Aripin Kalender: Pandemi Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah  Masih Ngotot,, Ada Apa?

12

BP/IST
Aripin Kalender

Palembang, BP

Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Aripin Kalender  meminta pemerintah tidak memaksakan diri untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ini. Usulan itu, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda.

“Saya prihatin dengan pemerintah dan KPU yang sampai saat ini tetap akan melaksanakan pilkada serentak pada Desember,” kata Aripin, Selasa (22/9).

Menurut Aripin penyelenggaraan Pilkada disaat pandemi covid-19 kepentingannya bukan untuk rakyat tapi untuk kepentingan cukong-cukong sebab para cukong andil mereka disitu usaha mereka seperti pertambangan, perkebunan, tetap jalan, dealnya seperti itu.

“Kalau kita lihat kesannya pelaksanaan pilkada di Indonesia khususnya di Susmel  dipaksakan untuk tetap dilaksanakan walaupun mengorbankan mungkin  jutaan rakyat akan terpapar virus corona, itu yang kita lihat saat ini. Jadi , pemerintah ini indikasinya dikuasai para cukong, para cukong-cukong pilkada untuk kepentingan kepentingan kelompok mereka, “ katanya.

Baca:  Aripin Kalender: Palembang Kembali Zona merah, Stop Perjalanan Dinas DPRD

Menurutnya dari PB NU , Muhamamdiyah , DPR RI  dari segala penjuru sudah meminta pemerintah meminta menunda pilkada dan pemerintah tapi masih ngotot,, ada apa?

“Mereka rela mengorbankan jutaan rakyat Indonesia untuk terpapar virus corona, kita lihat apa yang dikatakan pak Mahfud MD , benar ada cukong-cukong, KPK juga baru-baru ini sama,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan fakta tentang praktek kotor dalam pemilihan umum (pemilu).

Ia menyebutkan praktek kecurangan semacam ini nantinya akan menimbulkan korupsi kebijakan, terutama di pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan kepada Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang ditayangkan TvOne, Sabtu (12/9).

“Berangkat dari keprihatinan bahwa pilkada langsung itu telah menimbulkan masalah besar, maraknya korupsi yang semakin besar,” papar Mahfud MD.

Baca:  MMK Sumsel Pertanyakan Kebijakan Mati Lampu di Palembang

Ia menyinggung kesaksian politisi Ryaas Rasyid terkait penyelenggaraan pilkada di daerahnya.

Menurut Ryaas Rasyid, banyak warga yang menunggu adanya ‘amplop’ berisi sogokan uang untuk memilik calon tertentu.

“Pak Ryaas Rasyid kalau bercerita sebagai penggagas ekonomi daerah di era informasi, di daerah dia di Sumatera Selatan, kalau menjelang pilkada rakyat itu enggak tidur sampai pagi, lampunya hidup,” ungkit Mahfud MD.

“Kenapa? Nunggu serangan fajar, nunggu amplop,” jelasnya.

“Sehingga itu dianggap merusak rakyat,” tambah Menko Polhukam.

Tidak hanya itu, ia mengungkapkan fakta adanya sosok pemilik modal alias cukong yang membiayai peserta pilkada tertentu.

Mahfud mengungkapkan praktek ini cukup lazim, bahkan hanya 8 persen calon kepala daerah yang menggunakan biaya sendiri.

“Belum lagi permainan percukongan, di mana calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong,” ungkap Mahfud.

Baca:  Massa MMK Sumsel Pertanyakan Audit BPK Terkait Proyek Jalan Beton OI dan OKUT

Praktek kotor ini menimbulkan dampak ketika calon tersebut terpilih menjadi kepala daerah.

Kepala daerah terpilih yang dibiayai pemodal akan merasa berkewajiban mengembalikan biaya pilkada.

“Sesudah terpilih itu melahirkan korupsi kebijakan,” jelas Mahfud MD.

“Korupsi kebijakan itu lebih bahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung,” tegas mantan Menteri Pertahanan ini.

Dalam tayangan yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan fakta yang sama.

“Faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82 persen calon-calon kada (kepala daerah) didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya,” ungkap Nurul Ghuffron.

“Sehingga itu menunjukkan akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah,” terangnya.#osk