Home / Headline / Ketua DPD RI Ingatkan Komite Pemulihan Ekonomi Belajar dari Dana Otsus Aceh

Ketua DPD RI Ingatkan Komite Pemulihan Ekonomi Belajar dari Dana Otsus Aceh

Ketua DPD RI LaNyalla Mattaliti

Jakarta, BP–Ketua DPD RI LaNyalla Mattaliti mengatakan, bila ingin Indonesia bangkit tahun 2021, Komite Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk melalui Perpres 82 tahun 2020 harus bekerja secara tepat dan cepat.

“Pemulihan ekonomi harus difokuskan dengan membangun dan memperkuat sektor usaha yang dapat menjadi pengungkit ekonomi. Sehingga benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah. Kami punya pengalaman saat melakukan serap aspirasi di Provinsi Aceh. Kenapa menjadi provinsi paling miskin di Sumatera, padahal punya dana Otsus? Karena dananya tidak digunakan ke sektor pengungkit ekonomi,” ujar LaNyalla di Jakarta, Sabtu (29/8)..

Memang, kata LaNyalla, dari studi World Bank tentang Aceh, dana Otsus di Aceh digunakan untuk program karitatif, seperti perbaikan fasillitas publik dalam skala kecil dan kegiatan yang tidak memiliki efek ekonomi berantai. Belum digunakan untuk membangun proyek besar sebagai pengungkit ekonomi, yang bisa menyerap tenaga kerja masyarakat di Aceh.

Ditambahkan LaNyalla, resesi ekonomi sudah di depan mata. Indonesia membutuhkan momentum pengungkit yang kuat untuk bisa lepas dari krisis akibat pandemi ini. Sektor sasaran yang akan diungkit juga harus tepat. Sebab, jika melihat data PDB Indonesia saat ini, hanya tiga lapangan usaha yang masih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi. Yakni, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Bagaimana dengan sektor lain? Berikan relaksasi. Itu yang dibutuhkan mereka untuk bisa bertahan. Berat jika saat ini dipacu untuk meraih momentum. Caranya? Minimalisir biaya dan kerugian mereka. Dengan memberikan beberapa insentif melalui skema stimulus perbankan, pajak, retribusi daerah, biaya beban PLN, asuransi, BPJS tenaga kerja, dan aturan kepailitan. Ini bisa ditempuh melalui Perpu atau Omnibus Law,” tandasnya.

Karena itu, lanjut dia, ada tiga kata kunci di dalam Perpres 82/2020 tersebut yang sudah tepat yaitu percepatan. monitoring, dan evaluasi. Sebab jika kita lihat data, hingga pekan pertama bulan Agustus 2020, dana yang terserap baru Rp.151,3 tril8un atau 21,8 persen dari pagu anggaran Rp.695,2 triliun. Begitu juga dengan program bantuan langsung tunai masih terserap di bawah 50 persen.

“Jika kecepatan penyerapan dana tersebut berjalan baik dan tepat, dan menjadi pengungkit ekonomi. Maka apa yang ditargetkan pemerintah di 2021 sangat mungkin tercapai. Sekali lagi, percepatan, monitoring dan evaluasi. Karena di situlah takaran publik dalam mengukur kinerja komite yang dipimpin Erick Thohir sebagai ketua pelaksana komite itu,” papar LaNyalla.#duk

x

Jangan Lewatkan

KPK Imbau Cakada di 4 Wilayah Jujur Melaporkan Dana Kampanye, Termasuk Sumsel

Palangkaraya,BP  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengimbau para pasangan calon kepala daerah (cakada) di empat wilayah Provinsi ...