Pilkada Serentak di Sumsel, PDIP Pilih Kampanye Door to Door

5

BP/IST
HM Giri Ramadha N Kiemas

Palembang, BP

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  memiliki cara tersendiri memenangkan calon yang diusung pada pilkada serentak di tujuh kabupaten di Sumsel, 9 Desember mendatang. Partai berlambang Banteng Moncong Putih ini lebih memilih kampanye door to door mengerahkan kadernya mendatangi langsung rumah-rumah warga.

Sebagaimana diketahui, ada tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak di Sumsel tahun ini, yakni Kabupaten Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Kabupaten PALI, Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, saat ini PDIP sudah menyelesaikan 95 persen konsolidasi organisasi di Sumsel, artinya sudah hampir 100 persen terbentuk.

Baca:  Pasca Meninggalnya Bupati OKU, Hj Anita Noeringhati :”Ada Sekda definitifnya, Otomatis Sambil Tunggu Arahan  Kemendagri”

“Di Pilkada ini, kita bukan pengumpulan massa, tapi kader mendatangi massa dari rumah ke rumah. Kita memiliki kurang lebih 102.000 pengurus hingga tingkat desa se-Sumsel,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel ini, Selasa  (29/9).

Ia mengatakan, di pilkada tahun ini, dari tujuh kabupaten yang menggelar pilkada, PDIP memajukan kader sendiri di lima pilkada, yaitu Pilkada Muratara, PALI, Mura, OI, dan OKU Timur.

Di sisi lain, dikatakan Giri, pelaksanaan pilkada yang bertepatan dengan pandemi Covid-19, mengharuskan dilakukannya pengetatan penerapan protokol kesehatan. Karena jika tidak penyebaran Covid-19 akan bertambah parah.

Baca:  PDAM Tirta Musi Tahun 2022 Sampai 2021 Lakukan Peningkatan Produksi Air Bersih

“Kalau untuk tunda atau tidak (pilkadanya), kita ikut pemerintah, tapi jikalau nanti dilanjutkan, yang pasti tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena kalu tidak situasinya akan semakin parah,” kata Giri.

Menurutnya, perlu tindakan tegas, terutama bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, sanksinya harus jelas dan tegas, misalkan jika ada paslon yang melanggar protokol kesehatan, akan kehilangan masa kampanye beberapa hari.

Baca:  Update 20 Juli: Tambah 42, Pasien Covid-19 Sumsel Tembus 3.054 Kasus

“Yang ditakutkan disini kan munculnya klaster baru, maka harus diberikan aturan yang keras dan tegas terkait protokol kesehatan ini. Sekarang belum ada sanksi, dan ini yang harus dipertegas, PKPU nya yang harus diatur,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel Muhammad F Ridho mengatakan, sampai saat ini Demokrat mengikuti keputusan pemerintah.

“Pro kontra (penundaan pilkada) dalam situasi sekarang ini masih pembahasan, belum ada keputusan, kita tunggu, sepanjang keputusannya berlangsung kita ikut, kalau keputusan nantinya itu ditunda, ya kita menghargai,” katanya.#osk