Tak Mampu Pastikan Pembebaskan Lahan Fly Over Sekip Ujung,  Pemkot Palembang Di kritik DPRD Sumsel

12

BP/DUDY OSKANDAR
Rapat Koordinasi (Rakor) antara Komisi IV DPRD Sumsel dengan lima daerah yang pengerjaan proyek nasionalnya terkendala masalah pembebasan lahan di ruang rapat badan anggaran (banggar) DPRD Sumsel,  Selasa (8/9).

Palembang, BP

Harapan warga Palembang terutama yang kerap melintasi ruas Jalan  Angkatan ’66 Sekip Ujung untuk segera menikmati Jembatan Fly Over (FO) sepertinya belum akan terealisasi.

Pasalnya, sampai saat ini masih sebanyak 7.000 persil tanah yang terkena proyek tersebut belum dilakukan pembebasan.

Disisi lain, dibutuhkan dana tak kurang dari Rp80 milyar untuk membayar ganti rugi lahan. Sayangnya, Pemkot Palembang yang diberikan tugas untuk melakukan ganti rugi lahan tidak mempunyai cukup uang.

Namun  dalam rapat tersebut pihak Pemkot Palembang tidak bisa memastikan realisasi anggaran pembebasan lahan FO Sekip Ujung tersebut, sehingga hal ini  dikritik pihak Komisi IV DPRD Sumsel.

Hal ini terungkap saat berlangsungnya Rapat Koordinasi (Rakor) antara Komisi IV DPRD Sumsel dengan lima daerah yang pengerjaan proyek nasionalnya terkendala masalah pembebasan lahan di ruang rapat badan anggaran (banggar) DPRD Sumsel,  Selasa (8/9).

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Muhammad F Ridho,ST,MT meminta Pemkot Palembang agar memprioritaskan ganti rugi lahan FO Sekip Ujung ini.

“Proyek Fly Over Sekip Ujung ini sudah cukup lama di dengungkan sejak tahun 2016. Terlebih Pak Walikota beberapa waktu lalu memimpin langsung pemugaran Kantor Camat Kemuning yang juga terkena proyek ini, jangan sampai terkesan lip service karena ini memang sangat dibutuhkan oleh warga Palembang untuk mengurai titik kemacetan di daerah tersebut,” kata Ridho dengan nada bicara meninggi.

Selain itu pihaknya meminta Pemkot Palembang mensosialisasikan soal pembebasan lahan FO Sekip Ujung kepada warga yang terkena dampak .

“ APBD kota Rp3 triliun , untuk kota Palembanglah, ini mungkin jariah kita  kalau masyarakat menikmati hasil pembangunannya nanti masak dari Rp 3 triliun tidak sampai Rp80 miliar untuk pembebasan lahan tidak dianggarkan, geser dulu yang lain, kami berkomitmen melalui komisi IV , kalau sharing Pemprov Rp30 miliar  bisa kita alokasikan perjuangannya , Cuma kotanya berapa, jangan Rp 5 miliar, Rp75 miliar mengandalkan provinsi , maksud kami Gubernur sudah membuat surat  Rp180 miliar tadi kasus kedua , yang Rp80 miliar Fly Over Sekip Ujung ini kalau bisa kita tuntaskan, di Juli 2021 sudah selesai sehingga pihak Balai bisa mentahun jamakkan,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Nopianto mengaku ada kegelisahan  terutama dirinya anggota DPRD Sumsel dapil kota Palembang.

“ Kayaknya yang belum kongkrit tadi Palembang, kalau bahasa kito masih ngambang, tadi dari Empat Lawang sudah clear, Banyuasin sudah clear, OKI sudah , Linggau sudah clear , nah Palembang ini masih ngambang jawabannya, duitnya katek lagi , baru rencana nak di anggarkan, baru nak berpikir, jadi saya terus terang saja masih gelisah , kalau ekstrim saya berani mengatakan, malu saya sebagai dapil  Palembang dari sekalian banyak kabupaten  kota, Palembang tidak jelas, “ katanya.

Terkait FO Sekip Ujung, menurutnya kebutuhan mendesak bagi masyarakat, apalagi menurutnya kawasan tersebut kepadatan lalu lintasnya bisa dirasakan dan macetnya luar biasa.

“Artinya  ini sebuah kebutuhan  yang mendesak bagi masyarakat kota Palembang untuk menikmati jalan  ini agar jangan terjadi kemacetan, apolagi  kalau banjir, simpang 66 itu dari mulai Venus , Harfer, kalau mulai banjir disitu nauzubillah min zalik, luar  berjam-jam kita bisa tinggal disitu, ini harus segera dituntaskan, “ katanya.

Apalagi proses perencanaan FO Sekip Ujung ini sudah sejak tahun 2016 dan sekarang sudah 2020 artinya sudah empat tahun tanggungjawab Pemkot Palembang terhadap pembebasan lahan.

“Ini khan aneh dari 2016  sampai 2020 dengan anggaran pembangunan yang begitu besar Pemkot tidak mampu menganggarkan  untuk pembebasan lahan ini, “ katanya.

Politisi Partai Nasdem ini mendesak Pemkot Palembang harus mengambil langkah-langkah kongkrit dari Pemkot Palembang untuk segera  masalah ini.

“ Kalau anggaran FO Sekip Ujung kalau sampai di kembalikan kepada negara , maka pak Ansori termasuk orang yang bertanggungjawab, setelah rapat ini segera  laporkan ke Walikota agar segera di tindaklanjuti, , “ katanya.

Sedangkan anggota Komisi IV DPRD Sumsel Syamsul Bahri menambahkan, untuk kota Palembang selain jalan yang menjadi persoalan , belum SDA.

“Pada zaman saya baru 40 kolam  retensi yang dibangun , kita butuh 65 kolam retensi, kalau ini tidak dilaksanakan sampai tahun 2025, Palembang akan seperti kota Jakarta, banjir, ini harus dipahami, jangan sia-siakan kita untuk ganti rugi sekip itu kolam retensinya sampai sekarang belum selesai, saya usulkan juga kolam retensi kita bantu juga di lapangan golp itu buat pintu airnya itu saya usulkan juga ,” katanya.

Politisi Partai Nasdem ini juga mempertanyakan sharing Rp80 miliar untuk pembebasan lahan FO Sekip Ujung dari Pemkot Palembang jumlahnya berapa dan dari Pemprov Sumsel berapa jumlahnya .

“ Nah jelas, jangan di lip service kita hari ini , “katanya.

Sedangkan Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Palembang, H Ansori,ST,MM mewakili Walikota Palembang, H Harnojoyo yang berhalangan hadir di rapat tersebut menjelaskan untuk untuk Fly Over Sekip Ujung (Angkatan 66) dengan lahan seluas 7.419 meter persegi dana yang dibutuhkan sebesar Rp80 milyar dan Pemkot Palembang tidak sanggup, meski ada sharing dana Pemprov Sumsel.

“Tahun lalu sudah dianggarkan tapi karena dampak pandemi Covid-19 sekarang sudah tidak ada lagi dananya,” katanya.

Tak hanya FO Sekip Ujung, menurutnya Pemkot Palembang juga memiliki PR berupa pembebasan lahan jalan akses Jembatan Musi IV sepanjang 1.800 meter di Kecamatan Seberang Ulu (SU)-II yang memerlukan dana tak kurang dari Rp180 milyar. Selain itu ada pula proyek perluasan Jalan Parameswara yang hingga kini belum dilakukan kajian teknisnya.

Sementara itu,Kepala Balai Besar Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah V, Ir Kiagus Syaiful Anwar  mengatakan, Kepala BBJN Wilayah V, Ir Kiagus Syaiful Anwar mengapresiasi upaya Komisi IV DPRD Sumsel atas respons cepatnya dengan mengundang kepala daerah atau perwakilannya terkait permasalahan ganti rugi lahan yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan proyek nasional yang dianggarkan dengan dana APBN ini. “Kami menargetkan hingga akhir tahun 2020 ini dari total dana Rp1,3 trilyun akan bisa terserap 99,6 persen dari posisi saat ini sudah mencapai 75 persen. Tapi ini butuh dukungan pemerintah daerah, kalau tidak kami khawatirnya tahun depan jika tidak tercapai pusat akan menilai dan mempertimbangkan penyaluran dananya ke Sumsel ini,” katanya.

Selain Pemkot Palembang, dalam rakor yang dihadiri pula oleh Kepala Balai Besar Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah V, Ir Kiagus Syaiful Anwar juga hadir Wakil Bupati OKI, H.M Dja’far Shodiq, Asisten I Pemkab Banyuasin, Ir Hasmi, perwakilan dari Pemko Lubuklinggau serta Empat Lawang (4L).#osk