagi sehingga APBDnya tetap walaupun didalamnya ada hutang,” kata Anita ketika ditemui di DPRD Sumsel, Selasa (29/9).

Dan pinjaman PEN itu menurut politisi partai Golkar ini diperbolehkan karena yang mengkoreksi dan memverifikasi langsung Mendagri dan Kementrian Keuangan.

Baca:  Komposisi Fraksi PAN Di DPRD Sumsel Berubah

“ Karena nanti pembayarannya nanti di potong dari DBH Sumsel,” katanya

Sedangkan mengenai pembahasan APBD Perubahan  Tahun 2020 menurutnya telah mulai dilakukan , Selasa (28/9) di Komisi-Komisi yang ada di DPRD Sumsel.

Menurut Anita , pembahasan APBD perubahan tahun 2020  tidak dilakukan secara terburu-buru, apalagi pihaknya sudah menunggu sangat lama dokumen APBD Perubahan tahun 2020 dari Pemprov Sumsel.

“ Kami tidak ingin kalau ini tidak segera kita bahas , kami di APBD indul 2021 akan terlambat karena saya sudah bicara dengan Ketua TAPD bahwa pertengahan Oktober dokumen  APBD Induk  tahun 2021 sudah harus masuk , sehingga kami dari DPRD sebelum itu sudah harus memutuskan, menetapkan APBD perubahan,”kata mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini.

Baca:  Tampil Perdana di Museum Negeri Sumsel Balaputra Dewa, KPD Miliki Tari Sambut Sondok Piyogo.

Di APBD Perubahan tahun 2020 ini menurutnya tidak banyak  yang bertambah.

“ Ada beberapa  mungkin tapi mungkin tidak begitu siknifikan,” katanya.

Untuk ganti rugi lahan lanjutan dari pembangunan  Jembatan Musi IV, menurut mantan ketua Komisi IV DPRD Sumsel belum masuk di anggaran APBD perubahan 2020.#osk