Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel Tuding Pemprov Sumsel Terkesan Tunda Pembahasan KUA PPAS Tahun 2021.

8

BP/IST
Pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda tentang Pembentukan BUMD Agri Bisnis, Raperda   tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah  Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda) dan raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan  perpustakaan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (7/9) .

Palembang, BP

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melalui juru Drs Thamrin Msi mengatakan, Fraksi Partai Golkar kembali mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021 agar segera dilakukan.

“Karena Fraksi Partai Golkar menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkesan menunda-menunda melakukan pembahasan KUA PPAS tahun 2021. Apabila pembahasan KUA PPAS terlambat dan waktu yang mepet, maka pembahasannya akan terburu-buru, dan menjadi tidak maksimal. Padahal KUA PPAS sangat penting karena merupakan   dasar Anggaran tahun 2021,” katanya saat membacakan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda tentang Pembentukan BUMD Agri Bisnis, Raperda   tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah  Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda) dan raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan  perpustakaan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (7/9) .

Lalu menyikapi Surat Gubemur Sumsel terkait dengan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Pandemi Covid 19 yang nilainya mencapai lebih kurang 540 milyard.

Berdasarkan PMK No. 35 / PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid 19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan ruang lingkup PEN meliputi pengalokasian, penggunaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi.

“Untuk itu dana PEN harus dilakukan secara akuntable dan transparan serta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memang langsung berdampak terhadap penanganan Covid 19 dan ekonomi masyarakat.,” katanya.

Selain itu , Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan tentang pelaporan penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid 19 di provinsi Sumsel dan evaluasi hasil kerja Dinas-Dinas dan OPD yang terlibat penanganan  Pandemi Covid 19 ini.

“Langkah-langkah konkrit apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan Pemerintah Provinsi bagi Kabupaten/ Kota dalam rangka menanggulangi permasalahan dampak ekonomi masyarakat , terutama masyarakat yang tidak mampu yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid 19 ,” katanya.

Sedangkan Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel Abu Sari meminta penjelasan sejauh mana Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan OPD terkait tentang  penanganan Covid -19 di Sumsel termasuk sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan dari anggaran yang sudah disiapkan beberapa waktu yang lalu terutama dana yang disiapkan dari potongan  uang perjalanan dinas DPRD Sumsel .

Sedangkan Sekda Sumsel H Nasrun Umar usai rapat paripurna DPRD Sumsel sudah mengarahkan OPD berkerja sesuai  dengan aturan dan menyelesaikan tugas masing-masing.” Terhadap hal itu kami akan melakukan adfil kepada Kementrian Dalam Negeri dan sekarang sedang proses dan tidak ada yang terhambat,” katanya.#osk