Proyek Infastruktur  Pusat di Sumsel  Terlambat , H Alex Noerdin : “Seharusnya Pembebasan Lahan Sudah Jauh Hari”

10

BP/DUDY OSKANDAR
H Alex Noerdin

Palembang, BP

Terkait sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dibiayai melalui APBN dari alokasi dana pusat sebesar Rp1,3 trilyun melalui Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun ini terhambat pengerjaannya.

Dimana penyebab terhambatnya pengerjaan proyek jalan dan jembatan ini salah satunya masalah pembebasan lahan yang menjadi wewenang dari Bupati/Walikota.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI  yang juga  mantan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menilai , seharusnya pembebasan lahan sudah dilakukan jauh- jauh hari oleh kepala daerah pemilik wilayah, dalam hal ini Walikota/ Bupati. Lantaran menurutnya , syarat anggaran proyek APBN itu bisa dicairkan jika tidak ada masalah pembebasan lahan lagi.

“Setiap proyek nasional yang menggunakan anggaran APBN itu bisa dilaksanakan, harus sudah diperkirakan jauh- jauh hari tidak ada lagi masalah pembebasan lahan, dan perencanaannya seperti itu,” kata Alex, Rabu (26/8).

Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sumsel II ini pun menyayangkan, jika masalah pembebasan lahan sekitar 6.000 persil untuk pembangunan Fly over di simpang angkatan 66 Palembang itu masih belum selesai. Mengingat perencanaan pembangunan itu sudah dilakukan sekitar 3 tahun lalu.

“Itukan sudah lama, tiga tahunan lalu dan harusnya tidak ada masalah lagi, karena masalah itu sudah selesai sejak awal,” katanya.

Ia pun menyoroti pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Palembang- Betung yang juga masih terkendala, padahal harusnya sudah selesai juga diselesaikan meskipun tak dipungkiri cukup berat, mengingat pelebaran jalan itu sudah mendesak sekali.

“Itu juga sudah 2 sampai 3 tahunan, harusnya sudah selesai dan proyek nasional tidak bisa menunggu. Sebab sangat menyusahkan masyarakat, mengingat volume kendaraan yang melintas di jalan itu sudah pesat dan sudah dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Ia pun menambahkan, jika anggaran dari pusat mengendap, maka daerah jelas akan dirugikan, mengingat belum ada jaminan kedepan pemerintah pusat akan menganggarkan anggaran APBN lagi untuk daerah itu.

“Kalau diendapkan tahun ini, tahun depan belum tentu dapat lagi. Bagaimana mau menambahkan tahun depan, kalau anggaran yang ada ngendap selama ini. Siapa yang dirugikan, jelas masyarakat,” katanya.

Alex  mengaku tak mau menyalahkan pihak- pihak tertentu, namun belajar dari pengalamannya saat memimpin provinsi Sumsel selama 10 tahun, semua bisa diselesaikan jika ada koordinasi dengan semua pihak atau stakeholder yang ada, itu sangat kuncinya.

“Saya tidak bisa menyalahkam pihak tertentu, tetapi ini harus ada koordinasi bersama untuk menyelesaikannya,” katanya.

Alex juga mengaku memiliki pengalaman yang sama saat memimpin ada 1 hingga 2, termasuk  soal masalah pembebasan lahan dalam pembangun fasilitas Jakabaring Sport City untuk Asian Games 2018 lalu. Meski dengan waktu yang mepet, tapi akhirnya terselesaikan.

“Saat itu proses pembebasan lahan berbarengan dengan pembangunan konstruksi, dan semuanya bisa selesai. Apalagi sekarang juga kan sudah dimudahkan, karena ada undang- undang yang mengatur tentang pembebasan lahan bagi kepentingan umum, dan harusnya tidak ada jadi kendala,” katanya.

Sedangkan Gubernur Sumsel H Herman Deru , menurutnya, masih belum selesainya pembebasan lahan dalam pembangunan proyek nasional di Sumsel, termasuk pembangunan fly over simpang angkatan 66 Palembang masih dalam proses.

“Oh itu bukan terlambat, tapi memang butuh proses, bukan karena ada hambatan, mungkin ada yang secara administratif mungkin dalam surat-menyurat,” kata Herman Deru kata Herman Deru kepada wartawan  di sela- sela HUT IBI ke-69 dan Hari Keluarga Nasional ke-27 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (26/8).

 

Menurut Deru ,  pengeluaran uang negara meskipun kecil, tetap harus jelas.

“Karena kita membayar itu, harus dengan alasan yang jelas. Nggak bisa kita membayar (tidak jelas), takut salah sasaran. Jadi, tidak ada yang terlambat on the proses,” katanya.

Selain itu menurutnya, jika dalam pembebasan lahan itu prosesnya panjang, maka uang ganti rugi bisa dititipkan ke pengadilan.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Muhammad F.Ridho,ST,MT usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBJN) Wilayah V di ruang rapat Komisi IV DPRD Sumsel, Selasa (25/8).

Adapun beberapa pengerjaan proyek yang terhambat karena belum selesainya pembebasan lahan meliputi pembangunan jembatan di Pasemah Air Keruh (Paiker) Kabupaten Empat Lawang (Paiker). Ada pula proyek pembangunan ruas jalan exit tol di Kabupaten OKI, pembangunan jalan akses Bandara Silampari di Lubuklinggau. Pelebaran ruas jalan Palembang-Betung di Banyuasin serta pembangunan Jembatan Fly Over (FO) Simpang Angkatan ’66 Palembang.

“Khusus untuk FO Simpang Angkatan 66 masih BBPJN V masih menunggu surat pembebasan 6000 persil tanah di lokasi tersebut dari Walikota Palembang. Yang kesemuanya itu ditarget hingga September harus sudah clear biar bisa dikerjakan,” kata Ridho yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Sumsel ini.

Tak hanya itu, dalam rakor yang berlangsung tertutup ini juga disampaikan permasalahan salah satu ruas jalan provinsi dari Pagaralam ke batas provinsi Bengkulu yang masih berstatus sebagai jalam provinsi, sementara ruas jalan dari Bengkulu ke Pagaralam sudah jalan nasional.

“Harus segera diusulkan agar dapat mengusulkan perubahan status ruas jalan tersebut dari jalan provinsi ke jalan nasional,” tegasnys. Untuk itulah, resume rakor ini akan segera disampaikan kepada ketua DPRD Sumsel sekaligus koordinator Komisi IV agar dapat segera memanggil kepala daerah yang permasalahan pembebasan lahanya belum diselesaikan tersebut.

Sementara itu, Kepala BBPJN wilayah V, Kgs Syaiful Anwar mengakui dalam rakor tersebut pihaknya mengharapkan bantuan dari Komisi V DPRD Sumsel agar permasalahan pembebasan lahan ini dapat segera diselesaikan.

“Jika tahun ini kita dapat menuntaskan seluruh proyek infrastruktur tahun depan sudah menunggu dana sebesar Rp1,5 trilyun yang bakal dikucurkan Kementerian PU untuk pembangunan infrastruktur di Sumsel,” katanya.#osk