Masyarakat di Pesisir Harus Mendapatkan Perlakuan Sama Dengan Masyarakat di Daratan

7

Wakil Ketua MPR RI Jazuli Fawaid dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam diskusi Empat Pilar bertajuk ‘Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir’ di ruangan wartawan DPR RI Senayan, Jakarta.

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR RI Jazuli Fawaid mengatakan, hanya 20 persen dari 64 persen kekayaan alam Indonesia yang berada di laut bisa dikelola.
“Seluruh kekayaan hampir 64 persen berada di perairan dan kelautan, sedangkan kekayaan di daratan kecil,” ujar Fawaid di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (28/8) dalam sebuah diskusi Empat Pilar bertajuk Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir.
Menurut Fawaid,, meskipun urusan kelautan ditangani beberapa lembaga namun terkelola cuma 20 persen.
“Itu artinya berbagai lembaga tadi baru 20 persen mengembangkan dan memberdayakan potensi laut iitu, Ini tidak lain karena konsep pembangunan yang berorientasi kepada maritim, baru muncul di era reformas,” katanya.
Dikatakan, masalah anggaran, geografi, geologi politik merupakan faktor sulitnya memberdayakan potensi laut.
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan, Negara belum sepenuhnya memberdayakan potensi laut dan bisa dibilang perlakuan terhadap masyarakat kepulauan dan pesisir tidak adil dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daratan.
“Perlakuan itu terkonfirmasi di regulasi pemerintah, “jelasnya.
Sutan menambahkan jika ingin mengembangkan potensi laut serta memberdayakan daerah pesisir mesti dengan kebijakan pemerintah plus dengan prinsip gotong royong dan prinsip kerakyatan.
” Yang terakhir prinsip kedaulatan. Apapun yang akan dilakukan di perairan laut dan Kepulauan, harus menghargai hukum-hukum internasional. Jadi Negara harus hadir dan memastikan bahwa masyarakat di Kepulauan, Pesisir dan daerah terpencil mendapatkan perlakuan sama dengan masyarakat dii daratan,” papar Sultan.#duk