SKK Migas Raih  Penghargaan dari KPK, Berhasil Lakukan Pencegahan Korupsi  di Hulu Migas

7

Jakarta, BP

SKK Migas memperolehpenghargaan dari KPK atas keberhasilannya dalammelaksanakan pencegahan korupsi. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK, Rabu (26/8) di Jakarta.

“SKK Migas konsisten menerapkan praktek pencegahankorupsi. Penghargaan dari KPK, adalah salah satu buktiSKK Migas secara terus menerus melakukan pencegahankorupsi di industri hulu migas. Penghargaan ini akansemakin menyemangati dan memperkuat komitmen kami untuk terus meningkatkan prakek pencegahan korupsi di hulu migas”,kata Dwi.

Dwi menambahkan “Kami menyadari industri hulu migasadalah salah satu sektor yang rawan terjadi praktekkorupsi. Industri hulu migas memiliki perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa danlainnya. Maka penting untuk menjaga proses pengambilankeputusan investasi tidak terganggu oleh faktor non-investasi seperti penyuapan.

“Salah satu cara mendorong peningkatan investasi hulumigas adalah dengan menerapkan good corporate governance (GCG) pada level yang tinggi, termasukdidalamnya melakukan pencegahan dan pemberantasankorupsi. Investasi hulu migas memiliki resiko dan teknologi yang tinggi serta persaingan antar negara. Korupsi jelas-jelas menjadi biaya tinggi dan meningkatkanketidakpastian bisnis, sesuatu yang sangat dibenci olehpara investor”, katanya.

Maka, pencegahan korupsi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery.

“Ujungujungnya adalahpenerimaan negara menjadi lebih optimal. Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu”, pungkas Dwi

Soetjipto. Selain dalam rangka menerima penghargaan, pada acaraANPK tersebut, Kepala SKK Migas didapuk menjadi pembicara di acara tersebut dengan topik Praktek Baik Penerapan Manajemen Anti Suap. Pada diskusi panel tersebut, Kepala SKK Migas menjadi narasumberbersama dengan Menteri BUMN, Kepala OJK, Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam dan KUPAS Kadin denganpenanggap Pimpinan KPK dan Jaksa Agung.Kerja keras SKK Migas untuk meningkatkan akuntabilitasdan kredibilitas sebagai wakil negara dalam pengelolaanhulu migas dilakukan tidak secara instan.

Kerja keras inisudah dibangun sejak sepuluh tahun yang lalu dengan menyusun core values dilanjutkan dengan penyusunan pedoman etika dan pengendalian gratifikasi. Mulai tahun2012 telah mewajibkan manajemen dan pegawai SKK Migas untuk melaporkan LHKPN setiap tahunnya. Setelah melengkapi dengan berbagai perangkat pendukung dan aturan lainnya, sejak 2016 SKK Migas telah menerapkan transparansi pengadaan barang dan jasa secaracentralized integrated vendor database (CIVD) dan ditahun 2017 semua KKKS telah bergabung dalam CIVD. SKK Migas memperoleh sertifikat ISO 37000:2016 di tahun 2018 sebagai bentuk pengakuan atas penerapan standar internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Di Indonesia, SKK Migas termasuk lembaga yang mengawali dan menginisiasi penerapan ISO 37000:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan(SMAP). Untuk memperkuat integritas industri hulumigas, kemudian SKK Migas mendorong penerapan SMAP di KKKS dan para penyedia barang/jasa hulu migas.Dalam upaya membangun integritas, saat ini SKK Migastelah melengkapi dengan berbagai perangkat yang dapat menjaga SKK Migas senantiasa menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola tersebut antara lain meliputi Norma dan syarat kerja SKK Migas, Prinsip 4 Nos (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality), Pedoman Etika SKK Migas, Pedoman Pengendalian Gratifikasi SKK Migas. Selain itu Pedoman Whistleblowing System SKK Migas, Pelaporan LHKPN, Right to Audit, Fraud Risk Assessment & Enterprise Risk Management, Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)

Tentang SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melaluiPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumimilik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rel/osk