Home / Headline / BUMD di Sumsel Jangan di Isi   SDM Expired Dari ASN

BUMD di Sumsel Jangan di Isi   SDM Expired Dari ASN

BP/Dudy Oskandar
Agus Sutikno

Palembang, BP

Pengamat ekonomi yang juga mantan Wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno  mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar tidak mengulangi lagi  kasus dimana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumsel   diisi oleh  Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah  expired (kadaluarsa) atau pensiun dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini terkait pembahasan Raperda tentang BUMD PD  Prodexim menjadi Perusahaan Persero Daerah (Perseroda) di DPRD Sumsel.

“ Ketika BUMD itu didirikan dan memang dari telaah bisnis  fisible, maka isilah  dengan orang-orang yang memang mempunyai talenta Entrepreneurship  bukan pensiunan  atau bukan menampung jiron sahabat, ketika BUMD memang di kelola oleh orang-orang  yang Entrepreneurship  dibidangnya itu , Isya Allah,” katanya, Minggu (27/9).

Kedua menurut Ketua DPW PPP Sumsel, Sumsel ini, mempunyai kelebihan komparatif dibanding daerah lain, contoh Banyuasin empat besar penghasil  padi karena memang luasan tanam padi di Sumsel masih sangat mungkin  dikembangkan dibandingkan tiga daerah di Jawa.

“ Produk-produk pertanian di Sumsel ini  memang masih menghadapi kendala di bidang pemasaran, jangan kira pemasaran sayuran dan holtikultura tidak berhadapan dengan kartel, jangan di kira, oleh karena itu penguatannya melalui BUMD, tapi lagi-lagi saya ingin sampaikan BUMD itu adalah entitas bisnis  jangan diisi oleh orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai kapasitas itu,” katanya.

Untuk BUMD PD Prodexim menurut Agus tergantung pemegang saham apakah mau berjibaku untuk memperbaiki dan menyehatkan.

“Kemarin kita sudah merekomendasikan, khan ada pilihannya, ada penyehatan, dilikuidasi,” katanya.

Sedangkan di eranya, PD Prodexim memang tetap di pertahankan karena saat itu Gubernur Sumsel H Alex Noerdin masih mempunyai keinginan kuat untuk memperbaiki.

“ Sebetulnya ketika pak Syahrial Oesman pertama kali dilantik Gubernur Sumsel , saya Ketua Komisi III waktu itu menghadap, pak Syahrial meminta  tolong saya mau memperbaiki dulu, itu dari pak Syahrial , sekarang masih seperti itu , maka harapan saya sebagai pengamat point pertama SDM,” katanya.

Sebelumnya, meskipun sebelumnya ada silang pendapat dan permintaan sejumlah fraksi di DPRD Sumsel  untuk menunda perubahan status badan hukum BUMD PD Prodexim dari Perusda menjadi Persero Daerah (Perseroda) lantaran dinilai selama ini PD Prodexim tidak memberikan kontribusi dan merugi,  tak membuat Pemprov Sumsel bergeming.

“Perusahaan Daerah ini menurutnya harus dibarengi dengan perubahan sistem tata kelola dan manajemen yang lebih maju, profesional dan berorientasi bisnis sehingga tidak menjadi beban APBD dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, mendukung program-program pemerintah daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda)  Sumsel, Nasrun Umar mewakili Gubernur Sumsel saat paripurna XV DPRD Sumsel dengan agenda jawaban penjelasan Gubenur Sumsel terhadap pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumsel atas pengajuan tiga Raperda oleh Pemprov Sumsel, Senin (14/9) lalu.

Selain ini  menurut Nasrun hal ini akan  memberikan peluang bagi perusahaan daerah ini meningkatkan kinerja dan daya saing guna mengejar keuntungan yang wajar dan meningkatkan PAD.

“Agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedapankan prinsipprinsip Good Corporate Governance, transparan, akuntabel, responsibility dan Independen agar didukung dengan SDM yang handal yang direkrut secara profesional, permodalan yang cukup dan  aktivitas bisnis yang memadai,” katanya.

Terkait perubahan bentuk badan hukum ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan sejauh mana kontrol Pemerintah daerah terhadap jalannya Perseroan Terbatas Prodexim, menurutnya aset Pemerintah Provinsi yang semula diserahkan kepada PD Prodexim maka dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum ini akan diserahkan kembali kepada Pemerintah

Provinsi dan akan dilakukan penilaian  melalui Kantor Jasa Penilai Independen atau Kanwil DJKN Provinsi Sumsel.

“Berdasarkan hasil penilaian tersebut dan pertimbangan tertentu aset dimaksud dapat dijadikan penyertaan modal kepada Perseroan yang baru dibentuk,” katanya.

Selanjutnya menanggapi saran Fraksi Hanura Perindo mengenai perlunya kehatihatian dalam pengelolaan aset BUMD karena berpotensi terjadinya kehilangan akibat penyitaan oleh Pengadilan sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan secara benar dan eflsien, kami sangat sependapat mengenai hal ini dan tentunya akan selalu menjadi perhatian pihaknya.

Mengenai modal awal perusahaan ini sebesar 51% (Rp. 125.000.000.000) menurutnya adalah merupakan perhitungan dari nilai aset yang akan diserahkan oleh PD Prodexim kepada  Pemerintah Provinsi, bukan aset yang berasal dari Perusahaan Daerah yang lain.

“Kami hal ini tidak akan menimbulkan suatu monopoli karena tugas Pemerintah Daerah adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian daerah di berbagai sektor, namun demikian hal ini akan kami lakukan pengkajian lebih lanjut sehingga dapat diketahui bidang usaha mana yang lebih cocok dan menguntungkan bagi  perseroan,” katanya.

Dilain pihak, Nasrun juga sependapat terhadap masukan agar perubahan status badan hukum ini haruslah dibarengi dengan perubahan tata kelola menuju yang lebih baik dan profesional.

Tak lain agar nantinya BUMD milik Pemprov Sumsel ini dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pendapatan daerah.

“Dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah diberikan peluanf bagi BUMD untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Atau Good and Clean Goverment,” kata Nasrun.#osk

x

Jangan Lewatkan

BKB – Masjid Suro Ditata Jadi Wisata Kota Tua Palembang

Palembang, BP Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah merencanakan melakukan penataan Benteng Kuto Besak (BKB) untuk menjadi destinasi wisata baru Kota ...