Home / Headline / FMB Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020  

FMB Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020  

Ferry Mursyidan Baldan

Jakarta, BP–Mantan Ketua Pansus Pemilu Ferry Mursyidan Baldan (FMB) mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan Pilkada serentak 2020 sampai ada kepastian pandemi Covid-19 aman dan penyebaran wabah terkendali.
“Saya berharap Pilkada diundur sampai pertengahan 2021. Pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan opsi diundur, meskipun sudah menyetujui tambahan anggaran KPU untuk menggelar Pilkada, “ujar mantan Ketua Komisi II DPR ini dalam keterangan pers, Selasa (22/9).
Yang perlu dipahami kata Ferry, Pilkada tidak sekadar kegiatan datang ke TPS pada hari pencoblosan. Tapi sebuah rangkaian kegiatan
mulai dari persiapan pencalonan sampai penghitungan suara dan penetapan
pemenang. “Sebuah rangkaian panjang,” tambahnya.
Menurut Ferry, sebelumnya Mantan Wapres Jusuf Kalla minta Pilkada 2020 ditunda sampai vaksin ditemukan. Pilkada yang menjadi pusat konsentrasi massa dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Pemerintah, KPU dan DPR belum memberikan sinyal Pilkada 2020 yang tahapannya sejak 15 Juni dan puncaknya 9 Desember 2020 akan ditunda.
“Usul penundaan Pilkada adalah suatu keniscayaan bagi keselamatan kehidupan masyarakat, keselamatan demokrasi dan keselamatan pemerintahan di daerah yang melakukan Pilkada,” kata Ferry.
Sekitar enam bulan penundaan lanjut Ferry, Pemerintah dan KPU punya waktu menyiapkan sejumlah protokol sehingga Pilkada 2020 lebih berkualitas.
Dikatakan perlu mematangkan protokol kesehatan dalam Pilkada agar memberikan rasa aman dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penundaan Pilkada bisa menghilangkan intrik-intrik politik, sehingga pelaksanaan berikut Indonesia sudah memiliki model sesuai prinsip demokrasi dan menjamin hak politik masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan. Kemudian menjamin kelancaran dari mulai kehadiran pemilih di TPS, tingkat partisipasi, saat penghitungan suara, dan pengawalan suara sampai ke tingkat berikutnya, termasuk saat kontestan ajukan keberatan terhadap hasil.
Diakui secara filosofi, Pilkada adalah Pelaksanaan Pemberian Hak Suara Masyarakat Pemilih pada sebuah kontestasi. Jadi yang paling penting perlindungan kepada Pemilik Hak Pilih, bukan lebih pada aspek kontestasinya.
“Bukankah salah satu mekamisme dalam pelaksanaan Pilkada memudahkan, misalnya dengan menempatkan TPS yang dekat dengan tempat tinggal, namun dengan wabah ini, ketika mobilitas masyarakat dibatasi bahkan dilarang.
Bagaimana kita bisa membiarkan suatu kegitan secara bersamaaan untuk sebuah kontestasi, sementara kegitan pokok masyarakat seperti ibadah, aktifitas ekonomi, bekerja, sekolah ada pembatasan, “tuturnya.
Ferry menambahkan, sejak Juni 2020 desakan untuk mengundurkan Pilkada 2020 sudah disampaikan. Melihat perkembangan pandemi sampai saat belum juga terkendali, maka untuk keselamatan masyarakat pemilih, penyelenggara pilkada, tim sukses dan kandidat penundaan menjadi pilihan bijak.
Dia berharap semoga pertengahan 2021 sudah ditemukan dan tersedia secara massal vaksin untuk menyembuhkan Covid-19,sehingga kehidupan bisa berjalan normal.
“Usul penundaan ini berangkat dari keyakinan bahwa, Pemerintah dan DPR sangat menyayangi dan melindungi rakyat dari wabah covid-19” paparnya.#duk

x

Jangan Lewatkan

BKB – Masjid Suro Ditata Jadi Wisata Kota Tua Palembang

Palembang, BP Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah merencanakan melakukan penataan Benteng Kuto Besak (BKB) untuk menjadi destinasi wisata baru Kota ...