Jadikan Usulan Anies sebagai Momentum Kembali ke Undang Undang

11

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan

Jakarta, BP–Indonesia Traffic Watch (ITW) meminta semua pihak untuk menjadikan usulan sepeda melintas di ruas tol dalam kota oleh Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai momentum untuk kembali menaati UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Semua instansi dan lembaga yang terkait membangun koordinasi dan kesepakatan agar tetap menggunakan UU No 22 tahun 2009 sebagai dasar untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengatakan, semua pihak yang ikut bertanggung jawab mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), tidak lagi membahas usulan-usulan yang tidak didasari pada aturan yang sudah ditetapkan dalam UU No 22 tahun 2009. “Lebih baik duduk bersama untuk mencari solusi efektif agar dapat meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat,” kata Edison dalam siaran pers yang diterima BeritaPagi, Jumat (29/8/2020).

Baca:  Hanya Orang Stres Anggap Perluasan Ganjil Genap Dapat Menekan Populasi Kendaraan Pribadi

Kalau aturan tidak mengakomudir sepeda bisa melintas di ruas jalan tol, seperti yang diusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan, sebaiknya tidak usah digubris. Anggap saja itu usul dari seseorang yang belum mengerti tentang keselamatan lalu lintas.Tidak perlu buang energi untuk membahas hal -hal yang tidak ada landasan hukumnya.

Sebab sudah terlalu banyak kebijakan berupa Permen,Pergub yang melanggar UU No 22 tahun 2009 sehingga menambah kerunyaman lalu lintas khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Melalui kebijakan ilegal terjadi dan dibiarkan praktik-praktik ilegal terlihat seperti legal. Di antaranya sepeda motor dijadikan sebagai angkutan umum, padahal UU No 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa kendaraan roda dua bukan kendaraan umum. Akhirnya, membuat lalu lintas semakin semraut. Kemudian kendaraan atau mobil pribadi berpraktik sebagai angkutan umum atau dikenal taksi online, padahal tidak semua kendaraan yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU no 22 tahun 2009.

Baca:  ITW: ATPM & Showroom Wajib Miliki Sekolah Mengemudi Gratis

Belum lagi rencana-rencana yang dilontarkan sehingga meresahkan masyarakat. Seperti memberlakukan kebijakan ganjil genap selama 24 jam, padahal UU No 22 tahun 2009 menjelaskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dapat diselenggarakan manajemen kebutuhan laalu lintas. Dengan cara pembatasan gerak kendaraan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

Baca:  New Normal, Harus Disertai Persiapan Pelayanan Angkutan Umum

Tak dapat dipungkiri pemerintah mengangkangi UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka, sudah waktunya kembali taat pada aturan agar lalu lintas bisa lebih baik. Sebab UU itu dibuat untuk mewujudkan kamseltibcarlantas, karena lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas keselamatan sebab SDM merupakan aset utama bangsa yang harus diselematkan dari ancaman kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Maka pemerintah harus menjadi contoh agar kesadaran masyarakat tumbuh untuk menjadikan keselamatan lalu lintas sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi.#ima