Home / Headline / Pihak PD Prodexim Tidak Datang Rapat dan Tak Beri Data , Pansus I Minta Perpanjangan  Pembahasan Raperda PD Prodexim

Pihak PD Prodexim Tidak Datang Rapat dan Tak Beri Data , Pansus I Minta Perpanjangan  Pembahasan Raperda PD Prodexim

BP/DUDY OSKANDAR
 DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  menggelar Rapat paripurna XV Pembicaraan tingkat II dengan agenda tanggapan panitia khusus (Pansus) terkait  I Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah  PT Sriwijaya Agro Industri, Raperda perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (PD)  Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda) dan Raperda penyelenggaraan dan Pembangunan Perpustakaan Daerah di gedung DPRD Sumsel, Senin (28/9).

Palembang, BP

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  menggelar Rapat paripurna XV Pembicaraan tingkat II dengan agenda tanggapan panitia khusus (Pansus) terkait  I Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah  PT Sriwijaya Agro Industri, Raperda perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (PD)  Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda) dan Raperda penyelenggaraan dan Pembangunan Perpustakaan Daerah di gedung DPRD Sumsel, Senin (28/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati di dampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel.

Juga di hadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru, sejumlah Kepala Dinas dan para undangan serta rapat digelar secara virtual.

Dapat tersebut DPRD Sumsel hanya menyetujui dua raperda saja yaitu Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah  PT Sriwijaya Agro Industri dan Raperda penyelenggaraan dan Pembangunan Perpustakaan Daerah yang disetujui untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

“ Sedangkan Raperda perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (PD) Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda) meminta perpanjangan waktu pembahasannya,” kata Anita.

Sedangkan Juru bicara Pansus II Raperda perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (PD) Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda), Muhammad Yasser SE mengakui belum dapat mengambil keputusan terkait raperda tersebut dan meminta perpanjangan waktu pembahasan raperda ini .

“ Mengingat pansus II tidak memiliki akses data dan tidak dapat menilai , meneliti, mengevaluasi kondisi perusahaan , renstra serta ser PD Prodexim dikarenakan sampai saat ini  pihak PD Prodexim tidak dapat bertemu dan menyampaikan data kepada pansus II serta tidak dapat memenuhi  undangan kami  untuk rapat pembahasan  raperda tentang bentuk badan hukum  PD Prodexim menjadi Perseroda, yang kami agendakan,” katanya.

Atas kondisi ini pihaknya menyarankan dan memberikan catatan terhadap pembahasan raperda ini.

“ Agar Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel dapat memperpanjang waktu pembahasan raperda ini, untuk selanjutnya dapat di bahas  antara stekholder detail dan lengkap  serta komperhensif,” katanya.

Selain itu alternatif lain, Pansus II menyarankan kepada Gubernur Sumsel agar PD Prodexim  dimerger dengan BUMD lain  dengan terlebih dahulu di bentuk tim khusus  untuk meneliti dan menginventarisasi aset dan modal saham PD Prodexim , agar aset pemerintah di BUMD tersebut dapat di selamatkan.

“ Agar Gubernur Sumsel sebagai pemilik PD Prodexim dapat memerintahkan jajaran direksi PD Prodexim untuk dapat mengikuti rapat-rapat kerja Komisi  dan atau pansus dengan membawa bahan-bahan antara lain laporan keuangan  dan kondisi keuangan, renstra dan daftar aset-aset dan nilai aset yang dimiliki PD Prodexim,” katanya.

Sedangkan Juru bicara Pansus I Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah  PT Sriwijaya Agro Industri, Azmi Sofik menjelaskan,  setelah melaksanakan pembahasan dan penelitian  secara seksama terhadap raperda  ini , Pansus I menyetujui dan menyepakati raperda tersebut menjadi perda sesuai hasil pembahasan dan penelitian pansus I  terlampir.

“ Pansus I mengharapkan  adanya perda ini  dapat menjadi pedoman  dan acuan  sepenuhnya bagi pemerintah provinsi  dalam pelaksanaan pengaturan sektor agri bisnis di Sumsel, dan meminta Pemprov Sumsel melakukan sinergitas dengan pihak kabupaten kota terhadap penerapan dan impelementasi raperda ini  dan perlu penguatan anggaran  terhadao operasional pelaksanaan  raperda tersebut sehingga dapat dilaksanakan secara optimal,” katanya.

Sedangkan Juru bicara Pansus III  Raperda penyelenggaraan dan Pembangunan Perpustakaan Daerah, Prima Salam berkesimpulan dapat memahami  dan sependapat terhadap raperda tersebut dengan beberapa perubahan sebagaimana yang terlampir yang menjadi satu kesatuan dalam laporan ini yang tidak terpisahkan untuk menjadi perda Sumsel.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengakui memang lebih membuat perusahaan baru daripada merubah  karena harus melakukan restrukturisasi baik komponen secara administrasi, komponen-komponen perpajakannya.

“ Harus jelas dulu perubahan ini untuk menuju sasaran jenis usaha apa, kalau dia tetap jenis usaha sama dan tidak perlu menjadi PT , kita jalankan sebagai PD dulu sampai melengkapi syarat-syaratnya,” katanya.

Selain itu terkait raperda   tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah  PT Sriwijaya Agro Industri, dia mengaku sengaja membuat BUMD spesialis hasil bumi , pertanian dan perkebunan dari hulu hingga hilir, dari pembiayaan hingga serapan produknya  dan sampai hilirisasinya.

“ Tidak sekadar nampung saja, bagaimana bisa bersama petani meningkatkan produksi  dan menyerap harga, bisa berkerjasama  dengan swasta nantinya bisa berkerjasama dengan Bulog,” katanya.#osk

 

 

 

x

Jangan Lewatkan

Penyebaran Covid Semakin Hari Semakin Meningkat, DPRD Sumsel Inisiatif Ajukan Raperda

Palembang, BP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel berinisiatif mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang bertitik tumpu pada peningkatan disiplin ...