6 Calon Kepala Daerah di Sumsel Dapat Teguran Keras dari Kemendagri

7

BP/IST
Junaidi SE Msi

Palembang, BP

6  Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada.

Dari 72 cakada yang ditegur Kemendagri, 6 diantaranya dari Sumatera Selatan.

Pimpinan Bawaslu Sumsel Junaidi SE Msi mengaku kalau data yang dipakai Mendagri  tersebut didapat dari Bawaslu Sumsel.

“Data Bawaslu itu dari hasil pengawasan yang kita sampaikan kepada pihak terkait termasuk Kemendagri , itu temuan Bawaslu  dan Mendagri menegur kepala daerah,” katanya, Jumat (11/9).

Diakuinya Bawaslu tidak bisa mengawasi pemerintah daerah  namun itu ranahnya Kemendagri.

“Calon Kepala Daerah harus sadar bahwa prilaku tidak hargai kesepakatan bersama yaitu  dengan mengedepankan protokol kesehatan (Prokes) harus dihargai,”katanya.

Kedepan menurut Junaidi , polisi akan lebih ketat dan tegas jika terjadi  kerumunan dan keramaian adalah ranah kepolisian .

“Jika ada kerumuman ya jadi temuan Bawaslu,” katanya.

Sedangkan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Jumat (11/9) mengatakan, ancaman sanksi juga tengah disiapkan bagi yang sudah ditegur tetapi masih melakukan pelanggaran.

“Opsi sanksi itu mulai dari penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya Pjs langsung dari pusat,” demikian keterangan tertulis Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Jumat (11/9).

Upaya Kemendagri memantau secara ketat kepatuhan para bapaslon Pilkada di daerah membuat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan cepat terdeteksi dan mendapat teguran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Sejauh ini sudah 72 daerah yang mendapat teguran keras. Jumlah ini meningkat drastis dibanding dua hari lalu yang baru mencapai 53 daerah,” kata Kastorius.

Kemendagri menerapkan prinsip stick and carrot dalam penegakan protokol COVID-19 dalam tahapan-tahapan Pilkada.

Para pelanggar ketentuan diberikan teguran yang diikuti oleh sanksi lebih berat bila pelanggaran berulang. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan UU maupun Peraturan KPU.#osk

 

 

Berikut ini nama-nama cakada yang mendapat teguran keras Mendagri dari Sumsel

  1. Wakil Bupati Musi Rawas, Suwarti
    Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat deklarasi sebagai calon kepala daerah.
  2. Bupati Ogan Ilir, H.M. Ilyas Panji Alam
    Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat deklarasi sebagai calon kepala daerah.
  3. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Popo Ali Martopo
    Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa.
  4. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sholehien Abuasir
    Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa.
  5. Bupati Musi Rawas Utara, H. M. Syarif Hidayat
    Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa.
  6. Wakil Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni
    Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa