Pinjaman Pemprov Sumsel Ke Pusat Rp 539.851.548.950, Antoni Yuzar : Wajib Dapatkan Persetujuan  DPRD Sumsel

19

BP/IST
Antoni Yuzar

Palembang,BP

Terkait rencana peminjaman dana sebesar Rp 539.851.548.950,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) kepada pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19 ditanggapi Komisi I DPRD Sumsel.

“ Masalah pinjaman PEN, Pemprov Sumsel kepusat kita apresiasi, itu cerdas karena menangkap peluang yang ada dan memang pemerintah pusat menyiapkan dana untuk itu sebagaimana diatur PP No 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar, Selasa (1/9).

Namun yang menjadi permasalahan, menurut politisi PKB ini ada surat Gubernur Sumsel yang ditujukan ke DPRD Sumsel yang intinya hanya memberitahu akan ada pinjaman tersebut.

“ Itu menurut aku bertentangan dengan  pasal 16 ayat 1  menyebutkan pinjaman jangka menengah dan pinjaman panjang wajib mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah , ayat 2  berbunyi persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah yang dimaksud  ayat 1 dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan  umum (KUA) dan PPAS,” katanya.

Jadi menurut Antoni, rencana pinjaman tersebut bukan cuma hanya pemberitahuan ke DPRD tapi mendapatkan persetujuan DPRD  kecuali pinjaman jangka pendek .

“ Kalau ini tiga tahun, tiga tahun itu masuk  menengah dan jangka panjang,” katanya.

Menurut Antoni pihaknya tidak mempermasalahkan pinjaman tersebut sepanjang untuk pembangunan, apalagi dalam suasana Covid-19 , Sumsel memang perlu suntikan dana.

Jika PEN ini tidak ditangkap Pemprov Sumsel menurut Antoni,  maka akan diambil provinsi lain , apalagi bunganya rendah dan sangat membantu Sumsel dalam menghadapi kondisi sekarang.

“ Pemerintah Provinsi mengajukan PEN ini menurut aku bagus untuk menutupi kekurangan –kekurangan yang ada supaya pembangunan kita ini bisa terlaksana dengan bagus,” katanya.

Untuk itu Antoni mengaku sudah menyampaikan hal tersebut dalam rapat pimpinan DPRD Sumsel kemarin.

Selain itu pinjaman PEN ini harus disebarkan dan diumumkan kepada media massa dan elektronik agar masyarakat tahu dan itu diatur dalam PP No 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah dan jangan ditutup-tutupi.

“ Harus terbuka semua, justru kalau terbuka akan lebih aman, karena nanti APBD juga yang akan membayarnya, “ katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati menyampaikan bahwa pinjaman PEN tersebut dilakukan oleh Pemprov Sumsel, juga sebagai imbas dari defisit APBD Sumsel tahun 2020 karena Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang selama ini merupakan komponen terbesar dalam APBD tidak turun dari pemerintah pusat.

“Dana pinjaman itu diajukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19, sudah kita terima suratnya pada 19 Agustus 2020 lalu. Ini setelah kita mempertanyakan terkait belum diajukannya draft APBD Perubahan 2020,” jelas Anita usai menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda)  DPD Partai Golkar , Senin (31/8).

Menurut Anita, pinjaman yang disampaikan pihak Pemprov Sumsel ini merupakan program nasional yang harus disambut pemerintah daerah terutama untuk pemulihan ekonomi dan pembiayaan proyek infrastruktur.

“Jika nanti sudah ada kejelasan mengenai pinjaman ini maka APBD Perubahan baru akan diajukan. Tapi kita akan terus men-drive Pemprov untuk secepatnya diajukan jangan sampai terlambat seperti APBD 2019 yang lalu. Namun untuk pengajuan pinjamanan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :105/2020 bahwa diberitahukan kepada DPRD yang nantinya akan ada perjanjian dan syarat pinjamannya,” katanya.

 

Sementara langkah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), tepatnya pada September Tahun 2017 yang lalu, kini mulai diikuti oleh sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan pada masa pandemi Covid-19 saat ini, selain Pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) juga turut melakukan langkah yang sama dengan mengajukan peminjaman dana sebesar Rp 539.851.548.950,- kepada pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, setelah mengajukan permohonan proses pinjaman tepatnya bulan September tahun 2017 yang lalu,  awal tahun 2018 Pemkab Muba telah mendapatkan kucuran dana pinjaman tersebut sebesar Rp450 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama empat tahun.

Dana pinjaman tersebut sebagai langkah Bupati Muba H Dodi Reza Alex untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Menurut Dodi Reza Alex, dengan dana dari PT SMI Pemkab Muba bisa menuntaskan pembenahan pembangunan infrastruktur hanya dalam waktu dua tahun. Menurutnya, jika perbaikan jalan tersebut menggunakan APBD maka butuh waktu tiga tahun atau lebih. Pengerjaanya bisa sekaligus, tidak parsial.

Sementara untuk di masa pandemi Covid -19 ini, Pemkab Muba kembali mendapatkan pinjaman dari PT SMI sebesar Rp160 miliar. Tanggal 11 Agustus 2020 Bupati Muba Dodi Reza Alex telah menandatangani perjanjian pembiayaan daerah antara dengan PT SMI tersebut.

Pemerintah Kabupaten Muba mengalokasikan dana tersebut untuk peningkatan pembangunan infrastruktur gedung rawat inap kelas III dan gedung penunjang medik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu.

“Keputusan ini diambil tidak lain, ini untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat Muba. Tidak ada alasan untuk menunda karena semuanya hanya demi kebutuhan masyarakat,” demikian dikatakan Bupati Dodi Reza Alex.

Kemudian keputusan Bupati Muba mengajukan pinjaman ke PT SMI ini kemudian diikuti juga Pemerintah Kabupaten Pali, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur untuk pembangunan jalan, Kabupaten OKU untuk pembangunan RSUD dan termasuk juga pihak Pemprov Sumsel.

Jadi keputusan cerdas Bupati Muba Dodi Reza Alex memanfaatkan pinjaman dari PT SMI sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia merupakan keputusan yang sangat tepat. Keputusan Bupati Muba pada 2017 tersebut adalah wujud dari respon yang tepat terhadap tawaran Presiden Joko Widodo pada pengarahan kepada Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara pada 24 Oktober 2017 yang menawarkan pinjaman dari PT SMI sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah yang ingin membangun infrastruktur.

Dalam arahannya tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa, bila ingin meminjam di PT SMI, pembayarannya bisa dicicil lewat APBD per-tahun. Ini merupakan alternatif pembiayaan untuk pembangunan daerah.#osk