KPK Harus Pantau Pilkada OI dan OKU Timur Jika Terindikasi Money Politik

7

BP/IST
Aripin Kalender

Palembang, BP

Tingal menghitung beberapa bulan lagi pilkada serentak akan di laksanakan di Indonesia begitu juga di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  ada beberapa pilkada pemilihan kepala daerah,yang menarik dan menjadi pusat perhatian adalah dua kabupaten di Sumsel yaitu Ogan Ilir (OI) dan OKU Timur.

“Tidak menjadi rahasia umum lagi di  Pilkada OI dan OKU  Timur menjadi perhatian mulai dari perebutan monopoli perahu partai untuk  saling menjegal biar tidak bisa maju,” kata Ketua masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumsel Aripin Kalender, Minggu (30/8).

Yang menjadi pertanyaan menurut Aripin,  cost biaya partai yang tidak jadi rahasia umum lagi untuk  maju kepala daerah harus ada dukungan partai-partai  politik dimana uang yang di pakai sangat fantastis.

“Belum lagi untuk pergerakan selama Pilkada disini kita minta KPK untuk turut memantau bila perlu men OTTkan para kontestan pilkada yang terindikasi money politik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang harus bebas dari politik uang (money politic).

Ia mengharapkan, pilkada berjalan fair (adil dan jujur) bebas dari politik uang (money politic) karena salah satu penyebab korupsi adalah biaya politik terlalu tinggi.

KPK lanjut dia, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menandatangani fakta integritas agar tak terjadi politik uang.

“Ada 270 kabupaten/kota dan provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada karenanya kami akan menggelar pertemuan tersebut, ” katanya beberapa waktu lalu.#osk