Positif Covid-19, Cabup Petahana PALI Segera Tes Kesehatan di RSMH

3

Heri Amalindo

Palembang, BP–Setelah sempat dinyatakan positif terpapar Covid-19, Calon Bupati Petahana Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Heri Amalindo segera mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Dr Moehammad Hoesin (RSMH) Palembang.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan, bahwa dirinya sudah menerima surat keterangan sehat calon Bupati Petahana itu dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Palembang pada Selasa (22/9) ke KPU Pali yang kemudian diteruskan ke KPU Sumsel.

“Surat keterangan sehat sudah diterima KPU Sumsel dari BBLK kemarin, ke KPU Pali kemudian ke KPU Sumsel. Mereka juga harus cek kembali ke BBLK-nya sudah di koordinasi dengan tim pemeriksa. Jadi besok mereka siap pemeriksaan,” kata Kelly, Rabu (23/9).

Baca:  Seakan Tak Peduli, Pemkab OI Tiadakan Acara Pelepasan Pjs Bupati Aufa Syahrizal 

Menurutnya Heri Amalindo akan mengikuti test kesehatan dari tanggal 24 hingga 25 September 2020 di RSMH Palembang.

Kelly menilai, bahwa Covid 19 bukalah penyakit yang sifatnya menetap, tapi ada kemungkinan sembuh. “COVID-19 ini penyakit yang bukan menetap, ada kemungkinan sembuh, contohnya seperti Buparti ini sudah dinyatakan negatif dan sudah bisa ikuti tahapan,” katanya.

Baca:  Lakukan Supervisi, Bawaslu OI Rekrut 895 Orang PTPS

Untuk semua tahapan Pilkada serentak di 7 Kabupaten di Sumsel nanti, sejauh ini pihaknya sudah semaksimal mungkin menerapkan protokol kesehatan. “Kalau Covid-19 ini tidak bisa di sangka-sangka kapan DNA dimana penularannya. Artinya kalau dia mau datang ya pasti datang,” katanya.

Sedangkan beredar kabar bahwa Pilkada 2020 akan ditunda, dirinya menjelaskan, bahwa penundaan itu bukan hak KPU Sumsel maupun KPU kabupaten/kota, karena itulah sifatnya Nasional.

Baca:  Massa GEMPAR-OI Dukung Keputusan KPU dan Bawaslu OI Diskualifikasi Paslon No 2 Ilyas-Endang  

“Semua kebijakan itu dilakukan pemerintah pusat, kami tunggu instruksi secara vertikal lembaga. Kami KPU Sumsel hanya tunggu beritanya dan sesuai UUD, karena perintah UUD kami menyelengara pemilu, dan kami tidak bisa melangaranya untuk tidak atau menghentikannya secara sepihak. Kalau tidak ada berita dari pusat yang tentu saja di isi dengan UUD,” katanya.#rel