MPR RI Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat

6

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan sejarah MPR RI kurun waktu 75 tahun Indonesia merdeka yang mengalami pasang surut. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, MPR RI telah mengalami perubahan mendasar dalam hal kedudukan dan wewenang. Perubahan itu terjadi akibat perubahan sistem politik ketatanegaraan pada tahun 1949-1959, dan refomasi konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan MPR RI tahun 1999 sampai 2002.
“Demikian pula dengan konsepsi pembentukan MPR RI, dalam sejarahnya melalui perjalanan panjang. Berawal dari ide pembentukan badan perwakilan yang diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi rakyat dan daerah dalam sistem perwakilan berbasis permusyawaratan,” ujar Bamsoet dalam peringatan HUT ke-75 MPR RI, di Jakarta, Sabtu (29/8).
Dikatakan, prinsip kerakyatan dengan mengedepankan permusyawaratan tersebut adalah gagasan yang disampaikan dalam Sidang BPUPK oleh Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Pada akhirnya, nama Majelis Permusyawaratan Rakyat disetujui dalam Undang-Undang Dasa bersamaan dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang BPUPK tanggal 16 Juli 1945 yang dipimpin Radjiman Wedyodiningrat.
“Selanjutnya konsep ini disahkan pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin Soekarno saat pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. MPR RI disetujui sebagai suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat dengan kekuasaan tidak terbatas,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, sejarah juga mencatat pada awal kemerdekaan, MPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum bisa dibentuk. Karena itu pada 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan Badan Pembantu Presiden, sebagai embrio lahirnya MPR sekarang ini.
“Sejarah politik ketatanegaraan menunjukan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949 – 1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga MPR tidak dikenal di dalam konfigurasi ketatanegaraan Indonesia. MPR RI baru hadir kembali dalam sistem ketatanegaraan seiring lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, karena Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku,” tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum
Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lanjut Bamsoet, MPR RI memulai lembaran sejarah baru. Namun MPR RI tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR RI adalah lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lain.
“Berubahnya kedudukan serta wewenang MPR RI tersebut tidak berarti menghilangkan peran penting MPR RI dalam sistem ketatanegaraan. MPR RI tetap merupakan lembaga negara, lembaga demokrasi dan lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat. Sebagai pemegang kewenangan tertinggi merubah dan menetapkan konstitusi, MPR RI memiliki visi sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat,” papar Bamsoet.#duk