Ultimate magazine theme for WordPress.

Tuduhan Barter Revisi UU MK Rendahkan Martabat Hakim MK

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari dan Benny L Harman dalam diskusi di ruangan wartawan DPR RI.

Jakarta, BP–Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menegaskan, revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), merupakan keputusan MK sendiri. Dan, periode DPR sebelumnya revisi itu sudah ada.
“Kami menyesalkan tuduhan barter dengan RUU ini dan itu. Tuduhan itu justru merendahkan martabat sembilan Hakim Konstitusi,” ujar Taufik di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (8/9).
Menurut Taufik, penghapusan periodesasi Hakim Konstitusi diharapkan agar mereka tidak berpikir lagi untuk mendapat posisi lain di luar MK. Mereka harus menjadi negarawan dan mengabdi penuh untuk rakyat, bangsa dan negara.
Dikatakan, RUU MK termasuk ke dalam kategori RUU kumulatif dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2020, yakni RUU sebagai tindak lanjut putusan MK terhadap UU tertentu yang harus mengalami perubahan akibat putusan MK tersebut.
“Akibat putusan MK terhadap UU MK, perlu dilakukan perubahan terhadap UU MK yang mengacu pada putusan MK tersebut,” tegas Taufik.
Anggota Komisi III Benny K Harman menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) seperti petir di siang bolong. Bahkan, seperti covid-19, datang tiba-tiba tetapi membahayakan.
“Saya ingin menjelaskan, satu mengenai prosedur dan kedua mengenai substansi yang kadang kala ada salah paham,” kata Benny.
Dijelaskan, RUU MK masuk di dalam RUU prioritas yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Baleg DPR RI untuk tahun 2020, yang tidak bisa diganggu gugat.
Setelah disepakati sebagai RUU dalam prioritas Prolegnas 2020, maka dibagi tugas antara Pemerintah dan DPR. Dalam pembagian tugas ini DPR mendapat tugas menyiapkan naskah RUU MK,” tuturnya.
Benny menambahkan, pengesahan RUU ini sebagai RUU inisiatif dewan, bersama penerimaan Rapat Paripurna untuk menerima atau menolak Perppu, dan Fraksi Demokrat saat itu menolak pembahasan, semata-mata karena Covid-19.
“Kami kalah. Ya biasalah kami ini kan oposisi, di luar pemerintahan. Kami di luar pemerintahan mengkritisi dan menolak pembahasannya pada masa Covid-19, termasuk menolak pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja yang kemudian diubah menjadi Cipta Kerja Omnibus Law,” papanya.#duk

Baca:  Fraksi PKS DPR Kembali Potong Gaji Bantu Korban Banjir di NTT dan NTB
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...